Sekolah Belum Siap Menyediakan Tempat Sholat Untuk Siswa

0
296

Semarang, nujateng.com- Hadirnya Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang jam sekolah menimbulkan polemik berkepanjangan. Pasalnya, Permendibud itu menetapkan 5 hari sekolah selama delapan jam (full day school, FDS). Aturan tersebut banyak yang menilai akan memberatkan beban siswa. Apa saja beban siswa yang akan dialami jika sekolah lima hari diterapkan?

Berikut wawancara redaktur nujateng.com bersama Ketua PGSI Jawa Tengah sekaligus Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv.

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap terbitnya Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang jam sekolah?

Saya tegas, Menolak. Ini akan memberatkan siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

Apa saja keberatan-keberatan yang dimaksud?

Pertama; rekomendasi dari psikologi bahwa proses belajar tidak bisa melebihi beban waktu. Kalau dipaksakan bisa menyebabkan anak muda emosional atau marah.

Selain faktor psikologi, apalagi yang mejadikan Permendikbud itu tidak bisa diterapkan?

Kedua; faktor sarana dan prasarana. Hingga saat ini banyak sekolah yang belum memliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk sholat, seperti masjid dan tempat wudlu, itu tidak semua sekolah mempunyai. Jadi begini, kalau Permendikbud itu dilaksanakan dengan kurikulum sekarang, maka anak-anak sekolah hingga jam 4 sore (pukul 16.00 WIB). Sekolah juga mempunyai tanggung jawab atas sholatnya anak-anak. Dan sekarang, sekolah-sekolah yang menerapkan 5 hari sekolah, yang tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk sholat, akhirnya banyak siswa yang tidak melaksanakan sholat dhuhur. Ashar juga, kalau keburu sampai di rumah.

Alasan Mendikbud melaksanakan sekolah lima hari kan untuk pendidikan karakter, apakah itu tidak tepat?

Begini, pendidikan karakter itu sejak dulu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan madrasah diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan pondok pesantren sudah ada sejak bertahun-tahun dan itu sudah membentuk karakter yang sangat baik bagi anak-anak. Keberadaan Madin, TPQ, pesantren yang selama ini membentuk karakter anak-anak dengan sangat baik, akan terhenti secara tidak langsung.

Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh anda untuk menguatkan pendidikan karakter bagi siswa-siswa sekarang ini?

Jawaban saya jelas, cabut Permendikbud No. 23 Tahun 2017. Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan ini. Kalau Nawacita ini ingin benar-benar dilaksanakan, maka sekolah non formal-lah, seperti Madrasah, Pesantren, dan TPQ yang bisa membentuk karakter sesungguhnya. [Ceprudin/002]