Ketua GP Ansor Jateng : Ada Penghina Ulama Yang Pelakunya PNS KUA

0
773
Ketua GP Ansor Jateng, Ikhwanuddin. Foto: Istimewa

Semarang, nujateng.com – Perbedaan pendapat, pandangan, politik, dan agama di dunia maya cenderung mengarah pada konflik sosial. Perbedaan pendapat yang dituangkan di media sosial (medsos) tak jarang berujung dengan penghinaan. Tak pelak, tokoh agama, kiai-ulama pun menjadi objek olok-olokan di medsos.

Beberapa ulama besar dan tokoh agama seperti Buya Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, KH Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) hingga KH Maemun Zubair (Mbah Maemun), tak luput dari cacian, kecaman, bully dan makian dari netizen di media sosial.

Dalam kondisi demikian, peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) sangat dibutuhkan. Selama ini GP Ansor dan Banser bertugas untuk melindungi para kiai atau ulama NU. Sayangnya, belakangan GP Ansor dan Banser diplintir (diberitakan tidak sesungguhnya) dengan tuduhan persekusi.

Untuk lebih jelasnya mengenai peran GP Ansor dan Banser, redaksi nujateng.com, membuka edisi blak-blakan bersama ketua GP Ansor Jateng, Ikhwanuddin di Kantornya, Selasa, (8/8/17) malam.

Tugas utama GP Ansor dan Banser adalah melindungi para kiai atau ulama NU, apa yang dilindungi GP Ansor dan Banser dari seorang kiai?

Ya, jadi kiai dan ulama, terutama ulama NU, bagi GP Ansor dan Banser selain sebagai guru juga sebagai pimpinan. Nah yang dilindungi ya semuanya, ya ajarannya, fatwannya, orangnya, hartanya, bahkan sampai keluarganya. Jadi itu menjadi tanggung jawab GP Ansor maupun Banser. Terutama Banser sebagai benteng ulama.

Dengan adanya kasus-kasus itu (penghinaan kepada ulama) jauh-jauh hari, Ansor dan Banser sudah membuat SOP baik itu terkait dengan kelompok atau orang yang langsung maupun tidak langsung menghina ulama dan tidak sepakat dengan Pancasila dan NKRI.

Pertama, kita sudah membuat SOP terkait dengan pemasangan spanduk yang berbau anti NKRI dan Pancasila. Bagaimana tata cara kita menurunkan spanduk agar tidak melanggar aturan dan itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kedua, SOP bagi kelompok atau perorangan yang menghina ulama. Sejak jauh-jauh hari kami sudah membuat SOP supaya tidak terjadi apa yang sekarang disebut dengan persekusi atau main hakim sendiri.

Karena itu kita perintahkan semua jajaran Ansor dan Banser kalau tabayun itu jangan banyak orang, cukup satu rua orang saja. Kami tidak pernah datang dengan satu kompi atau satu pleton, karena itu gruduk namanya.

Dalam praktinya, ketika ada kasus penghinaan kepada ulama maupun gerakan anti NKRI dan Pancasila, penanganan yang seusia SOP itu bagaimana?

SOP itu kita terapkan betul-betul. Biasanya kan begini, orang tidak secara langsung menghina diucapkan di hadapan orang yang dihina berhadap-hadapan atau di muka umum. Nah, yang dimaksud adalah penanganan kasus yang penghinannya melalui media sosial itu nanti pasti tim cyber kita akan bergerak.

Pertama, dimana orang ini, siapa orang ini, siapa pemilik akunnya. Karena kebanyakan menggunakan akun palsu. Karena media sosial itu non teritorial, maka jika yang lebih dulu mengetahui teman Ansor yang di luar Jawa, maka terlebih dahulu melaporkan pada Ansor yang di Jawa.

Nah, setelah diketahui alamtnya, siapa orangnya baru kita datangi keru rumahnya. Istilahnya kan tabayun, klarifikasi.

Menarik mengenai tabayun ini karena yang paling banyak dipelintir dengan pemberitaan tidak baik ini pada saat Ansor melakukan tabayun. Bagaimana teknis GP Ansor dan Banser ketika melakukan tabayun?

Teknisnya ya, setiap anggota Ansor-Banser mendatangi pelaku penghinaan, selama ini dilakukan dengan baik-baik. Kita ajak dialog, diskusi, kita ingatkan, bahwa yang disampaikan di media sosial itu tidak seperti yang sebenarnya. Ya kemudian sampai dia sadar dan minta untuk membuat surat penyataan secara tertulis dan bermaterai.

