Presiden Baru dan Krisis Orientasi

0
518
Ilustrasi (dok. istimewa)

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu 2019 berlangsung pada tgl 20 Oktober 2019, untuk masa bakti sampai 2024. Semoga dapat bekerja menjalankan amanah konstitusi yang juga merupakan amanat dari kedaulatan rakyat.

Rakyat Indonesia telah memberikan amanatnya lewat pemilu kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta MPR, DPR, DPD RI sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka akan bekerja di bawah sumpah dalam naskah dan berita acara pelantikan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada lembaga-lembaga tersebut agar memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini sebuah amanat yang tidak ringan di tengah situasi global yang terancam krisis dan konflik kepentingan antar bangsa di dunia.

Pada prinsipnya krisis dunia ini diakibatkan dua hal pokok sebagai akibat perkembangan penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 11 milyar jiwa. Pertama, menipisnya persediaan sumber daya energi yang tak terbarukan seperti gas dan bahan bakar minyak. Dan kedua, keterbatasan persediaan sumber pangan dunia.

Dengan keterbatasan sumber daya strategis tersebut maka setiap bangsa dan negara di dunia bekerja keras agar ketersediaan sumber energi dan pangan dapat tersedia untuk mencukupi kebutuhan bagi penduduknya masing-masing.

Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduk terbesar keempat dunia, dan sumber daya alam yang melimpah, tentu merupakan daya tarik bagi investasi negara-negara di dunia.

Dengan kondisi tersebut maka banyak pihak yang berkepentingan terhadap Indonesia. Hal ini didukung oleh situasi stabilitas dan keamanan Indonesia yang penduduknya dikenal ramah dan berbudaya tinggi, dengan menjaga moral dan Akhlaq bangsa.

Situasi sosial politik Indonesia memang dinamis, karena terdapat berbagai macam suku, keturunan, dan agama di Indonesia. Namun dengan falsafah yang telah disepakati para pendiri Republik ini, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang bersatu, Bhinneka tunggal Ika. Konflik memang biasa terjadi, namun masih bisa diatasi dengan menjaga komitmen bersama terhadap Pancasila dan UUD 1945. Karena itu selama komitmen segenap komponen bangsa terhadap  Pancasila dan UUD 1945 ini kokoh, maka kuat lah Indonesia.

Memang ada pihak yang mencoba mengganti Pancasila dan UUD 1945, namun bisa selalu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat, dan hal ini seperti lingkaran sejarah yang sering berulang.

Untuk kondisi sekarang, nampaknya gangguan tersebut tidak bisa dianggap enteng, karena situasi sekarang telah berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Jika kondisi sebelumnya bangsa ini masih memegang teguh tradisi leluhur seperti kuatnya silaturahmi dan gotong royong, maka kondisi sekarang tradisi leluhur tersebut menjadi memudar, yang tentu saja lambat laun tergerus perubahan jaman, digantikan dengan tradisi kompetisi. Dalam situasi kompetitif, tentu semuanya akan menjadi juara. Dan jika tidak ada komitmen yang kuat terhadap peraturan yang ada maka akan memicu ketegangan, yang pada gilirannya akan memicu konflik dan kecemburuan sosial.

Jika kondisi sebelumnya bangsa ini memegang teguh adat istiadat sopan santun dan tata krama sosial, maka tradisi sopan santun ini juga memulai terkikis dengan hantam kromo, potong kompas. Semangat menghormati yang lebih tua dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, nampak menjadi menurun, dengan alasan kompetensi, kecakapan di bidang ilmu dan pengetahuan modern. Yang tua dianggap jadul atau jaman dulu, sehingga tradisi orang tua dianggap ketinggalan jaman.

Akibatnya bangsa ini mengalami krisis identitas karena nilai lama mulai ditinggalkan sementara generasi muda masih belum menemukan tradisi yang lebih baik sebagai pengganti tradisi lama yang mulai menghilang.

Dari krisis identitas tersebut akan melahirkan krisis orientasi ke arah masa depan yang belum jelas, akan dibawa ke mana arah pembangunan bangsa ini. Ketika suatu bangsa kehilangan arah, maka saat itu juga akan mudah dipengaruhi oleh bangsa lain untuk dengan mudah mengikuti kehendaknya. Akibatnya akan mudah ditebak: munculnya semacam penjajahan baru di negeri ini, dengan tanpa disadari oleh generasi penerus. Tentu hal ini rawan terjadi karena generasi yang lahir setelah tahun 1980-an sudah tidak lagi bertemu dengan para pendahulu yang mengalami situasi sulit masa pergerakan kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diperparah narasi sejarah yang membingungkan karena perbedaan kepentingan para penulis dan pengajar sejarah.

Barangkali solusinya agar Indonesia tidak lagi mengalami krisis yang akut seperti terjadi tahun 1988 maka perlu ada kebijakan bahwa pendidikan Indonesia seyogyanya tidak hanya terdiri dari delapan standar sebagaimana ditetapkan oleh Badan akreditasi nasional, melainkan ditambah satu standar yakni standar ideologi nasional Pancasila. Dan ini perlu dilakukan penyusuan perubahan kebijakan sebelum nanti pemerintah menyesal dikemudian hari. Wallahu a’lam.

KH. Mohamad Muzamil, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah