SEMARANG – nujateng.com – Badan Pusat Statistik atau BPS akan menggelar Sensus Ekonomi 2026. Sebelumnya, sensus serupa dilakukan pada 2016, karena ini memang kegiatan 10 tahunan.
“Sensus Ekonomi 2026 tahun depan akan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang akan direkrut pada awal tahun 2026. Secara nasional, jumlah petugas diperkirakan mencapai lebih dari 180.000 orang, namun jumlah alokasi petugas di Jawa Tengah masih menunggu hasil pre-list usaha yang akan dikumpulkan hingga Bulan Desember 2025,” jelas Kepala BPS Jawa Tengah, Ir Endang Tri Wahyuningsih MM . saat menyampaikan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 kepada sejumlah awak media, di Hariss Hotel Semarang, Kamis (30/10/2025) sore.
Endang menegaskan bahwa seluruh proses pendataan akan berbasis aplikasi digital, dan masyarakat dapat mengakses informasi melalui laman resmi BPS di masing-masing kabupaten/kota.
Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada bulan Juni – Juli 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak terkait pajak sama sekali.
Untuk itu Kepala BPS Jawa Tengah, Ir Endang Tri Wahyuningsih MM, mengimbau kepada seluruh pengusaha di Jawa Tengah agar jujur kepada para petugas sensus.
“Sensus Ekonomi 2026 akan digelar Juni-Juli 2026. Masih sekitar delapan – sembilan bulan lagi. Saya minta para pengusaha jujur saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para petugas sensus. Sebab, tujuan kegiatan sepuluh tahunan ini untuk memantau perkembangan ekonomi secara riil,” kata Endang saat menyampaikan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 kepada sejumlah awak media, di Hariss Hotel Semarang, Kamis (30/10/2025) sore.
Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa tujuan dari Sensus Ekonomi 2026 adalah untuk memetakan potensi ekonomi dan karakteristik usaha di luar sektor pertanian secara menyeluruh, mencakup skala mikro hingga besar.
“Di era digital ini tentu salah satu sasaran Sensus Ekonomi 2026 adalah sektor jasa dan perdagangan berbasis digital atau bisnis online yang saat semakin berkembang,” jelasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mendata semua pelaku usaha. Tentu kami minta seluruh pengusaha mikro-makro untuk jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan petugas sensus, karena tentu kami melindungi data pribadi seluruh sasaran sensus. Jawaban yang jujur sangat penting untuk meng-update kondisi saat ini.”
Menurut Endang, digitalisasi ekonomi menjadi indikator baru yang akan ditangkap dalam Sensus Ekonomi 2026. Sebab, tren penjualan online belum tercakup dalam Sensus Ekonomi 2016 (waktu itu belum marak bisnis online).
Pada Sensus Ekonomi 2016 tercatat 40,1 juta unit usaha di Jawa Tengah. Di Sensus Ekonomi 2026 nanti diprediksi jumlah tersebut telah mengalami perubahan signifikan, terutama di sektor usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap dinamika ekonomi.
“Contohnya, karena permintaan pasar dan perkembangan zaman, usaha yang dulunya industri menjadi usaha perdagangan. Pada Sensus Ekonomi 2016 dulu tidak digitalisasi ekonomi, maksudnya, sekarang pedagang besar-kecil, usaha mikro-makro berbasis online. Kalaupun ada yang bertahan secara tradisional atau offline, namun penjualan secara daring lebih besar persentasenya.”
Endang mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menyiapkan data usaha seperti jumlah tenaga kerja dan pengeluaran, serta menjawab pertanyaan petugas dengan jujur.
Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan pajak dan akan disajikan secara agregat untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“ingat, BPS hanya mengeluarkan data secara agregat atau rata-rata. Bukan data individu. Untuk itulah, kami berharap masyarakat tidak menolak petugas BPS, karena ini murni untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi statistik secara nasional,” tandasnya.***
