NUJATENG.COM – SEMARANG – Sekretaris Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2021–2025 ang juga Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan (PPFF) Semarang, DR. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA menegaskan beberapa langkah perbaikan internal PPP.
Di antaranya adalah penataan ulang kepemimpinan dan restrukturisasi kepengurusan di tingkat DPP guna memperbaiki manajemen partai menuju Pemilu 2029.
Ya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didorong untuk kembali meneguhkan jati diri perjuangannya sebagai partai Islam tertua di RI yang didirikan para ulama, setelah tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2024.
Di samping adanya intervensi pemerintah melalui Kemenkumham yang menganulir hasil Muktamar X PPP tahun 2025 seharusnya para pucuk pimpinan PPP berjuang keras mengembalikan partai kepada prinsip dasar Islam dan garis ideologi Islam dalam naungan NKRI.
DR. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA., selaku Sekretaris Majelis Syariah DPP PPP periode 2021–2025 yang juga Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan (PPFF) Semarang, dalam konsep arah dan langkah perbaikan PPP ke depan.
Menurutnya, kondisi yang menimpa PPP harus dijadikan momentum muhasabah total untuk mengembalikan partai kepada prinsip dasar, garis ideologis Islam, serta keputusan-keputusan ulama yang telah dirumuskan sebelumnya.
Hal ini disampaikan Kyai Fadlolan Musyaffa’ dalam mujahadah dan dzikir bersama Majelis Taman Surga Persatuan Pembangunan (TSPP) di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang, 19/1/2026.
Arah tersebut selaras dengan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP yang digelar di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang pada 17–18 Oktober 2021.
Dalam Munas tersebut, Majelis Syariah PPP se-Indonesia menegaskan bahwa PPP adalah partai berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah yang menjadikan politik sebagai wasilah ibadah, dakwah, amar ma’ruf nahi munkar, amanah, keadilan, musyawarah, dan istiqomah.
Selain itu, Munas juga mengamanatkan agar Majelis Syariah dilibatkan dalam penentuan arah strategis partai, seleksi calon pemimpin dan legislatif, serta pengawalan kebijakan agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan Ahlussunnah wal Jama’ah dalam bingkai NKRI.
Berangkat dari ruh keputusan tersebut, DR. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA menegaskan beberapa langkah perbaikan internal PPP, di antaranya penataan ulang kepemimpinan dan restrukturisasi kepengurusan di tingkat DPP guna memperbaiki manajemen partai menuju Pemilu 2029.
Figur ketua umum ke depan diharapkan menjadi sosok pemersatu yang kuat, mampu mengembalikan kepercayaan umat sekaligus mengangkat kembali elektabilitas PPP sebagai rumah perjuangan politik Islam.
PPP juga harus kembali menegaskan identitas historisnya sejak berdiri pada 5 Januari 1973 sebagai partai yang bertujuan mewujudkan masyarakat beriman, menjaga ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah dengan syariat sebagai tolok ukur arah kebijakan partai.
Evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan atas lemahnya konsolidasi pusat yang berdampak pada menurunnya suara PPP di DPR RI, meskipun di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota partai masih memiliki basis yang cukup kuat.
Oleh karena itu, penguatan struktur daerah menjadi strategi utama sebagai modal kebangkitan PPP menuju Senayan pada 2029.
Menjelang Pemilu 2029, PPP dihadapkan pada pilihan strategis untuk tetap berada dalam koalisi pemerintahan atau mengambil posisi alternatif demi merebut kembali suara basis ideologis Islam.
Namun demikian, yang paling utama adalah islah dan rekonsiliasi antar kubu internal agar partai kembali solid dan fokus pada perjuangan membesarkan PPP.
Sejalan dengan mandat Munas Ulama 2021, PPP juga didorong tetap mengawal perjuangan legislasi yang berpihak pada pesantren, kemaslahatan umat, moderasi Islam, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat sebagai wujud nyata kehadiran partai Islam di tengah rakyat.
Dengan kembali berpegang pada khittah ulama dan keputusan Munas Alim Ulama, PPP diharapkan mampu bangkit mengembalikan marwahnya sebagai rumah ulama dan istana umat dalam kancah politik nasional.***
