Berpikir Jalan Tengah

0
742
Ilustrasi (dok. istimewa)

Ketika menghadapi dua ujung yang berseberangan atau bertentangan, maka bersikap di tengahnya adalah lebih baik untuk ditempuh. Hal ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan agar tidak berat sebelah, sehingga konflik tidak meluas.

Ketika terjadi konflik kepentingan, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Mu’awiyah, maka mayoritas Sahabat dan Tabi’in waktu itu adalah menghormati keduanya, karena berpegang teguh pada sunnah Nabi, “maa anaa alaihi wa ash-habi”.

Karena itu dalam kaidah fiqh muncul rumusan dari ulama ahlussunah wa al-jama’ah (aswaja) bahwa, keluar dari konflik adalah diperbolehkan, “khuruuj min al-khilaaf mustahaab”.

Risikonya sikap demikian sering dinilai oportunistik, atau kadang dianggap “tinggal gelanggang colong playu”. Risiko lainnya adalah pihak yang di tengah akan dicurigai berada di pihak kiri oleh pihak sebelah kanan, juga dicurigai berada di sebelah kanan oleh pihak sebelah kiri.

Hal ini adalah wajar karena merupakan penilaian sementara pihak yang yang terlibat dalam konflik, baik ujung kiri maupun ujung kanan. Namun sejatinya sebaik-baik urusan adalah di tengah, “inna khoir al-umuur ausathuhaa”.

Cara berpikir jalan tengah juga berpedoman pada kaidah fiqh, menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat, “dar’u al-mafaasid muqaddam ‘ala jalb al-mashaalih”.

Sesuai penjelasan para al-alim al-alamah dari kalangan Aswaja bahwa kemaslahatan hanya bisa dicapai melalui dua cara, yakni melalui dhahir nash (dalil dari al-Qur’an dan al-Hadits) dan pertimbangan ra’yu (pendapat akal). Karenanya pertimbangan hukum dinilai maslahah jika (1) masuk akal atau realistis, (2) terukur atau miqdar al-aql, dan (3) tidak bertentangan dengan nash.

Hal tersebut berarti bahwa mempertimbangkan kemaslahatan dalam keputusan hukum tidak boleh keluar dari ketentuan syara’.

Karena itu dalam mengambil pertimbangan sikap adalah mendahulukan nash dari pada akal. Pertimbangan nash wajib secara menyeluruh karena di dalam nash seringkali dijumpai adanya nasih dan mansuh, umum dan khusus, karena adanya istitsna’ (pengecualian). Untuk itu juga tidak diperbolehkan mengenyampingkan akal sehat atau ilmunya ulama untuk memahami ketentuan syara’ tersebut.

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam ala aswaja, dalam pengambilan keputusan sering diilhami oleh cara berpikir jalan tengah tersebut.

Misalnya pada tahun 1936, ketika Muktamar NU di Borneo (Kalimantan) waktu itu membahas pertanyaan dari masyarakat, “apakah wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh penjajah termasuk dar al-kufurr atau dar al-Islam”.

Waktu itu para alim ulama yang hadir dalam Muktamar tersebut mengambil kesepakatan bahwa karena sebagian besar penduduk beragama Islam, dan tidak adanya larangan bagi umat Islam untuk menjalankan syari’at Islam maka wilayah tersebut adalah termasuk dar al-Islam, bukan dar al-kufur.

Pengertian dar al-Islam dijelaskan oleh Syaikh KH Achmad Shidiq bahwa yang dimaksud dar al-Islam adalah wilayah al-Islam, bukan daulah al-Islamiyah.

Pandangan demikian menjadi inspirasi bagi para alim ketika Indonesia menghadapi sebuah perbedaan pandangan antara satu pihak yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan pihak lain yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Karena menemui jalan buntu dalam musyawarah tersebut akhirnya Syaikh KH Abdul Wahid Hasyim (seorang anggota BPUPKI dan anggota PPKI) setuju bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama dan juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila.

Demikian pula ketika Indonesia mengambil prinsip politik luar negeri, apakah Indonesia akan gabung pada blok Timur (waktu itu Rusia) ataukah bergabung pada blok barat (Amerika dan sekutunya), maka Indonesia mengambil jalan tengah, yakni bersikap non-blok yang kemudian dipelopori oleh Presiden Soerkarno dan didukung NU yang diwakili oleh Syaikh KH Achmad Syaikhu mengadakan konferensi Asia Afrika, maka prinsip politik luar negeri Indonesia adalah “bebas aktif”.

Agar tata dunia stabil, seyogyanya Indonesia tetap komitmen menempuh jalan tengah. Dengan demikian Indonesia akan mampu bekerjasama dengan semua pihak guna mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih-lebih situasi dunia Islam juga tengah konflik antara Syi’ah dengan Wahabi. Maka mayoritas penduduk Indonesia yang bergama Islam Aswaja tidak ingin melibatkan diri dalam konflik antara Syi’ah (Iran) dan Wahabi (Saudi), seperti terjadi di Yaman. Semoga dunia makin bersatu, adil dan makmur. Wallahu a’lam.

KH Mohamad Muzamil, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah