Oleh: Agus ujianto
SEMARANG – nujateng.com – Untuk mewujudkan adaptasi berkelanjutan, diperlukan sinergi antara kultur masyarakat di tingkat RT dan perencanaan tata ruang multi-level oleh pemerintah.
Membangun Kultur Adaptasi Rob di Tingkat Masyarakat
Masyarakat di daerah rob harus menginternalisasi kultur swadaya dalam menjaga drainase mikro. Ini dimulai dengan menjadwalkan Gotong Royong Drainase Mikro secara rutin untuk memastikan setiap petak dan saluran RT bebas dari sampah dan lumpur, didukung dengan edukasi ketat tentang “Satu Sampah, Satu Banjir”.
Selain itu, warga perlu mengubah cara pandang agar memanfaatkan area terbuka yang tersisa (fasum/fasos) sebagai polder-polder kecil sementara untuk menampung air hujan, menjadikannya bagian dari sistem pertahanan lingkungan terdekat.
Integrasi Solusi Tata Ruang Berjenjang oleh Pemerintah
Pemerintah harus memetakan solusi secara komprehensif, disesuaikan dengan kontur terasering kota Semarang yang memiliki kluster pegunungan, cekungan lembah, ngarai, dan tepian pantai.
Level Hulu (Pegunungan): Program utama harus difokuskan di hulu. Tidak cukup hanya menampung air, namun harus dibuat polder berjenjang di daerah atas (hulu). Polder-polder ini berfungsi untuk memecah penampungan air dari curahan hujan besar di level kota bawah.
Lebih dari itu, air yang direalisasi ini harus dapat dimanfaatkan untuk menampung waduk-waduk cekungan di sekitar daerah atas yang selama ini sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Retensi air di hulu menjadi solusi ganda: pencegah banjir di hilir dan penyedia cadangan air bersih di hulu.
Level Tengah (Lembah/Perkotaan Lama): Fokus pada normalisasi dan pendalaman Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) serta membangun Polder Buffer Besar di zona transisi ini.
Di lingkungan padat, pemerintah harus mengintegrasikan polder cerdas skala kecil yang memiliki teknologi drainase dan pompa otomatis, yang terhubung melalui Kanal Mikro Berjenjang dari petak-petak RT.
Level Hilir (Pantai/Pantura): Pada level ini, pembuangan air harus menjadi prioritas absolut. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pembangunan di pesisir, termasuk Tol Lingkar Tepi Pantai, dilengkapi dengan jalur pemecah drainase atau kanal by-pass yang memadai.
Kanal-kanal ini harus dibangun melintasi atau di bawah tol dengan kapasitas tinggi, memastikan air dari kawasan Genuk dan Kaligawe memiliki akses langsung dan lancar ke laut.
Dengan solusi bertingkat ini, infrastruktur besar tidak lagi disalahkan sebagai penghalang utama drainase, dan Semarang dapat mewujudkan adaptasi air sebagai budaya, sementara infrastruktur penunjang beroperasi secara optimal.***
