PWNU Jateng Tolak Full Day School

0
544

Semarang, nujateng.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah setelah melakukan kajian mendalam memutuskan menolak terkait aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS) yang akan diterapkan, Minggu (18/6/2017)

Dalam surat penolak an tersebut, PWNU Jawa Tengah memandang perlu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat NU yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo dengan alasan bahwa masayarakat telah dibuat resah dengan adanya kebijakan yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah /delapan jam (full day school) di sekolah.  Keresahan tersebut tercermin dari banyaknya tuntutan yang disampaikan kepada PWNU Jawa Tengah agar menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Berikut isi surat penolakan FDS tersebut

  1. Masyarakat telah dibuat resah dengan adanya kebijakan baru yang digulirkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan tentang sekolah / delapan jam belajar (full day school) di sekolah. Keresahan itu tercermin dari banyaknya tuntutan yang disampaikan kepada PWNU Jateng agar menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan tersebut.
  2. Dalam diskusi, kajian dan pengamatan kami di PWNU Jateng terhadap fakta di lapangan menujukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap untuk menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (full day school) baik dari segi sarana-prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan lima hari sekolah delapan jam pelajaran (full day school).
  3. Adapu penerapan lima hari sekolah/ delapan jam belajar (full day school) yang didasarkan pad asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar.  Di beberapa kota besar di Indonesia, masih banyak sekolah yang tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.
  4. Selain hal yang tercantum dalam point ke 3, realitas masyarakat juga selama ini telah membantu pemerintah melakukan pendidkn karakter anak bangsa dengan mendirikan satuan-satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan agama yang diselenggarakan di madrasah-madrasah diniyah. Pendidikan di madrasah diniyah hampir seluruhnya diselenggarakan pada waktu sore hari mulai jam 14.00-16.00. oleh sebab itum penerapan kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (full day school) dipastikan akan mematikan eksistesi madrasah diniyah yang nota-bene telah terbukti menghasilkan siswa atau santri muslim yang moderat, toleran dan menjunjung nilai luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, PWNU Jawa Tengah sepenuhnya mendukung sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menolak implementasi kebijakan sekolah lima hari di sekolah-sekolah.

Lima point tersebut ditanda tangani oleh Rais Syuriah PWNU Jateng, KH. Ubaidullah Shodaqoh, Katib, KH. Ahmad Sya’aroni, M.SI, PJ Ketua, Dr. H. Najahan Musyafak, MA, sekertaris, Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag. (Abdus Salam/003)