Agama dan Politik Kekerasan

0
1989
Rofiq Mahfudz

Oleh : Rofiq Mahfudz (Dosen Fisip UIN Walisongo dan Wakil Bendahara PWNU Jawa Tengah)

Tragedi kemanusiaan dalam aksi kekerasan yang melibatkan simbol-simbol keagamaan seperti tempat ibadah mengusik akal sehat dan hati nurani sebagai bangsa yang lekat dengan semangat kebhinekaan. Tanggungjawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna rupanya telah di kikis oleh perilaku dan perbuatan di luar nalar kemanusiaan. Tempat ibadah yang di nisbatkan sebagai rumah Tuhan telah di nodai oleh aksi-aksi kekerasan yang jauh dari firman Tuhan itu sendiri.

Peristiwa penyerangan terhadap jemaat di gereja Santa Lidwina Sleman Yogyakarta seperti me-review kembali atas rentetan peristiwa penyerangan di beberapa geraja. Pada bulan april 2016, ada sekitar 26 orang tewas dan 76 luka-luka akibat ledakan bom di dua gereja saat ibadah Minggu Palma menjelang Paskah di Kota Tanta dan Alexandria Mesir, kemudian aksi penikaman pisau di Gereja Kota Prancis Utara,  serta aksi pelemparan bom molotov di gereja Oikumene HKBP Samarinda Kalimantan Timur.

Penyerangan tempat ibadah gereja bukan satu-satunya sasaran, pada bulan juni 2017 dunia telah dikagetkan dengan peristiwa penembakan di Masjid Sinai Mesir yang menewaskan 155 jama’ah pada saat para jama’ah sedang menjalankan ibadah sholat jum’at. Peristiwa yang sama juga pernah terjadi sebelumnya, penembakan di Masjid kota Quebec Kanada, penembakan di Masjid Hasan Pasha Istambul Turki, bom bunuh diri di Masjid Madina di kota Mubi Adamawa State Nigeria, serangan bom di dekat masjid Nabawi Arab Saudi, dan di Indonesia sendiri pada tahun 2011 di gegerkan dengan peristiwa bom bunuh diri di Masjid al-Dzikra mapolres Cirebon.

Pertanyaannya, mengapa aksi kekerasan di lakukan di tempat-tempat yang suci seperti masjid dan gereja, betulkah ajaran agama menjadi faktor pemicu atas terjadinya aksi kekerasan. Adakah faktor lain selain faktor agama, dan seberapa besar ajaran agama menyumbang peran atas berbagai aksi kekerasan. Pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di atas menjadi penting di telisik agar agama tidak semata-mata pada posisi sebagai kambing hitam dan justru menafikan faktor lain misalnya faktor politik.

Mahmud Syaltut mendifinisikan Agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyuhkan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Sementara Harold D. Laswell mendifinisikan politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Menyederhanakan keduanya dalam bingkai kesimpulan ada distingsi yang begitu jelas yaitu agama berangkat dari kerangka wahyu, politik berangkat dari kerangka berfikir manusia. Maka wajar jika agama lebih di citrakan sebagai cermin kesucian karena berakar dari wahyu ilahi sementara politik di citrakan sebagai cermin keburukan karena menyangkut tabiat manusia.

Dalam tradisi agama (Islam) maksud dan tujuan dari agama adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam yang memuat lima prinsip universal (al kulliyatul al khams) yakni menjamin kebebasan beragama (hifzhuddin), memelihara nyawa (hifzh al nafs), menjaga keturunan dan profesi (hifzh al nasl wal-irdl), menjamin kebebasan berekspresi dan berserikat (hifzh al ‘aql) dan memelihara harta benda (hifzh al mal).

Sementara dalam tradisi politik mencakup sikap dan norma, pada kondisi ini tradisi politik memiliki kecenderungan sikap “militan” atau sifat “toleransi”. Dalam tradisi politik militan perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat yang menantang. Sebaliknya tradisi politik toleransi dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus di nilai, berusaha mencari konsesus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama.

