
Kemana Nasib MDT dan LPQ Pasca UU Pesantren?
Oleh: Akhmad Sururi
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Pengakuan tersebut tentu patut disyukuri sebagai bentuk afirmasi negara terhadap tradisi pendidikan Islam yang telah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka.
Namun, di tengah euforia penguatan pesantren melalui regulasi, ada pertanyaan yang patut kita renungkan bersama: kemana nasib Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) pasca Undang-Undang Pesantren?
Pertanyaan ini bukan bermaksud mempertentangkan pesantren dengan MDT maupun LPQ. Justru sebaliknya, pertanyaan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan keagamaan Islam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kekuatan pendidikan yang tumbuh di tengah masyarakat.
Penguatan Pesantren dan Realitas Pendidikan Masyarakat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang pengakuan yang lebih kuat terhadap eksistensi pesantren. Akan tetapi, pendidikan keagamaan Islam di Indonesia tidak hanya tumbuh dalam institusi pesantren. Di tengah masyarakat, MDT dan LPQ juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan, pembinaan akhlak, penguatan karakter, dan pengembangan literasi keagamaan anak-anak.
MDT hadir melengkapi pendidikan agama bagi peserta didik yang memperoleh pendidikan di sekolah maupun madrasah formal. Sementara LPQ menjadi ruang pembelajaran Al-Qur’an yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama anak-anak. Keduanya tumbuh melalui partisipasi masyarakat, dukungan orang tua, ketulusan para ustadz dan ustadzah, serta kepedulian para tokoh agama di lingkungan masing-masing.
Dalam banyak realitas daerah, MDT dan LPQ menjadi benteng pendidikan karakter dan moralitas generasi muda. Mereka menjalankan fungsi pendidikan dengan sumber daya yang terbatas, fasilitas sederhana, dan pembiayaan yang sering kali mengandalkan swadaya masyarakat.
Oleh karena itu, penguatan pesantren melalui regulasi harus menjadi momentum untuk memperkuat seluruh ekosistem pendidikan keagamaan, bukan justru melahirkan kekhawatiran tentang keberlangsungan MDT dan LPQ.
Jangan Sampai MDT dan LPQ Berada di Persimpangan Kebijakan
Tantangan pendidikan keagamaan saat ini tidak hanya terletak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada kepastian kebijakan, dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya manusia.
MDT dan LPQ membutuhkan kejelasan arah kebijakan. Mereka tidak cukup hanya diposisikan sebagai lembaga yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, kemudian dibiarkan berjuang sendiri dalam menghadapi tuntutan zaman.
Kebijakan pendidikan keagamaan harus mampu menjawab kebutuhan nyata lembaga. Bagaimana peningkatan kualitas ustadz dan ustadzah? Bagaimana penguatan sarana dan prasarana? Bagaimana keberlanjutan insentif tenaga pendidik? Bagaimana sistem pendataan dan pembinaan kelembagaan? Bagaimana negara memberikan afirmasi kepada lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama mengabdi kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban kebijakan yang konkret, bukan sekadar narasi tentang pentingnya pendidikan agama.
Jangan sampai MDT dan LPQ mengalami situasi paradoks: kontribusinya sangat besar di tengah masyarakat, tetapi keberpihakan kebijakan belum sepenuhnya sebanding dengan kontribusi tersebut.
Membangun Ekosistem, Bukan Kompetisi Kelembagaan
Pendidikan Islam membutuhkan pendekatan ekosistem. Pesantren, MDT, LPQ, masjid, majelis taklim, dan berbagai institusi pendidikan keagamaan lainnya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi.
Pesantren memiliki tradisi pendidikan yang kuat dalam pembinaan santri, pengembangan keilmuan, penguatan karakter, dan kehidupan berbasis komunitas. MDT melengkapi pendidikan agama bagi anak-anak usia sekolah. LPQ memperkuat fondasi kemampuan membaca Al-Qur’an dan membangun kecintaan terhadap kitab suci.
Perbedaan karakteristik tersebut harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang proporsional. Tidak semua lembaga harus diperlakukan dengan pendekatan yang sama, tetapi semuanya harus memperoleh ruang pengembangan yang adil sesuai fungsi, kebutuhan, dan kontribusinya.
Penguatan pesantren tidak harus melemahkan MDT dan LPQ. Sebaliknya, keberhasilan penguatan pesantren semestinya menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih luas terhadap pendidikan keagamaan Islam.
Kita membutuhkan kebijakan yang membangun sinergi, bukan persaingan. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan kepastian, bukan ketidakjelasan posisi kelembagaan.
FKDT dan Organisasi LPQ Harus Menjadi Kekuatan Advokasi
Dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan keagamaan, organisasi yang menaungi MDT dan LPQ harus mengambil peran strategis. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan organisasi pembina LPQ tidak cukup hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan advokasi dan pengembangan mutu pendidikan.
Advokasi harus dilakukan dengan data, argumentasi, dan solusi. Organisasi perlu membangun komunikasi dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, DPRD, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan.
MDT dan LPQ membutuhkan penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, digitalisasi administrasi, kemitraan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Organisasi juga perlu membangun agenda bersama agar MDT dan LPQ tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut menjadi subjek yang berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan keagamaan.
Di sinilah pentingnya organisasi yang bergerak atas dasar visi kelembagaan. FKDT membangun sistem organisasi, bukan sekadar membangun figur. Organisasi harus mampu memperjuangkan kepentingan lembaga secara berkelanjutan, lintas kepemimpinan, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Masa Depan MDT dan LPQ Harus Diperjuangkan
Nasib MDT dan LPQ pasca UU Pesantren tidak boleh hanya menjadi wacana yang berulang dalam forum diskusi. Harus ada langkah nyata untuk memastikan keberlangsungan, penguatan, dan peningkatan kualitas kedua lembaga tersebut.
Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap harmonisasi regulasi pendidikan keagamaan, penguatan anggaran, peningkatan kompetensi ustadz dan ustadzah, pengembangan sarana prasarana, serta sistem pembinaan kelembagaan yang proporsional.
Pemerintah daerah juga memiliki ruang strategis untuk mengembangkan kebijakan afirmatif sesuai kewenangan, kebutuhan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MDT dan LPQ bukan sekadar lembaga pelengkap. Mereka adalah bagian dari infrastruktur sosial pendidikan keagamaan yang telah lama bekerja di tengah masyarakat. Mereka membangun fondasi moral, mengajarkan nilai-nilai agama, membentuk karakter, dan menghidupkan tradisi keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan sampai penguatan regulasi pesantren justru melahirkan kegelisahan bagi MDT dan LPQ. Yang harus kita bangun adalah ekosistem pendidikan keagamaan Islam yang saling menguatkan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Masa depan MDT dan LPQ bukan hanya tanggung jawab para pengelola lembaga, ustadz, ustadzah, dan organisasi penggeraknya. Masa depan keduanya merupakan tanggung jawab bersama, karena pendidikan keagamaan adalah bagian dari investasi bangsa dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki karakter kebangsaan.
Penguatan pesantren harus berjalan bersama penguatan MDT dan LPQ. Sebab, membangun pendidikan Islam bukan tentang siapa yang paling diakui, melainkan bagaimana seluruh kekuatan pendidikan Islam mampu berkontribusi dalam mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat.
