Tampung Pengaduan Korban Lima Hari Sekolah (LHS), KMPP Jawa Tengah Buka Posko Pengaduan

0
2220
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Jawa Tengah secara resmi membuka Posko Pengaduan Korban Kebijakan Lima Hari Sekolah (P2K2LHS) di Jalan Dr. Cipto 180 Kota Semarang (28/7/2017), . Foto: Abdus Salam

Semarang, nujateng.com – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Jawa Tengah secara resmi membuka Posko Pengaduan Korban Kebijakan Lima Hari Sekolah (P2K2LHS)  di Jalan Dr. Cipto 180 Kota Semarang (28/7/2017), Jumat. Pembukaan posko ini adalah tindak lanjut dari aksi damai yang dilakukan di depan kantor Gubernur Jawa Tegah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (21/7/2017) kemarin.

Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP)  Jawa Tengah, Hudallah Ridwan dalam konferensi pers mengatakan posko pengaduan ini dibentuk untuk menampung keluhan dan aduan masyarakat yang menjadi korban kebijakan lima hari sekolah. Di Kota Semarang dan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah banyak sekolah yang sudah memberlakukan sekolah delapan jam dalam sehari dan lima hari dalam satu minggu berdasarkan Permendikbud  nomor 23 tahun 2017.

“Akibatnya banyak siswa yang berhenti sekolah di Madrasah Diniyah (Madin), taman pendidikan al-Quran (TPQ), dan lembaga lainnya yang proses pembelajarannya dimulai pada pukul tiga sore,” jelasnya.

Ditambahkan Gus Huda, keluhan-keluhan lain yang disampaikan para wali siswa yaitu harus menyediakan uang saku tambahan. Menurutnya, jika sebelumnya uang saku tidak menghitung makan siang, setelah diberlakukannya lima hari sekolah, orang tua atau wali harus memberikan uang saku lebih. Selain itu, langkanya transportasi umum pada sore hari juga menjadi keberatan tersendiri, para siswa kesulitan mendapatkan modal transportasi karena tidak beroperasi pada sore hari.

“Di samping dampak tidak baik yang dirasakan siswa dan orang tua atau walinya, pemberlakuan sekolah lima hari juga tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah,” tandasnya.

Berdasarkan investigasi KMPP, di Provinsi Jawa Tengah banyak sekolah yang tidak memiliki mushalla atau masjid yang ada di sekolahan. Kalaupun ada, daya tampungnya tidak memadai, fasilitas sanitasi yang minim, bahkan tidak layak.

“Dampak lainnya yaitu materi dan guru agama di sekolah yang sangat terbatas. Selama ini para siswa lebih banyak belajar agama di Madrasah Diniyah (Madin) atau taman pendidikan al-Quran (TPQ),” tegasnya kepada para awak media.

Masih menurut Gus Huda, sejak sekolah memberlakukan lima hari sekolah (LHS), para siswa tidak bisa berangkat ke lembaga pendidikan agama tersebut. Kalaupun berangkat maka terlambat dan tidak serius. Dengan keterbatasan materi dan guru agama di sekolah, pendidikan karakter yang menjadi amanat Permendikbud nomor 23 tahun 2017 justru tidak relevan.

Keterbatasan jumlah guru agama serta problem kompetensi mereka akan berdampak pada kedangkalan pemahaman pengetahuan agama para siswa. Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi munculnya paham radikal dan intoleran.

Karena aduan dari orang tua atau wali siswa di atas, KMPP membuka Posko Pengaduan Korban Kebijakan Lima Hari Sekolah (P2K2-LHS) yang akan menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat korban kebijakan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dan akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak dan lainnya. (Abdus Salam/003)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.