Menanyakan Arah Politik Indonesia

0
512


Oleh : Mohamad Muzamil (Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah)

Seolah ada persepsi yang berbeda tentang politik. Satu pihak berpandangan bahwa politik adalah sarana mencapai kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan bisa berbuat apa saja sesuai yang dikehendakinya. Di pihak lain ada yang berpandangan bahwa politik adalah tindakan kotor karena semata-mata sarana mencapai kekuasaan dengan segala cara. Jadi ada pandangan optimistis dan ada pula pandangan pesimistis. Kedua cara pandang ini nampak saling bertolak belakang, dan hal ini wajar dalam era demokrasi seperti sekarang ini.

Pandangan yang pertama tersebut tentu diilhami ideologi politik sekuler, yang memisahkan antara nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai pemerintahan negara. Sedangkan pandangan kedua, tentu diilhami oleh pemikiran skeptisisme, yang memandang sesuatu, termasuk politik secara skeptis, seolah dunia dikuasi oleh pihak-pihak yang serakah, sehingga mustahil untuk dirubah dengan cara demokratis melalui proses pemilu.

Sebenarnya ada juga pihak yang secara proporsional memandang bahwa politik memang sarana mencapai kekuasaan, namun harus dilakukan dengan cara yang santun, bermoral dan konstitusional. Jika kekuasaan sudah didapat maka harus dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita orang banyak semata-mata demi keadilan dan kemakmuran rakyat. Pandangan ketiga ini adalah cara pandang yang berusaha mengambil jalan tengah dianta dua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut, bahwa politik adalah hak rakyat yang harus dilakukan dengan tanpa menggangu hak-hak rakyat lainnya. Dari sinilah munculnya pandangan perlunya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konsekuensi dari upaya kolektif mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Apakah dengan munculnya pandangan ketiga ini kemudian praktek politik menjadi tertib sesuai dengan amanat hati nurani rakyat?

Kita lihat dalam sejarah perpolitikan nasional bangsa ini bahwa, tidak mudah mewujudkan cara pandangan ketiga tersebut.

Pada era orde lama, muncul istilah “demokrasi leberal”, karena dianggap tidak kondusif kemudian diganti dengan konsep “demokrasi terpimpin”, sehingga muncul istilah “politik sebagai panglima”. Waktu itu stabilitas politik belum terlihat karena adanya berbagai macam pemberontakan ideologi dan politik untuk mengubah ideologi nasional dan kepemimpinan nasional. Pemerintah orde lama mampu melakukan pemilu tahun 1955 dengan multi partai. Muncul pula konsep nasionalis, agama dan komunis, yang disebut nasakom.

Meskipun pemerintah waktu itu mampu bertahan hingga 21 tahun dan menegaskan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, namun situasi nasional mengalami berbagai macam gangguan keamanan, hingga akhirnya muncul Supersemar untuk memulihkan keadaan agar stabil.

Setelah itu lahir orde baru sebagai koreksi atas kebijakan orde lama, sehingga muncul istilah “pembangunan ekonomi sebagai panglima”, dibuat rencana pembangunan lima tahun atau repelita dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dengan kelebihan dan kelemahannya, pemerintah mampu melaksanakan pemilu mulai tahun 1971 hingga akhirnya penyederhanaan parpol dan Golkar menjadi 3 kekuatan sosial politik yang mengikuti pemilu lima tahunan dari tahun 1977 hingga pemilu tahun 1999. Kemudian terjadi reformasi tanggal 21 Mei 1998.

Kemudian orde reformasi melakukan pemilu 1999 dan disusul pemilu setiap lima tahun sekali hingga pasca reformasi saat ini.

Dari pemilu ke pemilu tersebut, barangkali pemilu yang relatif bersih dan jurdil adalah pemilu 1997, setelah itu mulai pemilu 2004 hingga terakhir pemilu 2019 diwarnai praktek politik sebagai cerminan nilai-nilai Neo liberal. Dari sini terlihat bahwa istilah Pancasila dan UUD 1945 hanya nampak merupakan jargon politik semata, belum secara maksimal dipraktekkan secara nyata.

Terlepas dari hasil pemilu yang diterima oleh rakyat, dan pemerintah hasil pemilu juga tengah bekerja, namun praktek politik yang ada dinilai berbagai kalangan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Mengapa terjadi demikian? Karena UUD 1945 telah diamandemen, terakhir melalui Sidang Umum MPR tahun 2002, yang isi, semangat dan cita-citanya jauh berbeda dengan UUD 1945 yang asli sebelum diamandemen.

Jika boleh diibaratkan, muqodimah atau pembukaan UUD 1945 adalah ruhnya, maka batang tubuh UUD 1945 adalah jasadnya. Setelah diamandemen tahun 2002, nampak antara ruh dan jasad terpisah, karena adanya adanya pasal-pasal yang tidak selaras dengan preambule-nya.

Karena itu memang seolah bangsa kita saat ini masih berada di persimpangan jalan, antara meneruskan cita-cita dan tujuan proklamasi Kemerdekaan, dengan semangat dan cita-cita merubah arah perjalan bangsa yang dipengaruhi ideologi global, yakni konsumerisme dan hedonisme.

Dengan demikian masih diperlukan ikhtiar kolektif segenap komponen bangsa guna melakukan reorientasi dan reideologisasi guna memperkuat cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Karenanya bisa ditanyakan kembali akankah ada kehendak politik rakyat dan pemerintah untuk kembali memperkuat cita-cita proklamasi kemerdekaan RI? Atau arah, filsafat dan prinsip kemerdekaan RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 hanya dianggap dokumen atau arsip belaka? Hanya waktu lah yang akan membuktikannya. Wallahu a’lam.