Kajian Fiqh Bab Jihad

​Bersama Dr. KH. M. Syaifudin, MA

​I. Prinsip Dasar Jihad: Pembelaan, Bukan Agresi

​Kajian ini menekankan bahwa pemahaman tentang Jihad—khususnya Jihad Qital (perang)—dalam Islam adalah bersifat kondisional dan defensif, bukan agresif. Hukum asalnya adalah perdamaian.

SEMARANG – nujateng.com – Kajian pagi ini di Masjid Islamic Centre memasuki materi Jihad (Jihad dalam Konteks Hubungan Antar-agama dan Negara) berikut ringkasan yang disampaikan pemateri:

​A. Jihad Diperbolehkan (Alasan Pertahanan)

• ​Jihad Qital (perang) hanya diperbolehkan sebagai respon dan pembelaan diri (daf’u) ketika umat Islam atau negara Islam diserang dan diperangi secara fisik oleh kaum non-Muslim (Kafir Harbi).
• ​Dasar hukumnya adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan untuk memerangi mereka yang memerangi kaum Muslim, serta melarang melampaui batas (ghuluw) dalam peperangan. Perang adalah upaya terakhir untuk melindungi agama, jiwa, dan kehormatan.

​B. Jihad Dilarang (Alasan Perdamaian dan Perjanjian)

• ​Jihad Qital mutlak dilarang terhadap non-Muslim yang hidup damai, tidak memerangi Islam, dan menjaga perjanjian.
• ​Ini berlaku bagi non-Muslim yang:
  1. ​Mengikat Perjanjian Damai (Mu’ahadah): Mereka yang memiliki kesepakatan damai dengan umat Islam.
  2. ​Menjadi Warga Negara (Muwāthinūn) yang Terikat Hukum Negara: Dalam konteks negara modern, seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah subjek hukum yang sama. Hak dan keselamatan non-Muslim yang mematuhi hukum wajib dilindungi oleh negara Islam/Muslim.

​II. Piagam Madinah (Piagam Madinah) sebagai Model Konstitusi Pluralisme

​Dr. KH. M. Syaifudin, MA, mencontohkan Piagam Madinah sebagai landasan utama yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, yang menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian dan perlindungan bagi semua warga negara.

1. ​Konsep Ummah Wāhidah (Satu Komunitas): Piagam Madinah menyatukan seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Muslimin, Yahudi, dan kelompok lainnya, menjadi satu komunitas politik tunggal (ummah wāhidah), meskipun berbeda keyakinan.
2. ​Perlindungan Bersama: Semua rakyat, termasuk non-Muslim, dilindungi hak-haknya, nyawanya, dan harta bendanya. Mereka berhak mempraktikkan agama mereka tanpa paksaan.
3. ​Kewajiban Timbal Balik: Non-Muslim memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan kota Madinah jika diserang, sekaligus memiliki hak perlindungan penuh dari negara.

​III. Relevansi Kontemporer (Hukum Negara)

​Kajian ini menegaskan bahwa dalam konteks negara bangsa modern (seperti Indonesia), prinsip Hukum Negara berfungsi sebagai perjanjian kolektif yang mengikat.

• ​Non-Muslim yang hidup damai, patuh pada konstitusi, dan menjadi warga negara yang sah memiliki status yang setara dan wajib dilindungi sepenuhnya.
• ​Mengangkat senjata (melakukan Jihad Qital) terhadap warga negara non-Muslim yang damai adalah pelanggaran syariat karena melanggar perjanjian kolektif (Hukum Negara) yang setara dengan Piagam Madinah di masa Rasulullah.