Pasca Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh

0
257

Oleh : Rusda KZ (Alumnus PP Mambaus Sholihin Gresik)

Membincang dinamika Fiqh Indonesia, rasanya kurang lengkap bila melewatkan gagasan Fiqh Sosial yang dicetuskan oleh K.H. MA. Sahal Mahfud. Mbah Sahal panggilan akrab bagi para muhibbinnya, lahir 17 Desember 1937 di Desa Kajen, Mergoyoso, Pati, Jawa Tengah. Putra K.H Mahfudh Salam dan masih keturunan K.H Mutamakin.

Paradigma fiqh sosial dapat dirumuskan bahwa fiqh bertugas untuk menjamin terpenuhinya tiga pokok kehidupan manusia yaitu, kebutuhan dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Ketiga-tiganya saling berkorelasi untuk mewujudkan sa’adatuddarain kebahagiaan dunia akhirat ummat manusia.

Menelusuri paradigma ushul fiqh demikian diperkenalkan oleh salah satunya, asy-Syatibi (w. 790/1388) seorang mujaddid abad ke-8 H/14 M dari Andalusia Spanyol. Term maqoshid asy-syari’ah sebelumnya juga pernah digunakan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali.

Mbah Sahal,sapaan akrabnya, dalam rumusan fiqh sosial ini hendak menyampaikan pesan tersirat agar fiqh tidak sekedar dipakai sebagai alat melihat suatu peristiwa dari kacamata biner atau  hitam putih. Fiqh sosial sebagai paradigma pemaknaan sosial.

Fiqh sosial sendiri memiliki lima ciri menonjol. Pertama, mennginterpretasikan ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh supaya kontekstual. Kedua, bermadzhab dari yang semula tekstual (madzhab qauli) kepada pola bermadzhab metodologis (madzhab manhaji). Ketiga, pemilahan antara mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu’). Keempat, memandang fiqh sebagai landasan etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi filosofis terutama dalam memandang masalah sosial dan kebudayaan[1].

Barangkali kepakaran Mbah Sahal dihadapkan pada kondisi sosial ekonomi politik yang timpang di Kajen waktu itu. Bagaimana tidak? Kemiskinan di sana menjadi hal yang lumrah, kerajinan ‘krupuk tayamum’ nyaris menjadi mata pencaharian tunggal penduduk setempat.

Desa kecil yang setidaknya menampung 15 pesantren di dalamnya, hampir nihil sejengkalpun lahan pertanian dan perkebunan. Secara ekonomis tidak menarik sama sekali. Namun, di saat yang bersamaan agama dituntut menjadi problem solving, berdialog dengan kenyataan material yang timpang.

Kegigihan Mbah Sahal dalam mengoperasikan fiqh terlihat tidak hanya dalam tataran praktek saja, tetapi sampai dalam forum bahtsul masail, tepatnya di tingkat MWC NU, Margoyoso. Bahkan, pagelaran forum bahtsul masail ini seakan-akan sudah seperti ‘pengadilan rakyat’ saja. Sebab, permasalahan yang dibahas tidak terbatas pada segi keagamaan, tetapi masalah ekonomi, sosial, budaya, hingga politik[2].

Hasil pembahasan kontekstualisasi fiqh dalam forum tersebut tidak menguap begitu saja ketika para musyawiriin beranjak dari tempat duduknya. Namun, juga diangkat menjadi program kemasyarakatan, seperti pada program pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif di Pati, dan lain-lain.

Lingkungan pesantren Mbah Sahal yang notabenenya mengakui madzhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hambali) juga tak lepas dari kritiknya. Apa sebab? Ternyata dalam praktek mereka cuman bersikeras pada Syafi’i saja. Salah satu yang menjadikan Mbah Sahal gusar ialah, Syafi’i dalam hal yang tidak ditegaskan dalam nashsh, secara metodologis lebih menekankan qiyas, sehingga agak mengesampingkan maslahah.

