Delapan Jam Sekolah Hanya Untuk Cairkan Uang Sertifikasi

0
1636
Menyampaikan Materi: Ketua PP RMI NU, KH Abdul Ghoffar Rozin, menyampaikan materi disela Rakor PW RMI NU Jateng dengan PC RMI NU Jateng, Sabtu, (15/7/17). Foto: Ceprudin
Iklan

Semarang, nujateng.com – Ketua PP RMI NU, KH Abdul Ghoffar Rozin menilai, sekolah delapan hari hanya untuk kepentingan uang. Bukan untuk mendidik karakter anak. Penilaian itu berdasarkan statemen Mendikbud Muhadjir Effendy yang mengatakan bahwa sekolah delama jam untuk kepentingan sertifikasi guru.

“Jadi sekarang ada syarat administrasi untuk guru sertifikasi harus mengajar sekian jam dalam sehari. Nah, rata-rata guru itu tidak memenuhi jam mengajarnya. Karena itu jam sekolahnya ditambah. Ini hanya untuk nutupi jam yang kurang bagi guru, yang mau sertifikasi, supaya uangnya cair,” kata tutur Gus Rozin, sapaan akrab KH Abdul Ghoffar Rozin

Gus Rozin menyampaikan itu pada acara Rakor PW RMI NU Jateng dengan PC RMI NU Jateng, Sabtu, (15/7/17) di Aula Kampus 1 UIN Semarang. Ia bercerita, pada tanggal 25 bulan kemarin, ia menghadiri pertemuan dengan presiden. Ada sesuatu yang substansial dalam kesempatan yang jadi topik pembicaraan.

“Topik pembicaraan itu salah satunya delapan jam sekolah yang dikenal dengan FDS. Selanjutnya, dikenal dengan sekokah lima hari. Ini sejatinya muncul sejak 2 tahun lalu. Yang akhirnya ditolak dimana-mana,” paparnya.

 

Berbagai Upaya Mentok

Gus Rozin menyampaikan, sejatinya pihak yang menolak Permendikbud No. 23 Tahun 2013 itu sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk audiensi Bersama Presiden dan Wakil Presiden. Namun, semua upaya itu mentok dan hingga sekarang rencana itu pemberlakuan masih berlangsung.

“Sudah audiensi dengan Kemendikbud, dan berubah namanya menjadi LHS. Dan sayangnya tidak ada koordinasi setelah 8 bulan yang lalu, tiba-tiba delapan jam sekolah itu aturannya sudah disahkan,” paparnya.

Hematnya, draf Permendikbud itu sudah sigodok sejak ketika peringatan hari santri nasional. Sejak itu, semua pihak sudah mencium akan menimbulkan konflik dengan kementerian lain. Potensi masalah itu sudah tercium sudah lama.

”Sekolah yang dimaksud adalah gurunya, 8 jam sekolah. Nah, tapi kemudian kegiatan diluar skolah itu jadi absurd, karena yang ngajar guru madin, guru les privat, tapi yang menilai dan dianggap jamnya guru. Itu gimana implementasinya? Pasti akan rugikan madrasah-madrasah diniyah,” ungkapnya. (Ceprudin/003)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.