Kultur Moderatisme Pesantren (02)

0
4397

Oleh : Rais (Alumnus PP Al-Huda Kebumen)

nujateng.com Keberagaman di Indonesia tidak hanya terkait dengan suku dan budaya, namun juga pada keberagaman agama dan kepercayaan. Agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu dan agama lainnya.

Dengan kebhinekaan tersebut sangat dibutuhkan langkah moderat sebagai jalan tengah anti perselisihan antar umat beragama. Berdasarakan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, agama yang paling banyak dianut di Indonesia adalah agama Islam yaitu dengan jumlah penganut 207.176.162 penduduk dengan presentase 87,18 %. Dengan demikian agama Islam menjadi kepercayaan yang mendominasi di Indonesia.

Menjadi agama mayoritas pada sebuah negara memiliki banyak pengaruh pada tatanan dan kebijakan negara. Seperti pada ekonomi, sosial, pemerintahan maupun politik negara, namun pada dasarnya pada sebuah kemasyarakatan terdiri dari dua kelompok yang memiliki peran terhadap moderasi.

Kelompok tersebut dapat dipetakan menjadi kelompok eklusivisme dan kelompok yang lain adalah liberalisme. Ekslusivisme adalah paradigma berfikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman, sementara liberalisme adalah sebaliknya, yaitu paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek. Kedua kelompok tersebut seringkali memperlihatkan wajah Islam yang terkesan kurang bersahaja dan berkerahmatan.[1]

Menurut Komnas HAM tahun 2016, perseteruan kedua kubu yang sangat berlawanan tersebut menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial baik dalam konteks regional, nasional bahkan internasional, lebih khusus lagi adalah ancaman bagi kebhinekaan di tengah masyarakat yang mejemuk.

Dampak yang nyata dalam masyarakat akibat dari perseteruan kedua kubu tersebut adalah sejumlah tindakan inteloransi yang terjadi di tengah masyarakat.

Di tengah kondisi demikian itu, kehadiran moderasi Islam diharapkan dapat memberikan solusi dengan karakter cara beragama yang ditawarkan menjadi solusi.

Moderasi Islam tidak berarti bahwa posisi netral yang abu-abu sebagaimana yang sering dialamatkan kepada term tersebut, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam diidentik dengan bias paradigm Barat yang cendrung memperjuangkan kebebasan yang kebablsan, akan tetapi moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan Sahabat.

Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam tiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari aspek akidah, syariah, tasawuf, tafsir hadis dan dakwah.[2]

Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terhindar dari perbedaan yang berseberangan. Dengan demikian moderasi Islam hadir sebagai pembawa unsur ketuhanan, kemanusiaan, kombinasi antara materialism dan spiritualisme, menggabungkan antara wahyu dan akal, serta antara masalah individu dan masalah umat. Dengan adanya moderasi tidak ada satupun unsur yang disebutkan dirugikan.[3]

Sebagaimana dikatakan, ketika sudah memasuki wacana dialog peradaban, toleransi, dan kerukunan, sebenarnya ajaran yang memegang dan mau menerima hal tersebut lebih tepat disebut sebagai moderat.

Jadi, ajaran yang berorientasi kepada perdamaian dan kehidupan harmoni, lebih tepat disebut moderat, karena gerakannya menekankan pada sikap menghargai dan menghormati keberadaan “yang lain” (the other). Term moderat adalah sebuah penekanan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena bedasarkan catatan sejarah, tindak kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Padahal Islam diturunkan Alla adalah sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia).

Konsep “Islam moderat”, pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam.

Bersikap moderat dalam ber-Islam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya, baik dalam alQur’an, al-Hadits, maupun perilaku manusia dalam sejarah.

Mengembangkan pemahaman “Islam moderat” untuk konteks Indonesia dapatlah dianggap begitu penting. Bukankah diketahui bahwa di wilayah ini terdapat bayak paham dalam Islam, beragam agama, dan multi-etnis. Konsep “Islam moderat mengajak, bagaimana Islam dipahami secara

kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah, tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamin. [4]

Islam mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya dalam hal politik. Politik seringkali dinilai sebagi sesuatu yang buruk, kotor bahkan jahat.

Padahal, dengan politik, keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna.

Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan dan hubungan internasional.

Islam mengatur permasalahan politik atau yang dikenal dengan istilah ‘siyasah’. Menurut terminologi bahasa siyasah menunjukkan arti mengatur, memperbaiki dan mendidik. Sedangkan secara etimologi, siyasah (politik) memiliki makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan.

Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara, sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja.

Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kedzaliman oleh penguasa.

Pada tahun ini Indonesia sedang dalam tahun politik, para politisi berada pada posisi sangat tinggi dalam hierarki sosial di negara kita. Jika aktivitas politik mereka mengantarkan mereka kepada posisi jabatan tertentu, entah itu eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, mereka betul-betul berada pada strata paling tinggi.

Mereka bahkan disebut sebagai public figure, satu status yang menunjukkan bahwa masyarakat awam mestinya menjadikan mereka sebagai panutan terutama dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. 

