Masyarakat Sipil Punya Peran dalam Mengatasi Konflik

0
1290
Peserta diskusi menyimak penjelasan mengenai asal muasal konflik di Rakhine, Myanmar. Foto: T-Kh.

Semarang, nujateng.com – Dianggap sebagai negara yang relatif netral, suara pemeritah Indonesia relatif lebih bisa diterima oleh pemerintah Myanmar dalam penyelesaian konflik Rohingya. Ini tentu saja terobosan yang luar biasa, ditengah penolakan Myanmar terhadap pihak eksternal yang hendak turut terlibat dalam perdamaian disana.

“Tidak hanya karena dianggap netral, di ASEAN, Indonesia itu merupakan pemimpin alamiah,” tambah Adrianus Bintang, Peneliti di Institute of Peace and Security Studies (IPSS) dalam diskusi bulanan PW Lakpesdam NU Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Diskusi yang bertajuk “Akar Racun Konfik Rakhine: Konflik Rakhine Perspektif Geopolitik,” diikuti oleh aktivis, mahasiswa dan pengurus lembaga dan Banom di lingkungan PWNU Jawa Tengah. Bintang menambahkan bahwa sebagai negara besar, baik jumlah penduduk maupun luas wilayah, Indonesia dinilai sebagai pemimpin ASEAN secara tidak langsung. Inilah yang kerap membuat segan negara-negara lain.

Di luar itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi krisis sosial dan politik. “Kita sudah melewati transisi demokratis dari pemerintahan yang dikendalikan oleh militer kepada sipil. Meski tidak selalu mulus, tetapi konflik berskala besar bisa diminimaisir,” tambah pengajar alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada tersebut.

Faktor lainnya, pengalaman Indonesia dalam mengelola konflik etnik maupun agama tentu menjadi bahan pertimbangan penting. “Pemerintah Myanmar tentu saja terbuka untuk mendapatkan masukan, asal pihak-pihak yang dimaksud tidak menghakimi atau mempermalukan mereka,” terang ayah satu anak ini.

Di luar keberhasilan Indonesia membangun ruang komunikasi, Bintang menambahkan kalau konflik yang terjadi di Myanmar sangatlah kompleks. Bahwa ada kekerasan terhadap etnis Rohingya, itu tentu sebuah fakta. Tapi di sisi lain, ada kepentingan-kepentingan lain, terutama ekonomi, yang turut menjadi pemicu.

“Lokasi Myanmar yang ada di Teluk Bengal, menjadikannya berada di kawasan yang cukup strategis. Cina dan India sangat berkepentingan terhadap Myanmar. Apalagi, Cina merupakan pemasok utama peralatan militer Myanmar,” kata Bintang.

Bintang menambahkan, perdamaian di Myanmar pada akhirnya memang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan keterlibatan pemerintah Indonesia. Perlu ada kekuatan besar lainnya yang turut ambil bagian dalam proses ini. “Amerika sepertinya tidak tertarik. Sehingga mungkin Cina yang bisa mengambil peran,” ujarnya.

Prakarya masyarakat sipil juga penting untuk dikuatkan. Sehingga, diplomasi tidak hanya G to G atau pemerintah dengan pemerintah. Masyarakat sipil punya peran dalam mengatasi konflik. Elemen masyarakat sipil Indonesia misalnya, bisa turut pro aktif dengan kelompok masyarakat sipil di Myanmar untuk mencari jalan keluar. “NU saya kira menjadi salah satu elemen yang bisa mengisi ruang ini,” kata Bintang. [T-Kh/001]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.