 

Politik Militansi

Kecenderungan dalam tradisi politik yang pertama yakni “politik militansi” pada hakikatnya memiliki tendensi watak politik radikal yang menuntut keberpihakan politik, sebagai tindakan mengambil keputusan di arena politik. Militansi secara intens dan terus menerus memutuskan batas-batas kolektif dan menciptakan pertentangan tentang siapa “kami” dan siapa “mereka”. Lawan bukan sekedar berbeda melainkan sebentuk anti identitas. Lawan menjadi politis ketika “mereka” mempersoalkan identitas sekaligus mengancam eksistensi “kami”.

Watak radikal politik itulah yang memproduksi beni-beni kekerasan, agama menjadi objek pilihan modus tindak kekerasan karena agama memiliki titik sensitifitas yang rentan dikelola sebagai tindak kekerasan, agama bisa menjadi mesin pembunuh atau medium pengrusak yang kejam karena ia memuat teks, ajaran, doktrin, diskursus, slogan, jargon, dan simbol-simbol yang mampu mengilhami, mendorong dan menggerakkan para penganut agama yang militan.

Di berbagai negara, kelompok militan kanan sering bergerak mengatasnamakan agama tetapi sebetulnya di picu oleh persoalan politik. Di India misalnya ada Hindu Yuva Vahini, di dirikan oleh seorang pendeta dan politisi Mahant Yogi Adityanath yaitu sekelompok anak muda hindu yang sering melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas kristiani di India, di Myanmar ada Ma Ba Tha sebuah kelompok ekstrim kanan yang di dukung pemerintah melakukan pembantaian muslim Rohingya, dan kelompok-kelompok ekstrim Islam seperti ISIS, Boko Haram, Al Qaeda, Taliban, Abu Syayaf, dll.

Dari sini bisa di analisa pertama, agama hanya di jadikan corong oleh keinginan-keinginan seseorang atau kelompok agar bisa merebut kekuasaan. Clarke mengatakan agama adalah alat untuk memperkeras kekerasan. Karena itu agama berpotensi menjadi amplifier untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Mengapa, karena agama memiliki sensitivitas yang paling tinggi dibanding faktor lain seperti etnik, suku dan ras, interpretasi ajaran agama mengundang tafsir yang berbeda-beda pada saat yang sama pemuka agama terjebak pada teks agama yang terkadang mengandung makna ambigu.

Kedua, faktor sosial-ekonomi memiliki saham paling besar. Memburuknya sumber ekonomi menjadi sumber pemicu keretakan sebuah interaksi sosial, negara yang tidak mampu megelola sumber ekonomi secara baik dan benar akan melahirkan prilaku kekerasan bagi warganya.  Kemiskinan dan kesejangan ekonomi akan dimanfaatkan sebagai arena propaganda bagi politisi jahat untuk mencapai kesepakatan pendapat dalam meraih dukungan. Pentingnya jaminan kesejahteraan ekonomi menjadi alat yang vital bagi pemeluk agama agar agama tidak di jadikan sebagai alat pembenaran untuk melawan seseorang penganut agama lain.

Ketiga, gerakan untuk menggiring ke ranah politik identitas juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya aksi kekerasan, pengelompokan terhadap identitas tertentu melahirkan struktur hubungan sosial antara elite dengan anggota masyarakat, elite yang dimaksud di sini adalah pemuka agama (Ulama, Kiai, Pendeta, Romo, Bhiksu, Pedanda), dari interaksi sosial tersebut muncul trust feeling yang begitu besar pada sosok elite. Di satu sisi  trust feeling memiliki dampak positif, namun disisi yang lain trust feeling justru digunakan sebagai ruang alternatif untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Salah satu bukti eksisnya trust feeling adalah munculnya ‘preman berjubah’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.