Dengan demikian banyak cara dan intrik yang dilakukan para politisi selama masa pencitraan pemilu bahkan tidak jarang saling menjatuhkan dan membuka aib lawan.

Tantangan Moderatisme Santri

Temuan lapangan dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 di wilayah Jabodetabek, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Sumatra Utara mengindikasikan adanya paham-paham yang berseberangan dengan penganut Islam moderat yang berkembang di daerah tersebut.

Kasus yang berkembang di berbagai daerah yang diamati sangat beragam, mulai dari Salafisme, dan  Wahabisme, serta adat-istiadat (tradisi) yang sudah mengakar lama di daerah-daerah tersebut (Kurniawan, dkk. 2014). Beberapa temuan tersebut, yaitu antara lain:

Pertama, adanya heterogenitas kelompok sosial para pelajar dari Timur Tengah di beberapa wilayah tersebut, yang berbaur dengan masyarakat lokal, dimana tradisi dan adat-istiadat mereka bertentangan dengan konsep moderasi Islam, mulai dari kalangan intelektual, tokoh agama dan tokoh masyarakat, politikus, serta pebisnis di perkotaan, sampai pada kelompok kalangan religius di pedesaan, terutama yang berlangsung di wilayah-wilayah yang diamati di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kedua, adanya kompleksitas dinamika persoalan umat Islam di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan para santri bergerak sendirian dalam mengatasi berbagai persoalan perbedaan pemahaman keagamaan yang kerap muncul di lingkungan tempat mereka berdakwah, yang pada ujungnya dapat berpotensi terhadap konflik, terutama yang berlangsung di sebagian wilayah Jawa dan Kalimantan Timur.

Ketiga, adanya bayangan umum masyarakat di wilayah masing-masing tentang alumni Timur Tengah yang bergaris kanan (fundamentalisme dan radikalisme), bergaris kiri (liberalism dan pluralisme), dan yang memilih “plin-plan/banci” (moderat dan tidak tegas), terutama yang berlangsung di wilayah Sumatra Utara.

Pertama, Memperbaiki citra Islam—sebagai rahmat bagi semesta alam—yang dipandang negatif di masyarakat internasional. Melalui santri yang menjadi penebar kedamaian di NKRI.  Syafii Ma’arif menegaskan bahwa Islam Indonesia menjadi lawan terhadap citra Islam yang ternoda oleh kepentingan segelintir orang. Mereka memilih jalan-jalan destruktif  mengenalkan Islam.[5]

Peran santri dengan paradigma berpikir yang memahami sekaligus mengamalkan Islam secara keseharian.  Dapat mengetengahkan alternatif-alternatif di era revolusi 4.0 tentang ajaran Islam. Santri juga diharapkan mengenalkan Islam skala regional, nasional dan internasional.

Santri sebagai salah satu produk Islam Nusantara tentu memiliki kaitan erat dengan ajaran yang digali dari nilai-nilai lokal. Promosi Islam Nusantara itu berbasis nilai dan norma keislaman yang dibangun lama sejak era rintisan para sufi. Islam yang tumbuh berkembang itu bercorak kompromistis dengan berbagai unsur lokal melalui proses asimilasi dan sinkretisasi. Islam Nusantara itu success story dari Indonesia yang perlu disebarkan secara internasional.[6]

Lokalitas santri dalam menghadapi masalah dan pengetahuan global yang dimiliki oleh setiap individu santri merupakan modal besar yang harus dikembangkan.

Islam yang terlanjur dikenal penganjur radikalisme oleh individu yang tak bertanggungjawab. Setiap individu santri akan mengobati melalui masyarakat akar rumput dengan ajaran-ajaran yang membumi. 

Menjadi rahasia umum, bahwa santri lebih mengutamakan kompromistis dalam mengahadapi masalah keumatan ketimbang menumbangkan salah satu pihak yang akan berujung  konflik horizontal hanya karena beda prinsip.  

Kedua, Membangun keseimbangan (harmoni) dan membumikan kerukunan (toleransi) di antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri.  Toleransi yang dinisbatkan pada keikhlasan sekaligus mengetahui setiap landasan-landasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Said Agil Husin menyatakana bahwa toleransi yang berlaku bagi santri adalah perbedaan yang harus dihormati tanpa mengobantakan prinsip sendiri. [7] Dalam al-Quran Surat al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan tentan etika perbedaan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Meski ayat tersebut menunjukkan adanya kepatuhan manusia secara subtansial  melalui pembedaan antar golongan. Namun, ada dua penafsiran. Pertama, bahwa toleransi cukup dengan sikap tidak menyakiti orang lain. Kedua, toleransi membutuhkan dukungan atas keberadaan orang lain atau kelompok lain.

Melalui landasan ayat ini santri bisa menawarkan ide-ide toleransi keseharian yang telah ada landasan di kitab suci. Tentu toleransi bukan barang asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan menjadi fakta sosial, bila menafikan keberadaannya menurut Syafii Ma’arif tidak mempercayai matahari terbit di siang bolong.