Dalam posisi demikian, Mbah Sahal mengambil jalan lain dalam ber-fiqh. As-Syatibi merupakan pilihan dominannya, meski dalam banyak hal beliau tetap pada koridor kontekstualisasi teks fiqh Syafi’iyah. Bagi Mbah Sahal, maslahah ‘ammah harus menjadi pijakan dasar dalam pengambilan hukum.

Teks Al-Qur’an & Al-Hadits mustahil bertambah ataupun berkurang. Sedangkan laju roda perubahan zaman terus bergulir. Sekian permasalahan telah menunggu jawaban legislasi dari yurisprudensi hukum Islam. Maka, ijtihad menjadi suatu hal yang niscaya.

Terbukti, semasa Nabi masih hidup, dalam Hadits riwayat Mu’adz bin Jabal, beliau tidak saja mengizinkan, tapi menyambut dengan gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu’adz untuk berijtihad, dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an maupun Hadits.

Namun, untuk ukuran zaman sekarang, ijtihad di era kekinian bukan merupakan pengertian ijtihad secara istilah seperti yang lazim dipahami kalangan ahli fiqh terdahulu yang menggolongkan ijtihad ke dalam beberapa jenjang. Mulai ijtihad mutlaq, muqayyad, atau muntasib.

Melainkan ijtihad pada era ini cenderung ijtihad dalam pengertian bahasa saja. Bukan berarti hendak mengganti kaidah-kaidah fiqh dan qowa’id al-fiqhiyyah, namun sejalan dengan definisi fiqh, al-muktasab, yang memungkinkan pengembangan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi menuju fiqh yang kontekstual.

Pasca Fiqh Sosial

Mari kita tengok kembali realitas sosial sekitar. Berapa banyak ketimpangan sosial, ekonomi, politik yang hari ini makin menggencet nasib para kaum mustadl’afiin. Konflik agraria di Kendeng, Urutsewu, Tumpang Pitu, konflik atas nama agama yang tentu menindas kaum minoritas, pendidikan yang tidak lagi merakyat, biaya kesehatan yang makin tak terjangkau. Belum lagi, kondisi ini diperkeruh oleh segelintir Oligarki yang menguasai kekayaan ekonomi dan perpolitikan hari ini. Eksploitasi SDM dan SDA seakan ditempatkan jadi agenda utama para Oligarki.

Semua hal di atas tentu perlu disikapi pula dari kacamata fiqh. Mengingat, bila permasalahan itu tak kunjung dihukumi—atau ditekan seminimal mungkin—bukan hal mustahil akan menggerus prasyarat kebutuhan dharuriyah (primer) ummat manusia.

Misalnya, setiap musim panen tiba, nasib rakyat kecil (mustadl’afiin) itu selalu dipertaruhkan. Apalagi kalau mereka sampai kehilangan tanahnya? Pengalih fungsian lahan dari semula pertanian menuju industri, kawasan wisata dll, jelas merugikan dan menggencet roda ekonomi rakyat kecil.

Lantas, masihkah ada kemungkinan rumusan fiqh baru—pasca fiqh sosial—di era kiwari ini untuk merespon jurang ketimpangan ekonomi-politik yang kian menganga? Bayangkan, Merujuk pada data yang ada, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan penduduk[3].

Kemiskinan kerap kali kita anggap hanya sebagai suratan takdir belaka. Dibumbui stereotyipe ‘orang miskin itu pemalas’, ‘sampah masyarakat’ dkk. Pandangan kita berhenti pada fatamorgana kehidupan ummat Islam, kehidupan rakyat, transaksi muamalah, proses produksi, relasi buruh dan pabrik dsb itu memang sudah semestinya berjalan seperti itu, tanpa berani membongkar akar soalnya.

Padahal, bilamana akar persoalan muamalah ini berhasil kita bongkar, akan kita temui makhluk yang namanya Kapitalisme. Seperangkat sistem ekonomi yang kurang lebih baru berusia dua abad.

