Cara Gus Dur Mengurai Maslaha di Papua

0
813

Oleh : M. Sidik*

Konflik lagi-lagi menyeruak ke permukaan antara saudara-saudara Papua dengan segelintir oknum. Berbaju motif rasisme yang tak sesuai dengan hak pokok dari manusia merdeka.

Namun berimbas pada keutuhan NKRI dengan menutut untuk merdeka. Mereka dibenturkan dengan bangsanya sendiri, kemunculan gejolak yang bisa jadi ditunggangi maksud lain yakni, menutup isu yang berkembang lainnya.


Dengan contoh, adanya isu ini dibarengi dengan isu lain yang tidak sesanter pemberitaan seperti gejolak asrama Papua di Surabaya. Terlepas dari bagaimana isu-isu tersebut ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain sudah barang tentu kita sebagai bangsa Indonesia ikut menyelesaikan keadaan yang ada saat ini dengan cara-cara kita masing-masing.
Dalam kabar yang dimuat dalam kumparan.com bahwa ketegangan dalam pertemuan MRP (Majelis Rakyat Papua) dengan siswa-siswi SMA/SMK asal Papua, yang diselenggarakan di Aula Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali pada Rabu, 28 Agustus 2019. Dimana suasana pertemuan berubah menjadi tegang disaat beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat Papua (IMMAPA) masuk dan melakukan protes.
Ada hal yang menarik dalam pertemuan yang digambarkan dalam berita tersebut yang mana ada seorang mahasiswa yang bersuara kepada MRP. “Kalau kalian ingin bertemu dengan kami, lepas baju dinas dan pin garuda di dada kalian. Jangan datang sebagai pegawai dinas tapi datang sebagai ibu dari Papua yang sedang melindungi anak-anaknya,” begitulah kiranya yang dituliskan dalam kumparan.com .
Menyikapi sebuah pernyataan dari seorang mahasiswa asal Papua yang diungkapkannya ini merupakan suara yang sangat perlu didengarkan oleh semua orang terkhusus para petinggi penentu kebijakan dan terutama terhadap Presiden, Joko Widodo.
Hal yang diungkapkan seorang Mahasiswa ini sangat masuk akal, karena dengan memosisikan sebagai ibu yang melindungi anaknya maka, penyelesaian konflik yang ada diselesaikan dengan kasih sayang tulus layaknya seorang ibu.
Tidak seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu, yang dikabarkan dalam Tirto.id pada 23 Agustus lalu. Dimana dalam penyelesaian konflik pemerintah malah mengambil jalan penambahan aparat dan juga pemutusan internet. Hal ini jelas bertentangan dengan permohonan Mahasiswa di atas. Tapi, sebenarnya contoh konkret seperti yang diminta oleh mahasiswa tersebut sudah dilakukan oleh Presiden Keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid saat menyelesaikan konflik di Aceh.

Siasat Gus Dur
Menurut salah satu sahabat karib Gus Dur asal Yogyakarta, Mohamad Sobary, akhir tahun lalu menceritakan pada penulis.

“Gus Dur dahulu saat menyelesaikan masalah di Aceh, Gus Dur terjun ke Aceh, walau dulu itu ditolak oleh staf-stafnya karena keadaan di Aceh masih bahaya. Tapi Gus Dur bersikeras untuk datang. Setelah bertemu dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan masyarakat Aceh.

Namun, ada yang aneh. Gus Dur tidak mau pertemuan dilakukan di gedung milik pemerintah bahkan tempat yang ada foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, bendera merah putih. Pokoknya atribut yang menggambarkan pemerintah sangat beliau hindari.”


“Selain itu dalam pertemuannya dengan masyarakat Aceh dan GAM, beliau berorasi dengan menyudutkan pemerintah, padahal beliau jadi presiden saat itu. ‘masyarakat Aceh, saya ini sama dengan kalian, tidak setuju dengan pemerintahan, saya bersama kalian.’

Lalu beliau bertanya

‘yang ingin saudara-saudara sampaikan dan harapkan dari pemerintah apa?’ begitu lah cerita penulis essai “Kang Sejo Melihat Tuhan.”


Dari pemaparan pria yang akrab dipanggil kang Sobary ini, dapat kita tangkap, apa yang dilakukan oleh Bapak Papua, Gus Dur merupakan langkah bijak. Bukan langkah yang melenceng terbukti dalam konflik Aceh yang dilakukan Gus Dur seperti itu dinilai dapat membawa hawa sejuk bagi masyarakat Aceh dan juga para anggotan GAM saat itu.

Dengan cara ini, cucu pendiri NU bisa mendapatkan informasi untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapakan dari akar rumput masyarakat bisa terdengar lalu.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the City yang telah diterjemahkan bahwa, “dalam menentukan kebijakan yang efektif perlu kita mendengarkan suara yang berada dalam akar rumput masyarakat.”

Namun, jikalau ada orang yang melakukan hal yang hampir sama atau bahkan sama dengan yang dilakukan oleh Gus Dur, sudah barang pasti orang tersebut dicap sebagai anti NKRI, melanggar undang-undang, dan aturan-aturan yang ada.

Tanpa mencoba berfikir lebih dalam atas maksud, tujuan, dan apa sebenarnya yang dikehendaki dari hal tersebut. Bahkan dengan cara yang sama mungkin masalah akan tambah runyam bila ada yang melakukan hal serupa dengan Gus Dur. Akan tetapi, pernyataan yang diungkapkan mahasiswa asal Papua tersebut tidak bisa dinafikan, kasih sayang dalam setiap penyelesaian sebuah masalah baik kecil di ranah individu dengan individu hingga skala besar (negara) sudah jarang ditemui.

Apa lagi kalau menyangkut masyarakat, sangat sedikit sekali para negarawan, politisi yang mau mendekap erat, terjun langsung ke Papua untuk mengondisikan dan menebar kasih yang menjadi nilai penting dari berbagai agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, serta ratusan penghayat kepercayaan

.
Maka dari itu langkah yang dilakukan Gus Dur dulu sangat perlu dipraktekan ulang demi kesejahteraan bersama. Terlebih untuk masyarakat yang amat sangat merindukan kasih sayang seorang dari para pejabat negara, dimana mereka sering kali dilupakan bahwa mereka masih tumpah darah Indonesia.

*Sekretaris PC IPNU Sragen