Full Day School, Tradisi dan Sejarah Pendidikan Nusantara

0
355
M Husni Mushonifin (memegang megaphone) dalam Aksi Damai #Tolak5HariSekolah di Jl Pahlawan Kota Semarang, Jumat (21/7/17) siang. [Foto: Kang Syukron]

Oleh: M Husni Mushonifin
(Pemandu Program Acara Lentera Budaya Cakra Semarang TV)

Dalam berbagai teori pendidikan menghendaki bahwa untuk mengembangkan potensi manusia harus ada usaha sistematis dan terarah. Negara menjadi satu-satunya lembaga yang wajib menjalankan usaha sistematis dalam mengembangkan konsep pendidikan itu. Hal ini termaktub dalam Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Prinsip pendidikan yang dianut oleh negara kita sejalan dengan pandangan John Locke bahwa tujuan pendidikan setidaknya memuat tiga hal.

Pertama; pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau bangsa.  Manusia sebagai makhluk materiil memang tidak bisa dijauhkan dari kepentingan-kepentingan ekonomi. Hal itu sudah menjadi kodrat, karena sistem ekonomi menyediakan perangkat pemenuhan kebutuhan tanpa saling menghisap manusia satu dan lainnya. Inipun jika sistem ekonomi dijalankan dengan humanis dan tidak eksploitatif. Sehingga pendidikan menjadi sebuah kawah candra-dimuka untuk menggembleng akhlak dan etika dalam memenuhi kebutuhan duniawi.

Kedua; pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatan dan tahapannya. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan menjadi tujuan yang lebih tinggi daripada pemenuhan terhadap kebutuhan duniawi yang termanifestasi dalam aktifitas perekonomian. Dengan penyerapan ilmu pengetahuan yang bertahap sesuai dengan tingkatan usia peserta didik, maka para peserta didik akan mampu menghayati dan menyerap ilmu yang dia peroleh. Ilmu pengetahuan tidak boleh ditransfer secara drill atau sekaligus, karena justru akan mengakibatkan retardasi mental atau depresi. Dalam hal ini, para pendidik dan pemegang kebijakan dalam dunia pendidikan harus berhati-hati.

Ketiga; pendidikan harus mampu mengarahkan manusia kepada karakter dasar agar menjadi manusia dewasa dan bertanggungjawab. Di level ini, pendidikan agama dan moral menjadi sangat penting. Tujuan ini menjadi hal utama dalam menjalankan sistem pendidikan. Jika yang dikejar oleh sistem pendidikan hanya keterampilan peserta didik dalam bekerja, maka pendidikan dianggap gagal dalam mengembangkan karakter peserta didik. Begitupun jika pendidikan hanya berhenti untuk membuat manusia menguasai ilmu pengetahuan, itu hanya akan membuat peserta didik berpikir tanpa batasan moralitas. Manusia boleh menjadi sangat rasioanal dan jenius, tapi jangan sampai menabrak tradisi, budaya, dan jatidiri kemanusiaan.

Negara dan Prinsip Pendidikan

Namun faktanya, negara seringkali mengingkari kewajibannya untuk mengkonseptualisasi hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Bahkan seringkali negara membuat sistem pendidikan hanya untuk mencetak “budak” bagi kepentingan segelintir elit penguasa. Atas dasar kenyataan pahit itu, Paulo Freire, mengajak rakyat pinggiran dan pedesaan yang kerapkali dibodohi untuk bisa keluar dari jebakan kurikulum yang dibuat oleh negara. Dia menamai gagasannya ini dengan “pendidikan untuk rakyat tertindas”.

Baru-baru ini, pengingkaran negara terhadap prinsip-prinsip pendidikan itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi. Pengingkaran prinsip pendidikan itu terlihat dengan bagaimana Mendikbud dengan keras kepala memaksa diberlakukannya Full Day School yang justru akan mematikan karakter peserta didik.

Pemaksaan Permendikbud kontroversial itu bukan hanya mematikan karakter peserta didik, tapi juga mematikan instrumen pendidikan lain seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren sebagai soko guru pendidikan karakter Nusantara. Kita tahu bahwa kedua instrumen pendidikan itu adalah sistem pendidikan tertua yang ada di Nusantara dan mampu mengawal peradaban serta terus memodernisasi kebudayaan anak-anak bangsa. Tapi tega-teganya Muhadjir Effendi mengingkari sejarah kedua instrumen pendidikan itu dengan memaksa diberlakukannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Tercetusnya Permendikbud itu bukan hanya mengingkari prinsip-prinsip pendidikan saja, tapi juga telah mengingkari khazanah dan tradisi pendidikan yang khas Nusantara. Tradisi pendidikan yang khas Nusantara seperti madrasah diniyah (Madin) dan pondok pesantren telah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar yang menyangga eksistensi bangsa ini.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa tidak lepas dari peran para alumni Madin dan pesantren, sebut saja KH Hasyim Asy’arie, KH Wahab Chasbullah, KH Sholeh Darat, KH Wahid Hasyim, Tan Malaka, Sutan Syahrir, Mohamad yamin, Mohamad Hatta, dan Soekarno sendiri. Ada juga para pejuang kemanusiaan di zaman modern ini seperti Prof Dr Syafi’i Ma’arif, Prof Dr Quraish Syihab, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) serta Almarhum Gusdur dan KH Hasyim Muzadi.

Artinya, diakui atau tidak, Madin dan pesantren adalah dua lembaga pendidikan yang mampu menelurkan peserta didik yang dewasa secara mental dan kepribadian. Serta mampu membentuk watak produktif, bukan hanya produktif dalam hal materi, tapi juga pemikiran dan gagasan.

Seandainya pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, bersikeras memberlakukan Permendikbud No 23 Tahun 2017, itu artinya Mendikbud telah mengingkari tradisi pendidikan yang khas Nusantara, yang dengan sangat jelas telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penyangga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.