Orde Baru Vs Ormas Islam (2)

0
3373

Oleh : Jaedin (Alumnus Madrasah TBS Kudus)

nujateng.com Muhammadiyah, pada awalnya merupakan organisasi ini didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Ormas ini bertujuan untuk merbuah masyarkat, seperti takhayul, khurafat, dan sinkritisme yang dianggap menyimpang. Tidak bertahan lama Muhammadiyah turut respon terhadap kondisi sosial-politik umat Islam akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang dilakukan oleh belanda diatasnamakan politik etis (politik balas budi) hal ini bertujuan untuk kristenisasi rakyat pribumi yang difokuskan kepada edukasi, irigasi, dan kolonialisasi.

Muhammadiyah bersentuhan dengan pergulatan politik nasional, yang sedikit atau banyak mempengaruhi proses gerakan dan dinamika Muhammadiyah. Keterlibatan sebagai anggota istimewa Masyumi di masa Orde Lama, membentuk Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada awal Orde Baru dan PAN (Partai Amanat Nasional) pada masa reformasi tahun 1998 serta PMB (Partai Matahari Bangsa) pada tahun 2006, memberikan indikasi bahwa Muhammadiyah tidak dapat menghindari politik Indonesia. yang melekat dengan politik Muhammadiyah disebut dengan politik kebangsaan, Amar Ma’ruf nahi munkar (Sumer: Potal Garuda, sebuah pendahuluan, Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik Nasional PascaOrde Baru Tahun 1998-2010, oleh Andi Setiawan).

Pada masa (Orde Baru) Muhammadiyah tidak mengikuti politik praktis. Memang Muhammadiyah tidak mengikut politis praktis. Namun yang tampil dalam politik praktis adalah anggota dan tokohnya yang ikut dalam pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968. Dan semua mendudung Parmusi dan selanjutnya sama sekali meninggalakn partai politik melalui muktamar ke 38 di ujung pandang. Dengan realitas umat Islam yang semakin beragam maka sebagai sosial-keagamaan Muhammadiyah dihadapkan pada kenyataan bagaimana mengaktualisasikan gerakannya ditengah masyarakat yang kian pragmatik. Sehingga pada era Soeharto memberlakukan peleburan partai politik, Muhammadiyah tidak merasakan pengaruhnya. Karena pada saat itu secara organisatoris Muhammadiyah tidak salah satu partai politik. selain itu Muhammadiyah juga oada saat itu berbetuk organisasi masyarakat, hal ini berbeda dengan NU yang harus iktu meleburkan diri ke dalam PPP. [1]

Setelah terjadi peleburan partai politik pada tahun 1973, tepat pada tahun 1975 pemerintah mulai mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri tepat pada tanggal 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 H bertemapt di Jakarta. MUI berdiri tepat pada tanggal Juli 1975 atau Rajab 1395 H bertempat di Jakarta. Mereka adalah dalam pendiriannya mulai diadakan musyawarah oleh para ulama. Mereka adalah dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi di Inonesia, 10 ulama yang merupakan unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat  (NU, Muhammdiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washilah, Math;laul Nawr, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah), empat ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, Al, dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dengan hadirnya Muhammidyah sebagai perwakilan para ulama, maka Muhammadiyah dikiatakan menerima hadirnya keputusan pemerintah mendirikan MUI.[2]

Politik Orde Baru tidakpada itu saja, namun Soeharto mulai mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 yang menyatakan pemberlakukan asas tunggal Pancasila. Asa tunggal ini diberlakukan tidak hanya partai politik namun juga organisasi masyaraat. Maka untuk menyikapi asas tunggal Pancasila Muhammadiyah menyelenggarakan sidang Tanwir, pad bulan Mei 1983.

