Komoditas Politik dan Bola Liar “FDS”

0
480

Oleh: Supriyono
(Dosen STAIN Kudus)

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah menuai banyak penolakan dan penentangan dari berbagai elemen masyarakat. Seruan penolakan paling lantang disuarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tertuang dalam Surat Instruksi Nomor : 1460/C.I.34/08/2017, tertanggal 7 Agustus 2017. Instruksi tersebut ditujukan kepada PWNU, PCNU, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan Otonom seluruh Indonesia.

Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan utama penolakan PBNU terhadap sekolah lima hari/delapan jam belajar atau Full Day School yang termaktub dalam Permendikbud 23/2017 yaitu tergerusnya madrasah diniyah. Selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Derasnya gelombang penolakan terhadap FDS rupanya tidak dihiraukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi angkat bicara tentang polemik FDS. Presiden menyatakan bahwa: Full Day School tidak wajib dilaksanakan atau FDS boleh dilaksanakan boleh tidak.

Penjelasan Presiden Jokowi dalam persoalan Permendikbud 23/2017 yang sudah banyak memicu konflik di masyarakat, agaknya memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak serius atau setengah hati untuk mencabut kebijakan FDS tersebut. Padahal Presiden telah berjanji akan segera menyelesaikan polemik FDS tersebut. Ketidakseriusan pemerintah dalam hal ini Presiden dapat dilihat dari beberapa kejanggalan berikut.

Pertama; Bahwa penjelasan Presiden Jokowi secara lisan bukanlah sebuah produk hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sehingga penjelasan lisan ini tidak bersifat mengikat. Sedangkan Permendikbud adalah produk hukum yang dijamin undang-undang. Hal demikian ini berpeluang besar bagi Kemendikbud untuk tetap melaksanakan Full Day School dengan berbagai trik dan “desakan” kepada sekolah-sekolah tanpa adanya daya tolak. Dengan kata lain, persoalan FDS akan selalu menjadi masalah “kucing-kucingan” antara Presiden, Kemendikbud, sekolah dan masyarakat.

Kedua; Bahwa penjelasan lisan Presiden Jokowi tentang tidak wajibnya Full Day School secara substansi bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Permendikbud 23/2017. Secara substansi Permendikbud 23/2017 mengatur dan menegaskan pelaksanaan FDS, sedangkan penjelasan lisan Presiden Jokowi menyatakan bahwa FDS tidak wajib alias mubah. Sehingga Permendikbud menjadi kontra produktif dengan penjelasan Presiden secara lisan di berbagai forum.

Ketiga; Bahwa tidak semestinya Presiden turun tangan langsung, menjelaskan persoalan teknis yang diatur oleh seorang menteri melalui Permen. Presiden dengan kewenangannya dapat dengan mudah untuk Presiden menginstruksikan kepada Mendikbud untuk merevisi, mengganti, atau mencabut Permendikbudnya, jika memang Presiden serius mengakomodir penolakan masyarakat tentang FDS. Mudah saja bagi Presiden untuk mengeluarkan Keppres pengganti Permendikbud yang pernah dijanjikan dulu.

Keempat; Ada kesan yang sangat jelas bahwa pemerintah sengaja menjadikan persoalan FDS ini sebagai “bola liar” yang bisa mengarah atau mengahantam kemana saja. Ada kesan bahwa persoalan FDS dijadikan sebagai komoditas politik. Persoalan FDS bukanlah persoalan politik, sehingga tidak seharusnya menjadikan persoalan FDS sebagai komoditas politik untuk kepentingan sesaat.

Kelima; Road show Presiden Jokowi dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren lainnya dengan isu FDS memberi sinyal bahwa ada upaya untuk menjinakkan NU soal penolakan FDS dari basisnya. Hal ini sama artinya dengan meredam penolakan FDS dari akar rumput NU.

Bagi NU yang selama ini bersikap tegas menolak FDS, memandang bahwa pendidikan agama di pondok pesantren dan madarasah diniyah adalah hal konkrit, urgen, signifikan, dan jelas kontribusinya bagi pembentukan karakter anak bangsa. Sementara FDS adalah ancaman nyata bagi tergerusnya madarasah diniyah.

Sikap NU yang kritis menolak FDS, membuktikan bahwa NU dalam menyikapi pelbagai persoalan bangsa, selalu konsisten mendasarkan sikapnya pada kemaslahatan umat dan bangsanya. Komitmen dan loyaliats NU kepada NKRI tidak pernah pudar oleh “iming-iming” politik praktis.

Bagi NU, sekali menolak FDS tetap menolak FDS. Tolak FDS Harga Mati!