SEMARANG ( nujateng.com ) – Prof. Dr. Imam Yahya, MA, Dekan FISIP UIN Walisongo menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki ketahanan sosial dan literasi politik yang kuat. Hal itu disampaikan, Prof Imam Yahya saat menjadi pembicara utama Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Theater Planetarium, Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Kamis, 20/11/2025.
“Di era digital dan teknologi informasi seperti sekarang ini, masyarakat harus memiliki ketahanan sosial dan literasi politik yang kuat. Tujuannya adalah untuk mencegah polarisasi dan disinformasi,” tegas Prof Imam Yahya yang juga Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah mengadakan FGD dengan tema “Prospek dan Tantangan Stabilitas Politik Ekonomi dan isu-isu di Indonesia” Kamis, 20/11/2025.
“Tujuan FGD ini untuk mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi dan merencanakan tindakan strategis untuk memastikan stabilitas menjelang Pemilihan Umum serentak. Sehingga kami menghadirkan para pakar dari kalangan akademisi, praktisi, perwakilan dari lembaga pemerintah, dan anggota masyarakat sipil semuanya hadir di acara ini,” kata Prof Imam yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Masjid (PW DMI) Jawa Tengah.
Sejumlah tokoh seperti Dr. KH. Rofiq, MA., Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, yang juga dikenal sebagai penulis buku best seller “Pasar Gelap Demokrasi: Pembiayaan, Klientelisme, dan Regulasi Pemilu di Indonesia” dan Dr. Mahsun, MA., dosen Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo, yang turut menyampaikan analisis dan pandangannya mengenai dinamika politik ekonomi kontemporer.
Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan urgensi stabilitas politik sebagai fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional.
Dr. Mahsun, MA, misalnya, dia secara khusus menyoroti bahwa pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi politik menjadi prasyarat utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan investasi, dan implementasi kebijakan strategis.
Stabilitas politik, menurutnya, bukan hanya soal minim konflik, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang efektif, regulasi yang konsisten, serta kepercayaan publik yang kuat terhadap institusi negara.
Ruang Dialog Produktif
Secara keseluruhan, FGD ini tidak hanya menjadi ruang dialog yang produktif, tetapi juga menegaskan urgensi peran aktif UIN Walisongo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga sense of crisis dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, baik pada tingkat regional maupun nasional.
Pradhana Agung Nugraha juga berterima kasih atas kerja sama dengan FISIP UIN Walisongo.
Dia berharap kerja sama antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah ini akan menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah dan nasional.
Selain rangkaian diskusi yang berlangsung dinamis, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kerja (PKS/MoU) antara Kesbangpol Jawa Tengah dan FISIP UIN Walisongo.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pengembangan kajian politik, peningkatan literasi kebangsaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di daerah.***
