Larangan Politik Uang dalam Bingkai Islam

0
756

13404000oleh: Sujiantoko*
(Panwas Kabupaten Jepara, Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)

 

”Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An Nisaa : 59)

Tinggal menghitung hari, tepatnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 yang akan datang, negara kita akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018 di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 seluruh penjuru nusantara. untuk konteks memilih pemimpin daerah kita yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2018 – 2024.

Dalam bingkai kajian politik Islam (siyasatul islamiyah), memilih ataupun mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Horoiroh, Rasulullah SAW bersabda : “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya “.

Hal ini sesuai dengan kaedah Hukum Fiqh yang berbunyi: “Segala  sesuatu  yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu  tersebut wajib dikerjakan“
Contoh sederhana terhadap pemahaman qa’idah fikih ini adalah : bahwa kewajiban shalat tidak akan bisa kita laksanakan dengan sempurna kecuali dengan berwudu’, maka berwudu’ itu hukumnya menjadi wajib.

Nah, demikian juga, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban untuk mentaati pemimpin kalau pemimpin itu tidak ada, maka memilih atau mengangkat pemimpin juga menjadi suatu kewajiban. dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pandangan Islam mengenai Pemilihan Umum adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.  Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan  syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Memilih pemimpin sebagai salah satu kewajiban hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek sogok-menyogok (politik uang). Dalam ajaran Islam, politik uang (riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadist ada dinyatakan tentang larangan risywah ini sebagai berikut: ”Dari Abi Bakr yaitu Ibni ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya”.

Jadi tidak hanya pemberi dan penerima suap saja yang dibenci oleh Nabi, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap. Dalam konteks Pemilu/Pilkada seperti ini, maka mereka yang membagikan “serangan fajar” juga sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, mari kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama kita. Mari kita jauhi dan hentikan segala bentuk sogok menyogok atau politik uang apalagi dalam menjelang hari pemungutan suara nanti.

Karena politik uang hanyalah kenikmatan sesaat, uang yang diterima dari para oknum calon yang nilainya tak seberapa, akan tetapi mudharatnya akan kita rasakan sampai 5 tahun kedepan, karena para pelaku politik uang itu setelah menang nantinya tidak menutup kemungkinan akan menggerogoti harta negara/akan menggerogoti uang rakyat untuk mengembalikan modalnya yang telah habis dibagikan buat menyogok pemilih.

Calon yang menggunakan cara-cara politik uang, adalah calon yang tidak mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dan sifat-sifat pemimpin yang diajarkan oleh Islam. Karena kalau calonnya orang yang taqwa, orang yang amanah, maka tentu ia akan bertarung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan meraih jabatan dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam.

Karena dalam ajaran Islam memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban, maka dalam memilih pemimpin hendaknya mempertimbangkan kwalitas calon yang akan dipilih, baik kwalitas ketaqwaannya maupun kwalitas kepemimpinannya. Artinya kita jangan asal-asalan dalam memilih supaya dikemudian hari tidak timbul penyesalan. Ajaran Islam pun mengharamkan sogok menyogok (politik uang) serta dilarang melakukan fitnah dan caci maki, utamakan persaudaraan dan jaga ukhuwah islamiyah. Karena kita semua ummat Islam ini bersaudara.

Semoga pelaksanaaan Pilkada serentak ini kedepan dapat menghasilkan pemimpin yang berkwalitas, pemimpin yang taat kepada Allah dan sayang akan rakyatnya, pemimpin yang dapat membawa kita kepada keadilan dan kebaikan, sehingga Negara kita ini dapat menjadi Baldatun Toyyibatun warobbun ghofur.