Dan itu teman-teman sudah menyiapkan materai dari rumah (tidak meminta kepada pelaku penghinaan). Suapay tidak repot kan, kalau dia sudah mau minta maaf, ya kita umumkan di media sosial juga. Kemudian kita juga sampai mengajak langsung untuk meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan.

Ada beberapa kasus kan, ada yang akhirnya mau bertemu dan meminta maaf ke Gus Mus (KH Mustofa Bisri), Ke Mbah Maemun (KH Maemun Zubair). Kemudian di luar itu ada kasus di Blora yang mencatut nama Gus Mus yang juga kita datangi. Dan itu tidak menimbulkan pro kontra, ya hanya diplintir saja.

Kitab datang dengan baik-baik saja kok dan orangnya juga menyadari bahwa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kekeliruan dan akhirnya minta maaf.

Bagimana kalau pelaku penghinaan tidak menyadari atau merasa benar kalau itu menghina ulama?

Ada beberapa kasus, ya tapi sedikit. Ya mereka tidak mau meminta maaf. Kalau itu dilakukan berulang kali, ya kita langsung laporkan kepada polisi. Kalau tidak salah di Jateng tiga kasus yang dilaporkan ke Polisi. Di Batang, Tegal Kabupaten dan Tegal Kota sudah kita laporkan ke polisi. Meskipun Polisi juga kurang serius menindaklanjuti kasus itu.

Ada berapa kasus di Jateng yang menyangkut penghinaan kepada ulama?

Ya, seingat saya satu di Batang. Kasusnya di Batang itu orangnya suah melakukan penghinaan beberapa kali dan akhirnya kita laporkan. Kemudian di Kabupaten Tegal, itu kasusnya dilakukan anggota DPR, di Kota Tegal, itu kasusnya anggota DPR juga, kemudian di Kabupaten Pekalongan, itu malah pelakunya PNS KUA.

Kemudian orang Semarang sini, kemudian kasus yang terbaru orang Ngaliyan Semarang ini. Kemudian ada di Purworejo yang pelakunya malah anggota TNI. Ya kurang lebih ada 7 kasus, lebih.

Tugas GP Ansor dan Banser apa hanya sebatas pada permintaan maaf dari pelau?

Ya, sebelum ramai tentang persekusi memang kita selalu menggunakan cara tabayun kepada pelaku penghinaan. Tapi setelah ramai-ramai tentang persekusi, kita tidak lagi menggunakan cara klarifikasi. Karena nanti kami diplintir lagi, dianggap melakukan persekusi karena nanti di situ pasti ada perdebatan.

Ya akhirnya, kalau sekarang ada yang melakukan penghinaan kepada ulama, kami langung laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Jadi sekarang SOP nya, langung kita laporkan saja kepada yang berwajib. Jika nanti ada mediasi, biarkan saja nanti pihak yang berwajib yang melakukan mediasi.

Tapi sebelum ada persekusi, kami melakukan seperti yang disarankan para kiai, yakni kalau ada informasi yang tidak jelas, ya kita lakukan tabayun. Jadi sekarang, kami langsung tempuh jalur hukum.

Bagaimana kalau Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan GP Ansor dan Banser?

Ya, kita akan dorong terus kepolisian dan kita akan bantu dengan cara apa pun, dengan teknologi yang kita miliki tentunya. Kasus terbaru kemarin, misalnya, alasannya di Polrestabes Semarang tidak memiliki teknologi untuk cybernya, sehingga kemudian dialihkan ke Polda Jateng.

Ya, alasan tidak adanya peralatan seperti ini, yang akan kita bantu. Kami juga punya tim cyber yang Insya Allah mampu lah kalau hanya untuk mencari orang, letaknya dimana, koordinatnya dimana bisalah kita. Artinya, dorongan atau bantuan yang seperti ini yang selama ini Ansor lakukan.

Peran seperti ini terus kami lakukan supaya gerakan-gerakan kecil ini tidak menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar, negara juga yang repot.

Perkembangan media sosial semakin gencar, kata-kata berhamburan semakin tidak terkontrol, apa yang akan dilakukan GP Ansor kedepan untuk melindungi para kiai?

Kami tetap sesuai dengan salah satu bagian fungsi GP Ansor-Banser sebagai benteng ulama. Siapa pun, kapan pun, diamana pun yang mengina ulama-ulama NU akan kita lawan dengan resiko apa pun. [Ceprudin/003]