Sebenarnya produk fiqh kontemporer Ulama’ kita tidak otomatis berpihak pada sistem ekonomi kapitalistik. Hanya saja seringkali terombang-ambing di tengah. Kadangkala menolak keras sistem kapitalistik. Misalkan, Dalam muktamar NU ke-33 di Jombang 2015 silam, sebetulnya, permasalahan eksploitasi alam secara berlebihan dan alih fungsi lahan sudah dibahas pada forum bahtsul masa’il ad-diniyah al-waqi’iyyah. Keduanya dihukumi Haram, serta wajib mengambil sikap amar ma’ruf nahi munkar.

Di sisi lain juga melanggengkan sistem tersebut. Contoh, diakui ataupun tidak jargon ekonomi syari’ah yang selama ini kita anut hanya terjebak pada sertifikasi halal-haram di sektor distribusi dan konsumsi. Tetapi enggan merambah pada sektor produksi. Bagaimana relasi antara buruh dan bos, apakah kepemilikan tanah pabrik itu menggusur lahan produktif, siapa yang memiliki dst. Seyogyanya, fiqh juga menggunggat dasar tersebut.

Kecondongan fiqh emestinya harus jelas membela kaum mustadl’afiin berlandaskan maslahah ‘ammah.

Dari situ bisa dilihat apakah kapitalisme itu lebih condong kepada maslahah apakah madhorot? Kalau memang lebih banyak menimbulkan madhorot, maka rantai mua’malah kapitalistik bisa kita putus hukumnya (halal/haram/makruh)—atau setidaknya ditahan lajunya—semisal, akumulasi kapital (takatsur) yang menggendut hanya pada segelintir Oligarki yang menyebabkan jurang ketimpangan semakin lebar, rawan konflik sosial karena distribusi kekayaan tidak merata dkk.

Mengutip Muhammad Al-Fayyadl[4], menurutnya, pasca “Fiqh Sosial” Mbah Sahal perlu dilanjutkan lagi dengan “Fiqh Ekopol”, Fiqh Ekonomi-Politik, al-fiqh al-iqtishadi as-siyasi. Supaya, produk fiqh kontemporer ini lebih mantap memihak kaum mustadl’afiin.

Masih menurut Al-Fayyadl. Pertama-tama, kita perlu bertanya ulang mengapa fiqh (fiqh mu’amalah) hari ini sering absen, paling tidak dalam diskursus ekonomi (mu’amalah) kapitalisme?  Ada dua kemungkinan menurutnya. Pertama, absennya kesadaran ekonomi-politik (Ekopol) dalam Fiqh. Kedua, karena absennya “materialisme” dalam epistemologi fiqh.

Maksud aspek yang pertama yaitu, fiqh kurang menyadari bahwa yang mendasari kehidupan sosial saat ini adalah ekonomi-politik (Ekopol). Konsekuensi logis bila pemahaman ini tidak tertuang dalam fiqh, maka dalam memandang kemiskinan, perbedaan kelas sosial, kehidupan ummat Islam dst cenderung dipandang sebagai suratan takdir belaka. Tanpa bisa meraba sebab-musabbab mengapa ketimpangan bisa terjadi.

KONTEN MERUPAKAN KOLABORASI RAMADHAH BERSAMA NUJATENG.COM X JUSTISIA.COM

Daftar Bacaan

  1. Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta, LkiS: 2011. Cet VII.
  2. https://islambergerak.com/2019/07/marxisme-dan-jalan-menuju-fikih-pembebasan/
  3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk

[1] Kelima ciri ini merupakan hasil pembahasan dari serangkaian halaqoh para Ulama NU selama periode 1988-1990. Halaqoh yang diprakarsai oleh RMI (Rabithah Maahid Islamiah) bersama P3M itu diikuti Ulama-Ulama NU.

[2] Sebuah survei tentang bahtsul masail di MWC Margoyoso 1979-1990 menunjukkan gejala penting. Dari 290 masalah yang diajukan masyarakat, 46% adalah masalah sosial-ekonomi, 37% ibadah, 11% nikah-waris, 3% teologi, 2% makanan/obat. Lihat BANGKIT (majalah NU DIY), No. 2 januari-februari (1993).

[3] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk

[4] https://islambergerak.com/2019/07/marxisme-dan-jalan-menuju-fikih-pembebasan/