NUJATENG.COM – Belakangan ini, lini masa media sosial dipenuhi kritik dan kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melibatkan masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut dianggap jauh dari kepentingan rakyat dan minim penjelasan yang memadai.
Dalam dunia birokrasi modern, komunikasi pemerintah bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral. Icha dkk., dalam jurnal Peran Komunikasi Pemerintah untuk Mewujudkan Good Governance, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah memiliki fungsi strategis: menjelaskan keputusan, membangun dialog, dan mempertahankan nilai-nilai kedisiplinan dan keterbukaan yang menjadi dasar tata kelola yang baik.
Sayangnya, praktik di lapangan sering berbanding terbalik. Lalu, bagaimana Islam memandang etika komunikasi pejabat publik?
Etika Komunikasi Pejabat Publik: Perspektif Islam
Dalam ajaran Islam, pejabat publik memegang amanah besar karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan rakyat. Amanah itu meliputi seluruh tindakan, termasuk cara berkomunikasi dan menyampaikan kebijakan.
Allah SWT telah menegaskan hal ini dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah secara adil….”
Ayat ini memperingatkan bahwa setiap amanah, baik terkait urusan ibadah maupun hubungan antarmanusia, harus dilaksanakan secara jujur dan profesional.
Penjelasan Ulama Tentang Amanah Pejabat Publik
Ibnu Katsir menyebut bahwa amanah mencakup semua kewajiban seorang pemimpin baik terkait hak Allah seperti kewajiban ibadah maupun hak sesama manusia seperti menjaga kepercayaan dan tanggung jawab publik. Pejabat publik yang mengemban amanah rakyat harus menjaga setiap detilnya, termasuk kejujuran dalam komunikasi.
Tiga Etika Komunikasi Pejabat Publik Menurut Islam
1. Transparansi dalam Menginformasikan Kebijakan
Transparansi adalah prinsip utama. Pejabat publik tidak boleh memanipulasi informasi, mengaburkan data, atau mengumumkan kebijakan tanpa penjelasan yang menyeluruh.
Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa saja yang memimpin rakyat lalu menipu mereka, maka Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Muslim)
Hadis ini memberi peringatan keras: ketidakjujuran dalam kebijakan dan penyampaian informasi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran agama.
Al-Qadhi Iyadh menegaskan bahwa amanah kepemimpinan mengharuskan pemimpin transparan, terutama dalam hal kebijakan publik yang menyentuh masyarakat luas.
2. Terbuka terhadap Kritik dan Menanggapinya dengan Lemah Lembut
Seorang pejabat tidak boleh alergi kritik. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dan masukan untuk memperbaiki kinerja. Islam memerintahkan pemimpin untuk merespons kritik dengan kesabaran dan kelembutan, bukan dengan kekerasan, penolakan, atau pembungkaman.
Imam Al-Ghazali menegaskan:
“Jika engkau dapat melaksanakan suatu urusan dengan kelembutan, maka jangan kerjakan dengan kekerasan.”
Beliau juga mengutip sabda Nabi SAW:
“Pemimpin yang tidak berlaku lembut kepada rakyatnya, tidak akan dilembutkan Allah pada hari kiamat.”
Artinya, sikap lunak bukan tanda kelemahan, tetapi akhlak kepemimpinan.
3. Memperbaiki Kebijakan Berdasarkan Syariat dan Kemaslahatan Rakyat
Ketika kritik muncul, pejabat tidak cukup hanya mendengarkan. Ia harus melakukan introspeksi dan memperbaiki kebijakan yang kurang tepat. Perbaikan ini harus mengacu pada dua prinsip besar:
- Sesuai syariat
- Mengutamakan kemaslahatan rakyat
Al-Ghazali berkata:
“Berusahalah untuk memenuhi kebutuhan rakyatmu dan menjalankannya berdasarkan syariat.”
Dengan demikian, komunikasi yang baik harus disertai kebijakan yang benar dan adil.
Pejabat Publik Adalah Penjaga Amanah Rakyat
Islam menempatkan pejabat publik sebagai pemegang amanah besar. Mereka wajib:
- Jujur dalam menyampaikan informasi
- Lembut dalam menghadapi kritik
- Transparan dalam kebijakan
- Berpegang pada syariat
- Memprioritaskan kebutuhan rakyat
Dalam situasi politik saat ini, etika komunikasi bukan sekadar etika profesional tetapi wujud ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.***
Disclaimer: Artikel ini sudah terbit di nuonline.id dengan judul: Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Islam: Transparansi dan Prinsip Amanah
