Merespon Negara (yang) Tetap Tidak Membaik Pasca Reformasi

0
375
kredit foto : Revolusi Zaman

Oleh : Abdul Ghofar (Kader PMII Rayon Gus Dur)

nujateng.com Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia pada kurun waktu pertengahan 1997 hingga 1998 menimbulkan krisis sosial dan politik. Dua dekade “kejayaan” corak ekonomi pertumbuhan (economic growth) menopang watak pembangunanisme seketika runtuh. Hal tersebut seperti mengulangi resesi ekonomi dunia yang dikenal sebagai malaise pada tahun 1929-1930.

Pada saat itu ekonomi dunia yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro runtuh seketika seperti apa yang terjadi di Indonesia saat krisis ekonomi 1998 melanda. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, inflasi naik melambung hingga 77%, dan kontraksi ekonomi sebesar 33 % menimbulkan kekacauan yang berujung pada bangkrutnya industri, PHK massal, hingga kenaikan kebutuhan pokok.

Campur tangan IMF hingga World Bank melalui aneka resep ekonominya justru semakin memperparah krisis.

Krisis ekonomi 1998 memicu kembali perlawanan rakyat pada rezim militeristik dan kapitalis Soeharto yang sebelumnya telah muncul namun direpresi berkali-kali.

Perlawanan gerakan rakyat yang terdiri dari elemen mahasiswa, buruh, petani, hingga miskin kota terjadi di hampir seluruh daerah. Memasuki bulan Mei 1998 gerakan rakyat semakin menguat hingga mampu memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Gerakan rakyat yang disebut “Reformasi 1998” memang berhasil memaksa reorganisasi kepemimpinan nasional dan mendorong dibukanya pintu demokratisasi, khususnya pada pengakuan atas hak sipil dan politik warga.

Hal tersebut dapat kita lihat dari agenda pasca reformasi yang muncul seperti: kebebasan pers; pembebasan tahanan politik; pembentukan partai politik baru; pembentukan serikat buruh; otonomi daerah; hingga penghapusan dwi fungsi ABRI.

Yang Terlewat dari Agenda Reformasi

Gerakan mahasiswa dan elemen rakyat lain memang mampu memaksa Soeharto turun dan membuka keran demokratisasi seluas-luasnya. Namun ada agenda reformasi yang terlewatkan seperti pembubaran partai Golkar, penuntasan kasus pelanggaran HAM, Penegakan hukum pada Soeharto dan kroninya hingga pengentasan kesenjangan ekonomi.

Baca Juga  Jejak “Kulliyatul Muballighin” di Kampung Melayu-Semarang (Bagian 3)

Agenda reformasi pada aspek ekonomi, sosial dan hukum tersebut sesungguhnya melengkapi agenda sipil dan politik. Reformasi kemudian berlalu seiring euforia kebebasan sehingga “luput” membongkar akar dari masalah krisis dan ketimpangan yang selama 32 berdiri kokoh di bawah rezim Soeharto. Bersambung

Merespon Negara (yang) Tetap Tidak Membaik Pasca Reformasi (Bag-2)

Tulisan ini pertama kali terbit di PMII Gus Dur