KH. Wahid Hasyim dan Peranannya di Seputar Proklamasi Kemerdekaan

0
1005

Oleh: Tedi Kholiludin

Sekretaris PW Lakpesdam Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Belum genap sehari, episode krusial tersaji pasca proklamasi. Setelah dibacakan oleh Soekarno-Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, petang harinya, seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) datang menemui Hatta. Ia melaporkan bawa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun  keberatan dengan anak kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kepada opsir Kaigun itu Hatta menjelaskan kalimat itu hanya mengikat pada umat Islam saja dan tidak bermaksud mendiskriminasikan kelompok Katolik, Protestan dan umat di luar Islam lainnya. Hatta lupa nama opsir itu. Sang opsir ini meyakinkan Hatta kalau masyarakat Kristen dan Katolik memang sangat berkeberatan dengan 7 kata tersebut.

Hatta coba menjelaskan sekali lagi kepada sang opsir. Pada tanggal 22 Juni 1945, ketika Piagam Jakarta yang didalamnya memuat  kalimat tersebut, ada Maramis (seorang Kristen) yang menjadi anggota Panitia Sembilan. Opsir Kaigun mengatakan kepada Hatta, mungkin pada saat itu, Maramis tak menyadari bahwa tujuh kata tersebut akan menimbulkan diskriminasi. Ia bahkan menegaskan kepada Hatta tentang niatan masyarakat Indonesia Timur yang mayoritas Kristen dan Katolik untuk berdiri di luar republik. Opsir Jepang yang juga turut senang atas kemerdekaan Indonesia tersebut mengingatkan Hatta tentang semboyan “bersatu kita teguh berpecah kita jatuh.”

Ungkapan opsir itu sangat memengaruhi Hatta. Ia menjanjikan pada opsir tersebut bahwa masalah tersebut akan diangkatnya dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) esok harinya. Apa yang kemudian dilakukan Hatta setelahnya?

Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu berbicara dengan Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim dan Teuku M. Hasan pada 18 Agustus 1945 sebelum sidang PPKI dimulai. Percakapan tersebut, hanya berlangsung 15 menit. Dalam buku Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Hatta menulis “supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Andree Feillard mengatakan bahwa  KH. Wahid Hasyimlah yang mengusulkan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah selesai mereka bermusyawarah, Hatta kemudian menyampaikan usulan-usulan perubahan dalam sidang, meliputi; “Mukaddimah” diganti “Pembukaan,” “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa,” “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam,” “kata-kata dan beragama Islam” dicoret, Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

***

Penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, pada perkembangannya, menjadi perdebatan pelik. Prawoto Mangkusasmito, Ketua Masyumi terakhir sebelum kemudian dibubarkan mengatakan, kalau keputusan yang diambil Hatta itu terjadi karena Ki Bagus Hadikusumo menanggung beban besar di pundaknya. Prawoto meragukan kehadiran KH. Wahid Hasyim pada hari itu, karena menurutnya, putra KH. Hasyim Asy’ari tersebut sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Kasman Singodimedjo, yang menjadi anggota baru sebagai tambahan, baru menerima undangan pagi itu dan belum cukup siap berhadapan dengan masalah sebesar ini. Sementara Teuku M. Hasan bisa menerima penghilangan tujuh kata itu karena gubernur Sumatera pertama itu, kata Prawoto, bukanlah masuk kategori golongan Nasionalis Islami.

Bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) hadir atau tidaknya Wahid Hasyim menjadi kunci. Jika tidak hadir, seperti yang diurai Prawoto, ini artinya dicoretnya Piagam Jakarta menyisakan apa yang olehnya disebut sebagai historische vraag, pertanyaan sejarah. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kedudukan NU dalam percaturan dan dinamika kehidupan kebangsaan memiliki arti sangat penting.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa KH. Wahid Hasyim memang hadir pada pertemuan yang sangat krusial itu. Selain Hatta sendiri yang mengakuinya, Kasman Singodimedjo juga mengiyakan tentang kehadiran ayah dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. Bahkan, kata Kasman (dikutip Feillard), KH. Wahid Hasyimlah yang berusaha meyakinkan Ki Bagus agar bisa menerima perubahan-perubahan. Ibu Solihah Wahid Hasyim juga turut memberi kesaksian kalau pada tanggal 18 Agustus 1945 pagi hari, suaminya memang menemui Hatta.

Kehadiran KH. Wahid Hasyim pada detik-detik jelang perubahan sila pertama itu memiliki arti yang sangat penting bagi NU, baik dalam relasinya dengan agama-agama lain, maupun pada kaitannya dengan pengokohan nilai-nilai kebangsaan. KH. Wahid Hasyim menembus jalan buntu dengan memberi solusi tentang hubungan-hubungan tersebut. Jika hari ini komitmen kebangsaan itu menjangkar kuat di tubuh organisasi bintang Sembilan, maka hal tersebut bisa dipahami, salah satunya, dari situasi di sekitar Proklamasi.

Sayangnya, apa yang terjadi pada 18 Agustus 1945 dan bagaimana KH. Wahid Hasyim berperan, jarang diungkap dalam banyak dokumen. Beberapa buku yang saya baca dan menguraikan tentang peran KH. Wahid Hasyim, tidak banyak mengelaborasi posisi strategisnya di hari dimana Sukarno dan Hatta dikukuhkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Inilah potongan sejarah penting bagi NU yang harus segera diperkaya.