
JAKARTA, NUJATENG.COM – Tokoh lintas agama menyatukan komitmen untuk menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta meneguhkan kedaulatan bangsa. Komitmen tersebut dituangkan dalam tujuh pernyataan sikap bersama yang dibacakan dalam Dialog Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Tujuh pernyataan sikap tersebut mencakup penguatan komitmen kebangsaan, penghargaan terhadap jasa para pahlawan, pemeliharaan toleransi dan persatuan, penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, kewaspadaan terhadap provokasi di media sosial, hingga komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, dialog tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan menghadirkan perwakilan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu sebagai narasumber. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan memperkuat peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas, persaudaraan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat.
“Baru saja kita melakukan dialog lintas agama yang dihadiri kurang lebih 100 orang. Para perwakilan agama hadir lengkap sebagai narasumber, dan kegiatan ini juga diiringi dengan pembacaan pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama dengan tema ‘Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa’,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Dialog Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menag menegaskan, tujuh poin pernyataan sikap yang disepakati bersama tersebut merupakan landasan moral bagi seluruh umat beragama untuk terus menjaga perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan sosial. Kesepakatan ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Menag, keberagaman agama dan keyakinan harus menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa, bukan sumber perpecahan. Karena itu, setiap umat beragama diajak mengedepankan pengendalian diri, kesabaran, dan sikap bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Semua umat beragama sepakat untuk konsisten mempertahankan sendi-sendi kebangsaan NKRI. Umat beragama juga diajak untuk senantiasa mengendalikan diri dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang mungkin muncul di sekitar kita, dan kembali menghayati ajaran-ajaran suci agama masing-masing yang intinya penuh dengan cinta, persahabatan, dan perdamaian,” tutur Menag.
Lebih lanjut, Menag menekankan bahwa upaya merawat toleransi dan kerukunan tidak boleh berhenti pada dialog atau pernyataan bersama. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran Kementerian Agama hingga tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, pada hari yang sama Kementerian Agama menggerakkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga masjid-masjid di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan doa dan syukur bersama.
Gerakan serentak tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kekuatan, ketahanan, dan perlindungan dalam menghadapi berbagai dinamika serta tantangan global, termasuk ketidakpastian ekonomi dunia yang turut berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita berdoa semoga kesulitan-kesulitan global yang dihadapi bangsa, terutama bangsa Indonesia ini, bisa diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tercipta kembali kesejahteraan dan kedamaian bagi keluarga dan seluruh makhluk,” kata Menag.
Selain memanjatkan doa bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas terpeliharanya persatuan dan keutuhan bangsa. Menag menyampaikan bahwa berbagai tantangan dan persoalan kebangsaan selama ini dapat diantisipasi sejak dini serta diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan koridor konstitusi.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal sosial dan kematangan dalam menjaga demokrasi, persatuan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menag pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan keseimbangan antara ikhtiar nyata dan pendekatan spiritual. Doa, rasa syukur, serta kepedulian terhadap sesama perlu berjalan beriringan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Tujuh Pernyataan Sikap Tokoh Lintas Agama
Dalam dialog tersebut, tujuh pernyataan sikap dibacakan secara bersama oleh para perwakilan tokoh lintas agama, yakni Pdt. Dr. Ir. Hano Abinasti Palit, M.Th. (Kristen), Budi S. Tanuwibowo (Khonghucu), Dr. KH. Marsudi Syuhud (Islam), R. D. Aloysius Budi Purnomo (Katolik), KRHT P. Astono Chandra Dana, S.E., M.M. (Hindu), Yang Mulia Bhikkhu Wongsin Labhiko Mahathera (Buddha), dan Arif Satria (Ketua ICMI).
Adapun tujuh pernyataan sikap tersebut sebagai berikut:
1. Meneguhkan kembali komitmen kebangsaan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri kokoh di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menghargai jasa dan nilai kejuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan bangsa.
3. Memelihara semangat nasionalisme dan patriotisme dalam bingkai persatuan, persaudaraan, dan toleransi, serta menolak segala bentuk tindakan anarkisme maupun upaya yang mengarah pada perpecahan dan merongrong kedaulatan bangsa.
4. Menempatkan kerukunan, harmoni, dan persaudaraan antarumat beragama sebagai fondasi dan prasyarat keberlangsungan pembangunan, serta menjaga suasana yang sejuk dan kondusif di tengah dinamika nasional dan global.
5. Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur agama sebagai panduan moral, etika publik, dan kekuatan pemersatu umat di tengah keragaman bangsa Indonesia.
6. Mengajak seluruh umat beragama dan masyarakat luas untuk bersikap arif serta tidak mudah terprovokasi dengan senantiasa mengedepankan verifikasi dan klarifikasi dalam merespons dinamika informasi di media sosial.
7. Menolak segala bentuk tindakan eksploitatif dan perusakan terhadap alam sebagai wujud tanggung jawab menjaga kelestarian, sekaligus mendukung setiap kebijakan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***