Pasca Jatuhnya Rezim Suharto

Pasca jatuhnya Soeharto, meninggalkan warisan yang sampai saat ini masih melekat, yaitu budaya korupsi. Gus Dur naik sebagai Presiden RI belum bisa menhapuskan budaya tersebut dalam praktik-praktik korupsi. Soeharto didakwa menyelewengkan uang 1,38 triliun serta U$ 420 juta dari tujuh yayasan amal yang di pimpinnya.[3] Kajian menarik lagi pasca Soeharto ketika masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kebebasan berekspresi dengan adanya demokrasi. Kebebasan masyarakat semakin mencuat.

Pergeseran juga tercermin dalam rekomondasi sidang Dewan HAM perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Human Right Council), yang mempertanyakan proteksi negara (Indonesia) atas kebebasan beragam dan pelindungan minoritas (secara spesifik menyebut Ahmadiyah dan kasus Greja Yasmin), kebebasan berekspresi, tertuang pada rekomendasi Universal Peridoic Reviewe  ( tinjauan berkala pelaksanaan HAM). Dalam Universal Paradoc review Indonesia dipersolakan dalam komitmennya menyangkut emat hal: Toleransi, kebebasan beragama, minoritas dan penghormatan pada perempuan. PertarunganIslamism versus civilIslam terlacak dari: penyikapan terhadap Ahmadiyah, relasi dengan kaum katolik-Protestan, toleransi, pluralisme, serta liberalisme.[4]

Pasca rezim Soehartu tumbang yang dipelopori oleh mahsiswa, tepatnya peristiwa itu 21 Mei 1998, masyarakat menaruh harapan besar untuk membangun iklim demokrasi di Nusantara ini. Selama kurang lebih 32 tahun dalam sejarah mereka berada dalam kungkungan rezim Soeharto yang otoritarian. Angin kebebasan mulai dirasakan oleh rakyat. Optimisme terhadap KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebaai Presiden RI yang terus memperjuangkan demokrasi, meskipun adanya merasa yang dibingungkan oleh kebijakan-kebijakan yang terus berubah-ubdah. Diakui atau tidak, tokoh yang berlatarbelakang dari pesantren ini telah memberikan sumabangan yang besar terhadap proses demokratisasi di Indonesia.[5]

Perubahan sistem politik, perubahan sistem perpolitikan yang ada di Indonesia, dari sentralistik ke desentralistik, telah mendorong munculnya partai politik baru. Partai-partai yang berasaskanIslam juga naik ke pentas politik nasional seperti PAN, PPP, PKNU, PNU dan lain sebagainya. Di samiping perubahan sistem peropolitikan tersebut sebagai peluang untuk menciptakan perubahan, sekaligus tantangan bagaimana kontribusi partaiIslam tersebut turut mewarnai kontestasi dan kontribusi enitning terhadap bangnan demokrasi di Indonesia.[6] Penulis meminjam istilah Alferd Stepan 1996), bahwa masyarakat (society) bisa berbagai menjadi dua kekuatan yaitu civil society dan political society dan sebuah negara mempunyai beberapa elemen yaitu: elite politik, birokrat dan militer, untuk mengawal perubahan dari transisi menuju konsilidasi demokrasi. Karena fase ini perlu dicermati secara hati-hati.

Disamping itu, kelompok-kelompok atas dasar demokrasi ormas yang memanfaaatkan demokrasi atas kebebasan bereksprsi serta malah melumpuhkan demokrasi sendiri. Ormas-ormasIslam yang  ada di Indonesia sendiri menginginkan adanya segala aturan apapun harus berdasarkan syariat Islam, termasuk kelompok yang mencita-citakan Khilafah Islamiyah serta bersikap negatif dalam menyikapi Ahmadiyah, relasi dengan kaum Katolik-Protestan, toleransi, pluralisme, serta liberalisme.

