LPBI Jateng Prioritaskan Bantuan Bencana Sulteng

0
97
Sumber : NU Online

Semarang nujateng.com Pimpinan Wilayah (PW) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Winarti pastikan bantuan untuk Donggala di Sulawesi Tengah tepat sasaran.

Tergabung dalam gerakan NU Peduli, tim LPBI meninjau lokasi bencana selama tiga hari. Tim pimpin langsung Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Ubaidillah Shodaqoh. Turut serta, Ketua  PW LPBI NU Jateng Winarti, dan Ketua Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU Jateng, Muhammad Mahsun.

“Assessment ini dilakukan untuk memastikan jenis bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sehingga memiliki manfaat yang benar-benar dirasakan,” kata Ketua PW LPBI NU Jateng Winarti, Jumat (7/12).

Assessent yang dilakukan meliputi kondisi fisik, sosial, sekaligus stakeholder lokal yang nantinya bisa menjadi mitra dalam implementasi bantuan. “Sehingga masyarakat terdampak, dapat terlibat dalam proses rehabilitasi bencana,” terangnya.

Winarti menjelaskan LPBI NU sebagai salah satu lembaga yang juga memiliki bidang tugas dalam penanganan bencana, akan terus mengembangkan mekanisme pengelolaan bencana yang lebih cepat dan komprehensif.

“Tentunya dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki NU di Jateng,” ungkapnya.

Selain terlbat dalam penanganan bencana, PW LPBI NU Jateng juga merancang program pengurangan risiko bencana, pelestarian lingkungan. “Tak ketinggalan adalah inovasi teknologi ramah lingkungan,” bebernya.

Winarti menerangkan, visi LPBI adalah terciptanya ketahanan masyarakat terhadap ancaman dan kerentanan bencana serta perubahan iklim, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

“Bencana itu memang tidak bisa diprediksi. Namun dengan upaya-upaya pencegahan, tentu bisa meminimalisir adanya korban saat benar-benar terjadi bencana,” katanya.

Atas dasar itu, kata Winarti, lembaga ini mempunyai misi terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim.

“Tentunya beberapa hal harus kita kuatkan, semisal peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Winarti, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan.

“Termasuk peningkatan kemampuan masyarakat rentan bencana dan perubahan iklim dalam upaya pemenuhan kesejahteraan kualitas hidup,” tandasnya (Sumber: NU Online/ Rais-011)