Sejarah Perlawanan Petani di Nusantara

0
155
Ala NU
Src: Ala NU

Oleh : Fatkhan Z.R *

nujateng.com Indonesia merupakan negara denggan kekayaan alam yang meilmpah sampai dijuluki gemah ripah loh jinawi. Di tempat itu tanah adalah salah satu aspek kekayaan alam yang dimiliki negeri ini.

Melalui media tanah dapat menghasilkan sumber pangan bangsa berupa padi. Peran petani sebagai produsen pangan nasional. Seperti yang di katakan Pendiri Nahdhatul Ulama, Hadrotus Syaikh Hasyim Asyari “ petani adalah penolong negeri”.

Namun nyatanya sejarah mencatat selalu ada konflik agraria dalam perjalanan kehidupan Nusantara ini, perlawanan demi perlawanan dikorbankan para pejuang agraria demi kemerdekaan mereka atas tanahnya.

Dalam konteks agama mempunyai peran fundamental dalam menyokong fondasi perlawanan para pejuang agraria. Melalui interpretasi progesif atas ayat-ayat agama yang mereka anut hingga menimpulkan kesadaran spiritual untuk kemudian mereka jadikan senjata dalam sebuah perlawanan.

Penulis mencoba mengulas bagaimana potret muslim nusantara melakukan perlawanan atas penjajahan dan penghisapan atas tanah mereka hingga membuat mereka tak bisa berdaulat atas tanahnya hingga dalil-dalil doal agraria dengan tujuan agar “Islam Nusantara” yang hari ini hanya identik dengan “pluralisme” -dalam tradisi jawa disebut andap ashor, dakwah dengan sejuk ramah, soft – juga akomodatif dengan status quo ketika menghadapi “penindasan modern” yang dialami oleh sebagian saudara kita hari ini.

Medio 1944 era pejajahan Jepang yang menimbulkan pemberontakan yang digawangi oleh ulama. Muncul dari kalangan Nahdlatul Ulama, KH Zainal Moestofa dari Pesantren Sukamamah, setelah dibentuk kumiai renmey (koperasi desa) oleh pemerintah Jepang dengan cara kerja yang eksploilatif. sasil panen warga wajib diserahkan ke koperasi tanpa ada ganti rugi apapun.

KH Zainal Moestofa beserta para santri dan pejuang yang lain melakukan perlawanan hingga pada prosesnya mereka ditangkap oleh para tentara Jepang. Tepat ketika salat jum’at, tercatat sebanyak 21 pimpinan pesantren termasuk KH Zainal Moestofa beserta 85 santri syuhada’ bersama. Sementara itu pondok pesantren berserta kitab-kitabnya dibakar. (Gita, 2011:165)

Berlanjut di Masa Orde Lama ditandai setelah proklamasi kemerdekaan yang pada waktu itu peraturan soal agraria masih menganut sistem peninggalan kolonial. Melaui proses rapat pleno yang panjang hingga akhirnya muncul kesepakatan dari DPR Gotong Royong (GR) pada 24 September 1960 soal Undang –Undang Agraria (UUPA).

Tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam proses pembentukan UUPA diantaranya KH Wahid Hasyim, KH Ahmad Syaikhu, Mainuddin Brojotruno, Z.Imban, Nunung Khusnadi, Harsono Tjokro Aminoto, Nja’ Diwan, dan KH Muschlih (Harsono, 2008:602).

Bahkan Ketua DPR GR pada waktu itu dari kalangan Ulama NU, KH Zainul Arifin. Belum panitia perjuangan para senator dari kalangan muslim atas peraturan UUPA didasarkan pada beberapa aspek ajaran Islam yang dielaborasi dengan hukum adat seperti dijelaskan oleh Qadri Azizi “Elektisisme Hukum Nasional”, bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai keterkaitan. Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia, juga memberi pengaruh pada adat kebiasaan masyarakat itu sendiri. (Gita, 2011:161)

Orde Baru, masa dimana upaya landreform (reforma agraria) mendapat tantangan dari pemerintah sendiri melalui beberapa undang-undang yang di bentuk di rezim Soeharto antaranya UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan berbagai kalangan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 soal penanaman modal asing (PMA).

Ditambah Orde Baru menjadikan kestabilan politik merupakan kunci pembangunan “semena-mena”, hal itu direspon oleh Nahdlatul Ulama dengan hasil Muktamar yang ke-29 di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992. Keputusan dari muktamar tersebut salah satunya mengenai menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Isi dari keputusan tersebut adalah:

Pertama, hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (almaslahah al-‘ammah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara’ dan dengan ganti rugi yang memadai.

