Oleh: dr. H. Agus Ujianto, M.Si.Med., Sp.B*)
SEMARANG – nujateng.com – Tatalaksana pasca banjir harus bertransisi dari sekadar pengobatan kuratif menjadi Gerakan Program Nasional yang fokus pada pencegahan dan peningkatan kualitas kesehatan berbasis lingkungan (preventif-promotif).
Kebijakan pemerintah harus mengintegrasikan penanganan infrastruktur dengan peningkatan kesadaran mikrobiologi masyarakat.
1. Paradigma Kebijakan: Dari Darurat ke Deteksi Dini
Kebijakan harus bergeser dari respons bencana yang terpusat pada evakuasi dan pengobatan massal (kuratif) menjadi sistem yang mampu mendeteksi dan memitigasi risiko kesehatan lingkungan secara dini.
Pembaruan Protokol Kesehatan Lingkungan:
Standar minimal kebersihan air dan sanitasi pasca bencana harus ditingkatkan. Perlu adanya pengukuran rutin dan transparan terhadap kandungan bakteri (E. coli, Salmonella), amuba, dan bahan kimia di sumber air yang tergenang.
Sistem Peringatan Dini Penyakit (Early Warning System):
Program ini harus melibatkan Puskesmas dan fasilitas kesehatan (Faskes) untuk memantau lonjakan kasus penyakit yang spesifik pasca banjir (Diare, ISPA, Leptospirosis, dan Infeksi Cacing) secara real-time dan segera mengambil tindakan lokalisasi.
2. Pilar Gerakan Program: Sanitasi dan Perlindungan Kulit
Gerakan program harus sederhana, mudah diterapkan, dan memberikan solusi konkret atas ancaman mikrobiologi utama.
A. Program Sanitasi Air & Makanan (Gerakan Air Masak Wajib)
Fokus pada pemutusan rantai penularan penyakit saluran cerna.
Edukasi Wajib Rebus Air: Kampanye masif bahwa air minum pasca banjir—terlepas dari sumbernya (sumur atau PDAM)—berpotensi terkontaminasi luapan septik tank dan harus direbus hingga mendidih (100°C) untuk membunuh bakteri dan amuba.
Distribusi Filter dan Klorin:
Pemerintah perlu menjamin ketersediaan filter air sederhana atau tablet klorin yang mudah digunakan di tingkat rumah tangga, sebagai solusi alternatif saat merebus air sulit dilakukan.
B. Program Perlindungan Diri (Gerakan Pakai Boot dan Masker)
Fokus pada pencegahan kontak dengan patogen melalui kulit dan udara.
Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Non-Medis: Pemerintah daerah harus menjamin stok sepatu bot yang kuat dan masker N95/Medis sebagai bagian dari paket bantuan kebencanaan.
Kampanye Anti-Kontak Langsung: Menerbitkan larangan tegas bagi anak-anak untuk bermain di genangan air dan mensosialisasikan bahaya larva cacing (Cutaneous Larva Migrans) dan Leptospirosis bagi warga yang tidak menggunakan alas kaki di lumpur.
3. Tatalaksana Kelompok Rentan dan Intervensi Medis
Kebijakan harus memprioritaskan intervensi untuk kelompok dengan risiko tertinggi.
Pemeriksaan Cacing Massal: Mengingat tingginya potensi kontaminasi larva cacing di tanah pasca banjir, program pemberian obat cacing (Albendazole/Mebendazole) secara massal dan terprogram harus segera dilakukan untuk anak-anak dan kelompok rentan.
Sentra Pelayanan ISPA:
Mendirikan posko kesehatan dengan fokus pada penanganan ISPA. Posko ini wajib dilengkapi dengan alat proteksi diri dan menyediakan obat-obatan dasar untuk mengatasi gejala pernapasan yang rentan menyebar di tempat pengungsian.
Vaksinasi Target:
Mempertimbangkan vaksinasi target (misalnya Tipes, jika diperlukan secara epidemiologis) bagi petugas penolong dan relawan yang berinteraksi langsung dengan area terkontaminasi.
4. Aspek Keberlanjutan dan Infrastruktur Sanitasi
Tatalaksana pasca banjir harus mendorong perbaikan infrastruktur sanitasi jangka panjang untuk mencegah terulang.
Audit Sanitasi Total (AST):
Mewajibkan audit dan perbaikan total sistem septic tank komunal dan individu yang rentan meluap saat banjir. Kebijakan ini harus terintegrasi dengan tata ruang kota.
Edukasi Gizi dan Imunitas:
Mengintegrasikan program penyuluhan gizi seimbang dengan program pemulihan pasca banjir untuk memastikan masyarakat memiliki daya tahan tubuh optimal dalam menghadapi patogen.
Tatalaksana pasca banjir yang efektif memerlukan lompatan kebijakan dari respons cepat yang bersifat reaktif menjadi Gerakan Program Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan yang bersifat preventif-promotif.
Kebijakan ini, yang didukung oleh sumber daya yang memadai untuk ‘Gerakan Pakai Boot dan Masker’ serta ‘Air Masak Wajib’, adalah investasi paling krusial untuk melindungi masyarakat luas dari bencana kesehatan mikrobiologi yang mengintai setelah air surut.***
*)dr. H. Agus Ujianto, M.Si.Med., Sp.B adalah Direktur Utama RSI Sultan Agung Semarang
