YOGYAKARTA, nujateng.com- Warga nahdliyin maupun organisasi NU di tiap daerah sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk menata ekonomi. Sudah banyak gerakan memberdayakan ekonomi umat maupun menata amal usaha NU.
Wujudnya, ada 5 ribu koperasi berbadan hukum yang dibuat oleh warga NU atau oleh lembaga NU, telah terbukti membawa manfaat umum. Selain itu, industri kreatif maupun perdagangan berbasis NU banyak berkembang. Seperti pembuatan batik, sarung, kopyah, mukena, dan aneka produk konsumsi lainnya.
Tak terhitung usaha kreatif pengembangan kemandirian ekonomi dilakukan oleh para aktivis Fatayat NU, GP Ansor, LP Maarif, KBIH NU, maupun warga NU secara umum. Namun semua itu belum ditata dalam barisan yang rapi. Belum terbentuk jejaring yang bisa menguatkan simpul-simpul gerakan ekonomi. Alias masih terpisah sebagai “urusan masing-masing”
Pendeknya, gerakan ekonomi itu belum terkomando dan terkontrol secara sentral. Itu karena belum ada visi yang menyatukannya, dan belum ada kebijakan makro dari NU sebagai induk jamaah maupun jam’iyyahnya. Ihwal itu dibahas dalam Musyawarah Kubro Anak Muda NU 2015 bertema “Merembug Jam’iyyah, Bangsa dan Dunia” yang diselenggarakan di Masjid Pathok Negara Ngayogyakarta Hadiningrat, di Dusun Mlangi Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, Jum’at-Sabtu (22-23/5).
Ketua Panitia Muktamar Ke-33 PBNU M Imam Aziz yang hadir dalam diskusi pembukaan, pada Jum’at (22/5) mengatakan, NU memang perlu menyusun kebijakan makro untuk menata barisan usaha ekonomi yang telah dirintis dan dikembangkan oleh pengurus NU di tingkat bawah maupun oleh warga NU secara keseluruhan.
“Gerakan ekonomi NU belum tertata. NU harus membuat kebijakan makro agar teratur dalam barisan yang rapi,” ujar alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini didampingi Aliisa Wahid yang menjadi panitia seksi rekomendasi.
Ia berharap hal itu dibahas dan menjadi keputusan srategis dan masuk dalam rekomendasi dari di Muktamar Jombang Agustus nanti. Sementara itu, Alissa Qatrunnada Munawwaroh atau biasa dipanggil Lisa Wahid memaparkan, Muktamar NU ke-33 nanti harus menghasilkan rekomendasi yang strategis di bidang ekonomi, politik, budaya dan agama. Juga hal-hal lain yang mendesak untuk diselesaikan.
Ia sebutkan, panitia Muktamar sudah merancang naskah rekomendasi untuk dibahas dalam Muktamar. Dia berharap para muktamirin bisa memusyawarahkan rancangan rekomendasi tesebut dan mematangkannya.
“Kami berharap rancangan rekomendasi yang dibuat panitia, bisa dimatangkan dalam muktamar nanti,” ujarnya.
Sohibul bait (tuan rumah acara) yang memimpin sidang komisi bidang ekonomi, M Mustafidin memaparkan, NU perlu menghidupkan lagi semangat dan visi Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) yang dulu menjadi cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama.
“Visi ekonomi NU memang harus dibuat jelas. Dan harus menjadi visi seluruh warga Nahdliyin dalam mengembangkan ekonomi,” ujarnya.
Namun Pengasuh Ponpes Aswaja Nusantara yang biasa dipangil Gus Tafid ini mengingatkan, semua amal usaha dan pengembangan ekonomi itu jangan sampai mengandung riba. (Ichwan/003)