Kedua, cara terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fikih ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Tim LTN, 2011:507). Sayangnya rumusan Ulama’ NU tidak dijadikan rujukan pemerintah dalam proses pembangunan.

Imbasnya di tahun 1993 terjadi konflik soal pembangunan Waduk Nipah diatas tanah rakyat yang terjadi di Kecamatan Banyuates Sampang hingga diprotes oleh 52 Ulama’ terhadap rezim itu.

Indonesia pasca reformasi juga tak lepas dari beberapa konflik, pola hubungan penguasa-investor-rakyat kerapkali terjadi di beberapa daerah. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sepanjang tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria dengan luasan 520.491,87 Hektar melibatkan 657.738 KK jika dirata –rata hampir dua konflik agraria setiap hari di Indonesia selama tahun 2017 adapun sebab utamanya antara lain, Pertama, belum diselesaikannya konflik agraria masa lalu hingga terulang lagi ditempat yang sama. Kedua, implementasi perundang-undanganan dan kebijakan pengelolaan sumber agraria dibidang pertanian, perhutanan, kelautan dan pertambangan. Ketiga, praktek mal administrasi atas tanah dan sumber daya alam yang lain. Keempat, represifitas aparat keamanan –Polisi dan TNI- dalam menangani konflik Agraria.

Hari ini kita bisa melihat Warga Surokonto Wetan melawan kriminalisasi yang menimpa salah satu tokoh mereka Kyai Aziz (Rais Syuriah Ranting NU) dan Mbah Rusmin dengan tuduhan menyuruh mengorganisir atau menggerakan pembalakan liar sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) huruf a dan b Jo pasal 19 huruf a,c UU RI no. 18 Tahub 2013 tentang pencegahan pengrusakan hutan, seperti diwartakan oleh daulathijau.org. Setiap malam Jumat warga berkumpul di rumah Kyai Aziz untuk melakukan mujahadah membaca sholawat nariyah 4444 kali dan kalimat-kalimat thoyyibah untuk memperdalam nilai spritual dalam melakukan perlawanan demi kedaulatan atas tanah selain ikhtiar lelwat jalur hukum.

Tanah Tak Boleh Dirampas

Tanah merupakan alat produksi utama bagi petani, niscaya petani tak bisa lepas dari tanahnya. Di Indonesia pasca kudeta merangkak Soeharto terhadap Pemerintahan Soekarno. Sebagian tanah yang sudah didistribukan kepada sebagian masyarakat menjadi sia-sia karena mayoritas penerima tanah adalah anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) organisasi sayap PKI, mereka lari entah kemana untuk menghilangkan stigma PKI.

Tragedi tersebut seakan menjadi pertanda pupusnya cita-cita landreform dan mulailah pembangunan insfrastruktur hingga merampas hak-hak masyarakat atas tanah, lalu bagaimana Islam Nusantara merespon fenomena perampasan tanah sewena-wena tersebut?.

مَنْ أَخَذَ شَبًرا مِنَ الأَرْضِ بَغِيْرً حَقَّهُ طُّوِّقَهُ فِي سَبع أَرضِيْنَ يَوم القِيَامَةِ

Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat (HR Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa’id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa’id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, “Semoga Allah membutakan matanya dan merenggut nyawanya di atas tanahnya yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.

Hadits tersebut, dan latar belakang periwayatannya yang mengikutinya kemudian, menunjukkan bahwa sedari awal, misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi materiil dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup, dengan segenap tetek-bengek persoalannya.

Dengan kata lain, Islam telah berhadapan secara materialis dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan itu dapat berlangsung dengan tidak adil dan sarat konflik, dan Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial yang lain di mana keadilan terwujud dan dimungkinkan. (Muhaammad Al Fayadl, 2011: 120)

Dalam tulisannya yang berjudul “Islam dan soal penggusuran” Muhammad Nashirul Haq, mengatakan sedikitnya adal 15 ayat Al-Quran yang mengatakan soal penggusuran ditandai dengan kata kunci kharaja min diyarihim yang berarti “keluar dari rumah-rumah mereka”, serta kata-kata turunannya seperti dikeluarkan, jangan kalian mengeluarkan, dan seterusnya.

Ayat-ayat tentang ini biasanya berkisah tentang umat-umat terdahulu yang terusir dari tanah asalnya karena menghadapi persekusi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zalim (seperti dalam kisah Bani Israil di bawah komando Nabi Musa yang terusir dari tanah Mesir). Kalau kita teliti lagi kisah Sirah Nabawi, maka Nabi Muhammad termasuk orang yang tergusur dalam kategori ini, mulai dari masa pengucilan sampai ketika Nabi betul-betul terpaksa hijrah untuk kemudian “merebut lagi” tanah asalnya dalam peristiwa Fathu Makkah.

