Persaudaraan; Tugas Keluarga dan Negara

0
684
Ilustrasi: Persaudaraan (dok. istimewa)

Persaudaraan (ukhuwah) menjadi sangat penting atau menjadi sesuatu yang sangat mahal dalam alam keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi dewasa ini.

Ukhuwah kadang dikorbankan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Misalnya pernah ada berita: saudara kandung yang berebut harta warisan, tega bermusuhan satu sama lain. Ada kalanya berebut jabatan dalam partai politik, seseorang tega melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya untuk mendapatkan posisi itu. Kadang juga aneh: berebut kepengurusan atau aset yayasan, padahal yayasan adalah termasuk asset publik, sebagaimana partai politik dan pemerintahan.

Tindakan tak terpuji tersebut intinya adalah merugikan orang lain dengan sengaja, padahal orang lain tersebut sama-sama saudara sebangsa dan setanah air. Semua dirancang dengan rapi seolah-olah terlihat transparan, demokratis, fair play, sesuai aturan.

Batangkali itu lah dunia, ada tipu muslihat. Istilah kerennya: strategi politik. Kalau mau butuh dengan saudaranya, ia merayu sehingga dapat simpati. Bahkan tak segan-segan umbar janji. Namun setelah keinginannya tercapai, janji manisnya ditinggal begitu saja. Seperti “cinta monyet” anak ingusan.

Tipu menipu seolah sudah terbiasa di alam jagat raya ini -semoga Allah melindungi kita dari hal demikian. Pernah suatu ketika seorang santri lapor kepada pengasuh pesantren atau kiai-nya bahwa ia kecopetan. Dengan senyum khasnya sang Kyai mengatakan, “Alhamdulillah, yang penting bukan kamu yang mencopet”. Hal ini menunjukkan betapa seorang kiai mendidik santrinya agar jangan sampai melalukan sesuatu yang merugikan orang lain.

“Dari sahabat Abi Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda, “barang siapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini —semasih di dunia, sebelum tidak lakunya dinar atau dirham. Jika tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jika yang menganiaya itu mempunyai amal shalih, diambil lah dari amal shalih itu sekedar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jika tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambil lah dari keburukan-keburukan orang yang dianiaya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiaya tadi”.

Artinya bahwa tindakan merugikan orang lain sangat berat resikonya, karena terkait dengan hak-hak anak adam, haq al-adami atau hak ummat manusia.

Dalam fiqh mu’amalah, sebagaimana telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di negeri ini, terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban, baik dalam lingkup terkecil keluarga sampai pada hak dan kewajiban pemimpin dan anggota masyarakat yang dipimpinnya, serta hak dan kewajiban kepala pemerintahan dan warga negaranya.

Dalam lingkup keluarga ada kewajiban orang tua, kewajiban suami istri, kewajiban saudara kandung, lengkap dengan hak-haknya. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan atas tali akad pernikahan yang sangat mulia.

Sedangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat atau negara adalah akibat adanya peraturan atau konsensus yang telah disepakati bersama menjadi undang-undang.

Kewajiban bagi pemimpin adalah untuk memenuhi hak-hak warganya, baik ekonomi, politik, sosial budaya, ketertiban dan keamanan. Sedangkan kewajiban warga negara atau warga masyarakat adalah mematuhi peraturan yang telah diundangkan, seperti membayar pajak, retribusi, tenggang rasa dan gotong royong diantara sesama serta ikut serta dalam bela negara.

Kunci keberhasilan suatu masyarakat, negara, ditentukan sejauhmana setiap keluarga menjadi keluarga yang tenteram, damai, dan tercukupi kebutuhannya secara lahir dan batin.

Negara juga punya andil yang sangat penting dalam menciptakan situasi dalam setiap keluarga. Jika negara mampu memenuhi hak dasar kebutuhan rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak, maka setiap keluarga dalam masyarakat juga akan terjamin kualitas hidupnya.

Lain halnya jika negara abai terhadap kebutuhan dasar rakyatnya maka situasi sosial akan semakin buruk, pelanggaran etika sosial dan pelanggaran hukum akan banyak terjadi. Dan akibat buruknya adalah konflik horisontal dan vertikal yang tidak diinginkan semua pihak yang sadar akan eksistensi sosial dan kemanusiaannya.

Karena itu Negara yang berhasil membangun tentu bukan diukur dari banyaknya infra struktur yang mewah dan megah, melainkan sejauh mana negara itu mampu memjamin terwujudnya kebutuhan dasar rakyat, sehingga mereka tenteram lahir dan batin, yang pada gilirannya mampu mengaktualisasikan potensi kreatifnya untuk memberi manfaat kepada sesama, sehingga persaudaraan dan kesetiakawanan sosial pun akan kuat. Jadi sesuai visi Proklamator RI, perlu ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual.

Wallahu a’lam

KH. Mohamad Muzamil, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah