Oleh: Agus Ujianto*)
SEMARANG ( Nujateng.com ) – Isu penyalahgunaan narkotika telah lama dibingkai dalam kerangka hukum pidana yang bersifat represif, memprioritaskan penangkapan dan pemidanaan. Namun, pendekatan ini terbukti kurang efektif dalam memutus rantai ketergantungan dan peredaran gelap secara holistik, serta berkontribusi pada krisis overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengamanatkan pembedaan tegas antara pecandu/korban penyalahgunaan dan pengedar/bandar (Pasal 127). Namun, implementasi di lapangan seringkali gagal mengidentifikasi status de facto seorang pengguna, mengakibatkan kriminalisasi individu yang sesungguhnya membutuhkan intervensi kesehatan.
Pendekatan Hukum Pidana vs. Lex Specialis Kesehatan
Dalam konteks hukum, seorang pecandu narkotika harus dipandang sebagai subjek yang berada dalam kondisi ketergantungan secara fisik dan psikis, sebuah status medis yang mengurangi daya pertanggungjawaban pidana mereka (mens rea). Kepemilikan narkotika oleh seorang pecandu murni, terutama dalam batas gramasi barang bukti yang ditetapkan untuk kebutuhan dosis konsumsi pribadi, seharusnya dikategorikan sebagai tindakan yang bersifat administratif dan wajib rehabilitasi, bukan kejahatan pidana.
Dekriminalisasi kepemilikan untuk dosis konsumsi pribadi bukan berarti legalisasi, melainkan pengalihan fokus penegakan hukum: dari menghukum korban menjadi memulihkan kesehatan mereka. Penegak hukum (Polri dan BNN) seharusnya memegang peran koordinator dan pelaksana asesmen yang segera merujuk kasus pengguna ke sistem kesehatan, alih-alih memprosesnya ke sistem peradilan pidana. Kewajiban penegak hukum adalah menempatkan kasus penyalahgunaan murni dalam koridor administratif-koersif, yaitu mewajibkan rehabilitasi di bawah pengawasan hukum.
Intervensi Klinis dan Kewenangan Kesehatan
Secara ilmiah, kecanduan narkoba adalah penyakit otak kronis dan kambuhan (chronic, relapsing brain disease) yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan obat kompulsif meskipun ada konsekuensi yang merugikan. Tatalaksana kondisi ini sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab institusi kesehatan.
Pilar Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif
Untuk mencegah bangsa terpuruk pada masalah narkoba, upaya pencegahan harus diintegrasikan di bawah komando Kementerian Kesehatan dengan dukungan penuh dari seluruh sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia, mencakup:
Promosi dan Pencegahan Primer: Integrasi edukasi tentang bahaya dan mekanisme kerja narkoba pada sistem saraf (neuroscience of addiction) di seluruh jenjang pendidikan dan layanan primer. Kegiatan ini memanfaatkan Puskesmas sebagai garda terdepan untuk deteksi dini dan penyuluhan berbasis bukti (evidence-based prevention).
Tatalaksana Kuratif dan Rehabilitatif: Penanganan ketergantungan harus menggunakan protokol klinis baku (seperti terapi pengganti opioid/ORT) di seluruh fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Jiwa harus dilengkapi dengan unit rehabilitasi terpadu yang memadai, termasuk tenaga medis spesialis (psikiater, dokter adiksi, psikolog klinis, dan konselor adiksi).
Pengawasan dan Manajemen Pasca-Rehabilitasi: Kementerian Kesehatan wajib membangun sistem data terintegrasi yang mencatat riwayat rehabilitasi pasien (status administratif) untuk memitigasi risiko kekambuhan.
Peran Kemenkes sebagai Operator Administratif Utama
Pendekatan ini menggeser locus penanganan pecandu dari sel penjara ke klinik kesehatan. Kementerian Kesehatan berfungsi sebagai operator sistem administratif yang menampung dan mengelola individu yang dirujuk oleh penegak hukum. Kegagalan pasien untuk mematuhi program rehabilitasi atau kambuh secara berulang dapat menjadi dasar untuk diberlakukannya sanksi hukum yang lebih berat, yang merupakan kewenangan penegak hukum.
Gerakan Nasional dan Komitmen Global
Mengadopsi pendekatan kesehatan sebagai poros utama penanganan narkoba merupakan implementasi dari rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mendorong negara anggota untuk memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai isu kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia.
Indonesia harus menjadikan perubahan paradigma ini sebagai Gerakan Nasional yang mengikat seluruh kementerian, mulai dari pendanaan yang diutamakan untuk rehabilitasi (bukan penahanan) hingga penyesuaian regulasi agar sinkron dengan prinsip ilmiah adiksi.
Keputusan kebijakan untuk mengalihkan pemidanaan pecandu murni menjadi tindakan administratif wajib rehabilitasi akan memastikan bahwa sumber daya negara difokuskan secara strategis: dana diprioritaskan untuk pemulihan, dan energi penegak hukum difokuskan pada pemutusan jaringan peredaran gelap yang terorganisir. Ini adalah langkah fundamental menuju sistem hukum yang lebih humanis, berbasis bukti ilmiah, dan efektif dalam jangka panjang.***
