PCINU Belanda : Hentikan Revisi UU KPK

0
695
Kredit foto : NU Online

PCINU Belanda ultimatum DPR RI agar menghentikan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Tanfidziyah, M. Latif Fauzi, mengatakan komisi anti rasuah terbukti positif mememerangi korupsi.

Berdasarkan data hingga pertengahan 2019, KPK berhasil menangkap 255 anggota DPR serta DPRD dan 130 kepala daerah.

“Komisi anti rasuah berhasil mencegah upaya kerusakan demi kemaslahatan. Islam mengenal perbuatan itu dar’ul mafasid wa jaibul mashalih,” tuturnya. dikutip dari press release pada Sabtu, (7/09/2019).

KPK juga dikenal terlibat aktif dalam menangani kasus korupsi sumber daya alam. Usaha tersebut bentuk melindungi kedaulatan NKRI dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Perizinan yang dikorupsi masih marak, KPK masih sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Ketua Umum PBNU KH. Aqil Siradj, menilai KPK lembaga yang menaungi perang jihad fi sabilillah bernama koruptor.

“Sudah lama saya meyakini, perjuangan melawan korupsi merupakan perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan (ruhul jihad). Dalam situasi seperti sekarang ini, perang melawan korupsi bisa dipadankan dengan jihad fi sabilillah,” katanya.

Revisi UU KPK dilontarkan oleh DPR dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (5/9/2019) resmi menyetujui dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Revisi ini diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. (Ed: Rs-011)