Tentu saja, penggusuran yang dialami umat-umat terdahulu dan Nabi Muhammad SAW tidak seperti penggusuran hari ini: bangunan-bangunan diratakan, pemukiman “ditertibkan”, Petani dipisahkan dari lahan sawahnya dan sederet penggambaran lainnya. Kita mungkin tak mendapati adanya penghancuran secara fisik dalam kisah-kisah yang diceritakan Al-Qur’an.

Tetapi, yang dialami umat-umat terdahulu, pada dasarnya, tetaplah penggusuran: rumah-rumah mereka mungkin tidak roboh dan masih tegak berdiri. Sejatinya mereka telah tercerabut dari lingkungan hidupnya, terusir dari tanah asalnya, dan jika tidak ada penolong, mereka niscaya akan hidup tuna wisma tanpa naungan dan perlindungan.

Dalam Islam juga dikenal prinsip-prinsip universal yang harus dijaga dan dilindungi oleh segenap umat. Prinsip-prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Hujjahal Islam Imam Abu Hamid Al Ghozali sebagai al-Kulliyatu al-Khoms, yakni Pertama, Hifdzu al-Din (menjaga agama), Kedua, Hifdzu al-Aql (menjaga akal), Ketiga dan Keempat, Hifdzu al-‘Irdli wa al-Nasl (menjaga harga diri dan keturunan) dan Kelima, Hifdzu al-Mal (menjaga harta). Kelima prinsip universal Islam tersebut menurut Abed Al-Jabiri berlaku dimana pun dan kapan pun, karena prinsip-prinsip tersebut inti dari hak-hak kemanusiaan dan HAM tidak memandang batas ruang dan waktu.

Mengenai al-Kulliyatu al-Khoms, KH Abdurrahman Wahid memiliki tafsir yang moderat dan menurut penulis sangat relevan untuk diplikasikan. Dalam tafsir konvensional, Hifdzu al-Din dimaknai sebagai menjaga agama dengan kewajiban jihad. Jihad menurut Gusdur –sapaan akrab Abdurahhman Wahid- bukanlah jihad berperang melainkan menjunjung tinggi anti kekerasan dan kebebasan beragama. Hifdzu al-Nafs diinterpretasikan justru menentang hukuman qishas. Hifdzu al-Aqli diartikan yang secara konvensional merupakan larangan meminum arak.

Sedangkan Gusdur menerjemahkannya sebagai kebebasan berpendapat, berfikir, berekspresi dan hak berkumpul dan sebagainya. Hifdzu al-‘Irdli wa al-Nasl merupakan dasar perlindungan atas hak seksualitas dan hak reproduksi. Ada pun Hifdzu al-Mal diartikan sebagai hak atas jaminan sosial, terhindar dari keleparan dan upah serta tempat tinggal yang layak. Berdasarkan interpretasi tersebut, jelas bahwa masalah penggusuran dan pelanggaran HAM melanggar prinsip-prinsip universal dalam Islam tersebut. Konflik dan kejahatan kemanusiaan, dalam proses penggusuran jelas melanggar prinsip Hifdzu al-Nafs. Pemiskinan struktural, perampasan lahan, dan penghancuran pemukiman merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Mal.

Sedangkan UU yang tidak memberi akses demokratis terhadap aspirasi rakyat untuk menentukan hidupnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Aql. Kasus-kasus demikian yang menjadi dampak dari penggusuran yang tidak bertanggung jawab oleh investor dan pemerintah itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, bahkan menurut akal sehat dan hati nurani manusia secara umum.(Aceng Abdul Aziz, 2007:169).

Melihat serentetan sejarah perjuaangan petani melawan penghisapan oleh penjajah sampai pemerintah kemudian bagaimana Islam melarang keras perampasan tanah menjadi suatu pijakan bagi para petani hari ini bahwa kedaulatan mereka atas tanahnya merupakan hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang dan agama Islam.

Sejarah perlawanan ulama dalam melawan penjajah secara tidak langsung memberikan pendidikan tentang jihad melawan penindasan dan kesewenang –wenangan. Mereka yang hari ini dirampas tanahnya tak perlu ragu untuk melawan, hendaknya segenap lapisan masyarakat sadar bagaiamana pentingnya peran petani sebagai produsen pangan sehingga kita bisa bersama bisa memproteksi dan memperhatikan kesejahteraan petani. Bung Karno lebih sulit melawan penjajahan oleh Bangsa senidiri daripada Bangsa lain. Wallahu’alam. (Src: PMII Walisongo/Ed:011)

*Pria asal Ponorogo sekaligus Koordinator FNKSDA Semarang