Pasca robohnya rezim Orde Abru di Indonesia bemunculan gerakan-gerakan keagamaan yang dicap “radikal” dan “fundamental”. Sebuj saja, Fron Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Hizbut Tahrir, Laskar Hizbullah, Front PembelaIslam Surakarta, Brigade Taliban, Laskar Santri, Laskar Jundullah, dan Laskar Allah. Tiga diantarannya yang cukup menonjl adala FPI, Laskar Jihad, dan Laskar Mujahidin. Inilah yang menjadikan bahwa Indonesia adalah sebagai ladang aksi teroris oleh media barat yang berwacanakan gelombang fundamentalisme baik level maupun aksi. Sehingga hal ini dibantah oleh Hamzah Haz, yang pada waktu itu menjadi wakil presiden. Sehingga adanya Bom Bali oleh kelompok Imam Samudra tahun 2002.[7] Radikalisme merea dianggap positif karena memperjuangakn hak-hak asasi rakyat pribumi yang tertindas oleh kaum penjajah. Semnetara radikalisme pasca Orde Baru dipahami negatif seperi NU dan Muhammadiyah yang menolah cara dakwah FPI.

Kelompok yang dianggap tekstualis yang dianggap radikal, karena mereka menafsirkan jihad, harb, kufr dan sebagainya dengan secara literal.

Dalam artikel ini mengutip dari Martin van Bruinessen dalam bukunya “Genalogis OfIslamic Radicalism in post-Suharto Indonesia”, akar-akar munculnya gerakan radikal di Indonesia adal dua, yaitu gerakan politik musilm pribumi seperti DarusIslam dan Masyumi dan kedua dari jaringanIslam transnasional. (Rouf, 2007: 171-172).

Kesimpulan

Eksistensi ormasIslam Muhammadiyah dan NU dalam mengimbangi politiknya Soeharto, NU membentuk wacana politik, melainkan Muhammadiyah yang mengikuti arus politiknya Soeharto. NU juga lebih rela terjadinya dua kubu anatara kalangan Nu sendiri, seperti NU yang konservatif dan NU yang moderenis. Ini semuanya demi terwujudnya keberadaan NU sendiri di masyarakat.

Rezim Orde Baru yang tumbang sebagian besar sejarah mengungkap adalah peran  mahasiswa. Namun tidak lepas dari peran ormasIslam itu sendiri yang menginginkan kebebasan atas mereka yang tertkungkung oleh penguasa Soeharto.  Kebijakan Soeharto banyak penentangan dari kelompok-kelompok cendekiawan muslim. Sehingga tokoh muda NU sendiri menyetiri sebagai oposisi negara. Melawan kelaliman untuk lebih demokratis.

Namun, setelah runtuhnya rezim Soeharto banyak pula dari kelompok Islam yang ingin meruntuhkan demokrasi sebagai sistem negara yang diperjuangkan oleh banyak kalangan. Kelompok-kelompok tersebut menginginkan sistem negara menggunakan syariat Islam sehingga dalam sistem negara pun harus denga khilafahIslamiyah. Kebanyakan kelomok tersebut kekeliruan dalam menafsirkan al-Quran dengan cara tekstual. Sehingga banyak pula yang dianggap radikal. Dalam hal ini karena kebanyakan politis dicampuradukan dengan agama.

Seperti beberapa gerakanIslam radika yang marak pasca rezim Orde Baru yang bisa disebut: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin (MM), Komite Indonesia untuk Solidaritas DuniaIslam (KISIDI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Ikhwanul Muslimin, Himpunan Mahasiswa Antar Kampus (Hammas Indonesia), dan Gerakan Tarbiyah.


[1] M. Rusli Karim, Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru, (Yogyakarta: Mandala 1992,) hlm 240

[2]  Ibid, hlm 241

[3] Abdurahman Wahid, Korupsi Kepresidenan :Kiai di Sarang Penyamun,(Yogyakarta: Elkis, 2007,) hlm 387

[4] Moh. Sholeh, Hak Asasi Manusia Di Indonesia Pasca-Orde Baru: Pertarungan Islamism Versus Civil Islam, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebuah Artikel, Pendahuluan,) hlm 2

[5] Sembodo Ardi Widodo, Islam dan Demokrasi Pasca Orde Baru, (UNISIA, Vol. XXX, 65 September 2007,) hlm 217

[6]  Ibid , hlm 219

[7] Abdul Mukti Ro’uf, Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru,(Jurnal Ulumuna, Volume XI Nomor 1 Juni 2007,) hlm 2