Tafsirannya, usaha santri dalam membumikan toleransi diperlukan strategi kultural. Ayat-ayat pada al-Quran tidak saja berhenti pada tafsiran di kitab-kitab kuning, melainkan implementasi keseharian. Pada titik inilah, toleransi yang membumi akan mudah diterima oleh masyarakat ketimbang melalui ceramah ilmiah berjam-jam.

Ketiga, menebarkan perdamaian di muka bumi dengan membangun dialog intra-religious dan inter-faith. Khamamami Zada melalui tulisannya yang berjudul “Dakwah Transformatif: Mengantar Da’i Sebagai Pendamping Masyarakat” mengutarakan bahwa para da’ yang berasal dari pesantren dikenal sebagai makelar budaya sebagaimana disampaikan oleh Cliford Gertz sekaligus kekuatan perantara dan agen penyortir nilai-nilai budaya guna mengembangkan masyarakat. [8]

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa santri amat memperhatikan lokalitas disekitaranya. Musababnya, strategi menghadapai konflik horizontal berdasarakan modal  lokalitas akan mudah di redam ketimbang melalui pendekatan militer ataupun dialog tanpa ujung.

Terdapat kebiasaan santri kala dipondok yang diajarkan oleh sang kyai, bahwa santri dapat mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada selai Alloh. Maka dari itu, kyai menaruh perhatian pada perkembangan sosial dan mengembangkan pendidikan aplikatif sehingga kemampuan praksis di masyarakat akan sangat menonjol.[9]

Fungsi makelar budaya dalam konteks antar agama, mengenalkan konsep toleransi dalam keseharian. Santri harus bisa menggali toleransi dari nilai-nilai lokal dan dibuktikan dengan landasan Qur’ani. Setelah nilai lokal yang telah disampaikan, santri juga bisa memfilter ajaran-ajaran didaerahnya yang cenderung intoleransi dengan kontra-narasi yang lebih soft.

Musababnya, masyarakat akar rumput ketika sudah vis a vis antara prinsip agama cenderungnya akan lebih reaksiner ketimbang dialogis. Pada titik ini santri harus bisa menjadi penengah agar toleransi yang sudah berjalan dalam keseharian tidak dirusah oleh pihak-pihak yang enggan bertanggung jawab.

Tantangan santri dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi juga harus relevan dengan zaman. Melalui tiga cara yang dipaparkan di atas juga harus dibarengi medium yang sesuai dengan masanya. Maka dari itu, penyebaran melalui konten-konten kreatif di dunia maya. Pesan-pesan membumi itu akan disampaikan.

Dalam hal ini bukan berarti tiga cara tadi ketinggalan zaman, melainkan pembaharuan atas penyemaian nilai-nilai toleransi oleh santri. Sehingga fungsi santri sebagai makelar budaya tidak mandeg sebatas dalil-dalil melainkan tersampaikan dan dapat dipahami masyarakat.

Toleransi yang disebarkan oleh santri mudah diyakini oleh masyarakat, sebab secara sosial santri lebih mudah diterima dengan pendekatan keislaman yang lokal.

Peran santri dalam mengembangkan toleransi di masyarakat terdapat tiga cara, yaitu mengubah narasi bahwa Islam marah karena didakwahkan dengan cara-cara kekerasan ketimbang dialog. Kedua, membangun kepercayaan antar sipil untuk membangun toleransi. Ketiga, dialog antar agama dengan pendekatan lokalitas.

Ciri khas santri dalam strategi pengembangan toleransi ada pada penggalian lokalitas. Menurut Zamakhsyari Dhofier, tradisi santri yang dekat dengan masyarakat mandarah daging pada setiap mengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat.

Selain tiga strategi, santri juga harus memperluas medium dakwah tolerasi melalui ruang-ruang maya yang dibutuhkan oleh generasi hari ini. Artinya, pesan yang ingin disampaikan akan dapat membumi jika platform luring dan daring tetap berjalan dan tepat sasaran.


KONTEN MERUPAKAN KOLABORASI RAMADHAH BERSAMA NUJATENG.COM X JUSTISIA.COM

[1] Darlis. Peran Pesantren As’adiyah dalam membangun moderasi Islam di tanah bugis, Al-Misbah. Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni 2016, hal. 111.

[2] Rausyan Fikr. Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Volume 13 Nomor 2 Desemeber 2017, 13.

[3] Yusuf Al Qardawi,  Kalimat Fi al Wasathiyahwa Madlimih,  13.

[4] Miftahudin, Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Persfektif Historis, Mozaik, Volume V Nomer, Januari 2010, 43.

[5] Syafii Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah, 244.

[6] Mujammil Qomar, Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam, Al Harakah Vol. 17, No.2 : 2015, 212.

[7] Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, (P, Jakarta: enerbit Ciputat Press, 2005),  13.

[8] http://kreasiprestasiindonesia.blogspot.com/2010/09/dakwah-transformatif-mengantar-dai.html diakses tanggal 10 Oktober 2019.

[9] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta, LP3ES, 1994), 74.