Musykerwil NU Jateng Fokus Bahas Keorganisasian Menyambut Se-Abad NU

0
4338
Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) tidak membicarakan politik praktis. Karena bagi NU, berkaitan tentang politik sudah jelas, yaitu politik kebangsaan.

“Politik kita politik kebangsaan. Kalau mau bicara politik bukan di sini,” kata Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh dalam sambutan iftitah Musykerwil PWNU Jawa Tengah, Sabtu (26/01) di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung.

Dalam acara yang mengambil tema Meneguhkan Kemandirian Jamiyah dan Jamaah Menuju Seabad NU itu Kiai Ubaidullah menegaskan bahwa forum yang dihadiri Pengurus Cabang NU se-Jawa Tengah hanya membahas persoalan-persoalan organisasinya untuk menyambut satu abad berdirinya NU.

Bagi Kiai Ubaidullah, dalam menyongsong satu abad NU, organisasi dan warga NU di Jawa Tengah harus bisa mandiri, baik mandiri dalam bidang teologi atau akidah, ekonomi, politik, pendidikan maupun yang lainnya.

Kendati demikian, kemandirian yang akan diwujudkannya tetap membuka kerjasama dengan berbagai instansi lain.

“Kita mencanangkan untuk membiayai diri kita sendiri dengan membuka i’anah-i’anah (bantuan dan pemberian) dengan tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan pemerintah dan yang lainnya. Program-program pemerintah yang tidak bisa dilakukannya dengan sendirian bisa meminta bantuan kepada NU,” tuturnya.

Hal yang senada juga disampaikan Ketua PWNU Jawa Tengah, H Mohamad Muzamil di sela-sela Musykerwil, menegaskan bahwa PWNU Jawa Tengah akan tetap berpegang teguh pada Sembilan pedoman berpolitik warga NU dan mengikuti para alim ulama.

“Dalam menjaga situasi yang kondusif, terutama menjelang pemilu 2019, kita warga NU di Jawa Tengah ini tetap memiliki prinsip. Pertama, tetap berpegang teguh pada sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU hasil Muktamar ke 28 di Yogyakarta tahun 1989, Kedua, sesuai jati diri NU, warga NU tetap mengikuti kepemimpinan para alim atau ulama di segala hal, kapan pun dan di mana pun,” tegasnya. (Red: W-010)