Gus Mus Sebagai Pejuang HAM

0
937

Oleh: Tedi Kholiludin

Sekretaris PW Lakpesdam Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

KH. Ahmad Musthofa Bisri didaulat menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2018. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Gus Mus (panggilan akrab KH. Ahmad Musthofa Bisri) merupakan orang pertama dari kalangan ulama yang menerima penghargaan ini.

Perjuangan Gus Mus, ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam penegakkan HAM memiliki langgam yang mungkin berbeda dengan aktivis lainnya. Bukannya tanpa alasan jika Todung Mulya Lubis dan sejumlah tim penilai lainnya memilih Gus Mus. Meski Gus Mus sendiri menyampaikan kalau beliau sendiri “tidak tahu” HAM itu apa. Ia belajar di pesantren, bertemu dengan guru-guru yang sederhana dan baru kemudian mengenal HAM.

Bagi saya, ada banyak sisi menarik yang bisa dicermati dari Gus Mus dan penghargaan yang diterimanya sebagai pejuang HAM. Ini sekaligus sebagai bahan introspeksi bagi pegiat HAM.

Pertama, dalam kaitannya dengan dialektika antara masyarakat dengan negara. Kita tidak pernah melihat atau membaca pernyataan Gus Mus yang secara diametral mengkritik negara. Gus Mus menjaga betul pola komunikasi publik dalam hal yang erat bertaut dengan koreksi pemerintah. Pria yang dikenal juga sebagai budayawan itu mengaku, bahwa ia tidak bisa setegas Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid). Tapi inilah yang justru menjadikan hubungan Gus Mus dengan para pemimpin negara selalu hangat.

Ketika pada tahun 2013 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation di Amerika Serikat, banyak aktivis HAM yang mempertanyakan dasar pemberiannya. Mereka menilai kinerja SBY dalam hal penghargaan terhadap keragaman, masih belum menunjukkan sisi kenegarawanannya.

Berbeda halnya dengan aktivis HAM, Gus Mus mengambil cara pandang berbeda. Gus Mus tak menampik bahwa memang ada pekerjaan yang belum tuntas dalam pemenuhan hak beragama warga negara, tetapi jika ada yang berbahagia atas raihan itu, barang tentu ini suatu yang juga bisa dimaklumi. Gus Mus justru mengajak kepada semua elemen bangsa agar penghargaan yang diterima Presiden SBY bisa menjadi momentum untuk mendorong perubahan agar kedamaian tercipta di Indonesia. Tugas untuk merealisasikan hal tersebut, kata Gus Mus, pasti mula-mula adalah tanggungjawab negara dengan konstitusi sebagai panduannya, serta tokoh agama.

Kedua, ketika kita berada di era dimana politisisasi agama begitu menyebar, maka pendekatan Gus Mus menjadi lebih efektif. Gus Mus menyentuh nurani bangsa Indonesia melalui lantunan puisi, ceramah yang meneduhkan serta kebijaksanaan yang ia gali dari tradisinya; Islam ala pesantren.

Seperti yang beliau sampaikan saat menerima penghargaan, ia hanyalah mengenal guru-guru sederhana di pesantren. Sejatinya, Gus Mus sama dengan aktivis HAM pada umumnya, menjadikan sisi kemanusiaan sebagai dalil untuk membangun kebersamaan. Tapi, Gus Mus membungkusnya dengan kebijaksanaan yang sangat sederhana dan berkaitan langsung dengan realitas keseharian yang dihadapi oleh orang-orang kecil.

Di tangan pengasuh pesantren Roudlatul Thalibin, Rembang ini, diskursus HAM menjadi lebih membumi. Ia betul-betul universal, meski mungkin yang menjadi basis justifikasinya adalah sebuah tradisi yang bersifat partikular.

Ketiga, jika kebanyakan orang melihat HAM itu hitam putih, Gus Mus justru sebaliknya. Setahu saya Gus Mus tidak pernah melontarkan kalimat “pemerintah melanggar HAM,” dan pernyataan-pernyataan sejenis. Gus Mus lebih banyak menggunakan HAM dalam konteks instrumen “nilai,” bukan “wadah”nya. Putra KH. Bisri Musthofa itu menjadikan HAM sebagai jembatan untuk berdialog. Salah satu frase yang saya suka dari Gus Mus tentang bagaimana cara menyampaikan kritik atau perlawanan adalah “(melawan) dengan kesederhanaan.” Ini beliau sampaikan ketika ditanya tentang bagaimana upaya (perlawanan) yang mesti dilakukan petani dalam menyikapi pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng.

***

Diluar tiga catatan tentang sisi lain Gus Mus dalam memperjuangkan HAM, kalangan pesantren nampaknya bisa menjadi jembatan untuk mendialogkan hukum Islam dengan hukum positif. Dalam sebuah diskusi kecil, Ulil Abshar-Abdalla (menantu Gus Mus sekaligus intelektual NU), Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH. Ubaidullah Shodaqoh dan beberapa pengurus lembaga di PWNU Jateng mengajak kalangan muda NU untuk terus menggumuli sebuah dialog yang intensif antara ahli fikih dengan para ahli hukum.

Bagaimanapun juga, kata Ulil, umat Islam di Indonesia hidup dengan menggunakan “hukum sekuler,” sementara di sisi lain, Islam sendiri memiliki warisan intelektual yang luar biasa dalam bidang fikih. Isu HAM berasiran dengan tradisi fikih sehingga dialog “dua hukum” ini bisa diinisiasi oleh kalangan pesantren.

Saat mendengar Gus Mus akan mendapatkan penghargaan tersebut, saya menjadi teringat diskusi di rumah Kyai Ubed tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kekuatan Islam terletak pada warisan keilmuannya yang kaya. Dan fikih menjadi warna yang dominan.

Karenanya, menjadi terasa relevan jika kemudian bangunan dialog antara hukum Islam dengan hukum positif terus dikembangkan. Pemberian penghargaan terhadap Gus Mus, karenanya, bisa dimaknai sebagai pengakuan terhadap kalangan muslim tradisional untuk turut berpartisipasi dalam melakukan “pribumisasi HAM,”  HAM ala pesantren.