Virus Anti NKRI Bisa Jadi Bom Waktu

0
179
Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah (kanan) dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, saat menjadi narasumber. Foto: Abdus Salam

Semarang, nujateng.com – Ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia (HAM), kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban kita. Artinya hak asasi kita juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Ketika berbicara tentang perpu ormas nomor 2 ini.  Banyak sekali yang menyampaikan itu melanggar HAM.

Itulah pandangan Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah saat menjadi narasumber, diacara “Temu Karya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017” yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Fatayat NU JawaTengah, Kamis, ( 10/8/2017).

Menurut Iin,dalam deklarasi Bangkok ada 3  hal yang tidak bisa dilepaskan. Yaitu sejarah, budaya dan agama. Ini yang kemudian menjadi  patokan kita. Ditambahkan perempuan kelahiran Blora ini, kelompok ormas lain yang anti Pancasila, perpu ini dirasa tidak mendesak.

“Cara pandang  yang  berbeda ini yang mungkin nanti tidak akan ditemu. Padahal menurut kita sendiri virus-virus yang anti NKRI kalau kemudian dibiarkan akan menyebar kemudian membesar dan akan menjadi bom waktu,”jelasnya.

Meskipun gerakan mereka (ormas anti Pancasila) ini belum nampak peperangan secara riil, tetapi ini perlu kita antisipasi, apalagi gerakan mereka yang semakin kesini semakin berani, yang awalnya dari media sosial kemudian memulai melakukan aksi-aksi.

Dalam hal ini, sikap Fatayat NU Jawa Tengah sangat jelas bahwa , ormas yang mengancam NKRI dan juga tindakan ormas tersebut merupakan  tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos (kekacauan) yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.

Untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban umum bangsa yang dapat terancam dengan perkembangan kekuatan asing melalui internalisasi paham-paham berhaluan anti NKRI. Dan juga paham radikal  yang mengganggu stabilitas umum dengan tindakan-tindakan permusuhan.

“Maka Fatayat berbagai cara membantu pemerintah dengan salah satunya yang jelas yaitu dengan memasukkan materi anti radikalisme dalam forum dan kegiatan Fatayat NU sampai di lini bawah,”tegasnya..

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, mengatakan pada era dulu, pengajian-pengajian diawasi betul oleh Koramil (aparat), sehingga  jika sedikit saja menyelenting  (menyinggung) pemerintahan sedikit saja langsung dibawa.

“Dulu  itu banyak sekali yang  mengalami, tapi sekarang  tidak, mau ngatain apa saja, bahkan menghina presiden seenaknya saja bisa leluasa,” jelasnya.

Menurut Eliz, regulasi yang dibuat pemerintah itu punya fungsi edukasi, antisipasi dan respon. Fungsi edukasi ini bisa dicontohkan semisal perda sampah sudah diterbitkan dan di setiap pojok-pojok dikasih tulisan. Namun tetap saja dibawahnya masih banyak sampah yang menumpuk.

“Kita harus mengubah negara ini untuk menyadarkan dan untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih smart, karena Fatayat ada dari pimpinan pusat (PP) sampai ranting, sehingga anak cabangnya yang seperti ini bisa berfungsi fungsional untuk memberikan ide-ide reformasi, ide pengembangan dan edukasi, sehingga ide bagus dari atas bisa sampai di bawah, begitu juga sebaliknya ide yang dari bawah bisa disampaikan ke atas karena jaring-jaringnya tidak putus,”tandas Doktor Antropologi UGM ini. (Abdus Salam/003)