Diduga Melawan Hukum, HPN Kubu Tyofan Digugat

0
7857
Ketua HPN Jateng Siap Sukseskan Konfernas II di Jogja
Ketua HPN Jateng Siap Sukseskan Konfernas II di Jogja
Iklan

Jakarta nujateng.com Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) menemukan perbuatan melawan hukum terkait beredarnya struktur kepengurusan DPP HPN versi Tyovan yang diklaim sebagai hasil KLB Semarang.

Buntut KLB tersebut DPP HPN akan membawa permasalahan ini ke meja hijau dengan menggugat para pihak yang terlibat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar 500 Milyar. Pihak DPP HPNakan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SK Menkumham RI tentang pengesahan Kepengurusan DPP HPN versi Tyovan.

DPP HPN versi Tyovan juga akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga tindak pidana penyebaran berita bohong dengan melakukan perubahan ketua dewan pembina dengan berubah-rubah.

 Nama-nama sekaliber KH. As’ad Said Ali, kemudian setelah dibantah dirubah menjadi K.H. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya Ketua Umum PBNU dan sudah tersebar beritanya melalui media sosial secara masif.

Usai ditelusuri pihak DPP HPN ke Ditjend AHU Kemenkumham RI, nama tersebut berubah lagi menjadi Saifullah Yusuf dan nama Gus Yahya tidak masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pembina. Konsekuensi perilaku tindak pidana penyebaran berita bohong dapat diancam dengan Pasal 28 UU ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Ketua Tim Pembela DPP HPN, Sugeng sangat menyayangkan adanya penyelengaraan  KLB yang dipaksakan dan melanggar AD/ART HPN serta adanya dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, bahkan dimungkinkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan DPP HPN mendaftarkan kepengurusan baru HPN  melalui pedaftaran online untuk menggantikan kepengurusan resmi yang ada dan akan melakukan Konferensi Nasional (Konfernas) di Yogyakarta pada tanggal 1-2 Juni 2022.

“Kami juga menyesalkan cara kerja Ditjend AHU yang hanya  menerima data permohonan online  dari Notaris tanpa melakukan verifikasi faktual keasliaan dokumen permohonan, dan kami akan meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pendaftaran perkumpulan secara online,” tambah Sugeng.

Sementara itu,  Ketua Umum DPP HPN , Ir. H. Abdul Kholik , MM meminta agar semua pihak bisa menghormati upaya-upaya hukum yang akan ditempuh oleh DPP HPN baik perdata, pidana maupun ke PTUN.

“Semua orang tahu proses pendaftaran online, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk membatalkan pengesahan kepengurusan baru tersebut tanpa mengedepankan aspek verifikasi, kebenaran proses organisasi dan keaslian dokumen yang dijadikan sebagai input dalam pendaftaran online tersebut,” tambahnya.

Pada 6 Maret 2022 sekelompok pihak yang mengatasnamakan PP dan PW HPN menggelar pertemuan yang kemudian disebut dengan Konfernas Luar Biasa (KLB) HPN di Semarang dan memilih Ketua Umum Baru atas nama Tyovan Ari Widagdo dan Ketua Dewan Pembina

Padahal DPP HPN baru akan melakukan konfernas pada tanggal 1-2 Juni 2022 di Yogyakarta. Keputusan Konfernas ini dikukuhkan dalam Muspimnas HPN  di Surakarta pada 25-26 Maret 2022 yang diikuti oleh 22 dari 28 PW HPN se-Indonesia untuk melakukan pemilihan ketua umum dan ketua dewan pembina periode 2022-2027. (008)