LBM NU Jawa Tengah: Pemerintah Harus Berpihak Kepada Petani

0
1715

Pati nujateng.com Indonesia adalah negara agraris. Pertanian merupakan mata pencaharian terbanyak bangsa Indonesian. Oleh karenanya keberpihakan pemerintah kepada petani harus lebih besar. Keberpihakan tersebut bukan hanya berbentuk program peningkatan hasil pertanian, namun juga harus dibarengi dengan perlindungan kepada petani.

Fakta di lapangan, petani selalu menjadi pihak yang selalu kalah. Saat musim tanam mereka harus membeli pupuk dan obat dengan harga berapapun yang ditentukan oleh penjual. Namun saat panen, mereka juga harus menjual hasil panennya dengan harga berapapun yang ditentukan oleh tengkulak. Petani digencet dari depan dan belakang.

“Ini hanya sebagian kecil fakta yang terungkap dalam Bahtsul Masail qanuniyah,” kata Ketua LBM NU Jateng Kiai Zaenal saat menggelar Bathusl Masail di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati (11/11/19) dalam membahas kelangkaan pupuk yang terjadi di sebagian daerah beberapa waktu yang lalu.

Sehubungan dengan kelangkaan pupuk, Kiai Zaenal menemukan banyak faktor pemicunya.

“Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil, monopoli pihak ketiga, penyalahgunaan pupuk bersubsidi untuk kegiatan non pertanian, minimnya pengetahuan petani tentang konsep pemupukan tepat dan benar, dan masih banyak lagi,” tambahnya.

Ia menjelaskan problematika di lapangan, LBM NU Jateng merekomendasikan Diadakan penyempurnaan RDKK sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan riil petani.

“Memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan baik monopoli oleh pihak tertentu maupun penggunaan pupuk bersubsidi untuk kegiatan non pertanian. Memberdayakan kaum tani dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Bahkan studi banding ke luar negeri jika perlu, dalam rangka alih tehnologi pertanian,” pungkasnya.

Lebih jauh LBM NU Jateng berharap tahun 2020 menjadi tahun kebangkitan petani, khususnya petani Nahdlatul Ulama. (Rep: Sofi/Ed: Rs-011)