Pancasila sebagai Percakapan Publik

0
175

Oleh: Tedi Kholiludin

Ketika menyampaikan pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, salah satu proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, menegaskan tentang bagaimana mestinya bangsa Indonesia hidup berpancasila. Pancasila, kata Hatta, “…tidak boleh dijadikan amal di bibir saja,” karena jika demikian, “…berarti pengkhianatan pada diri sendiri.” Hatta melanjutkan, Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.” (Hatta: 1978, 21).

Hatta menekankan Pancasila pada sisi implementsi pada pidatonya tersebut. Ia merefleksikan pelbagai kejadian di masa-masa tersebut dimana Pancasila disebutnya belum meresap ke dalam jiwa rakyat. Manusia saling membunuh sesamanya hanya karena masalah sepele dan kadang hanya berbeda pemikiran saja.

Ironisnya, situasi yang sama juga ditemukan di lingkungan aparatur negara. Hatta bercerita tentang kejadian penahanan seseorang yang dituduh mencoba mencuri becak. Saat berada di tahanan, ia tidak diberi makan yang cukup selama beberapa hari. Akhirnya, sang tertuduh kemudian terjatuh dan meninggal ketika diadili. Kata Hatta, pihak keamanan yang menahannya beralasan kalau mereka tidak diberi anggaran yang cukup. Alasan ini menurut Hatta tentu saja tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan, “…dan terutama dasar Pancasila.” Hatta melanjutkan dengan agak geram, “Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!” (Hatta: 1978, 21).

Hatta tak membaca semua isi pidatonya, karena kondisi fisiknya yang tak memungkinkan. Halida Hatta, puteri bungsu beliau yang melanjutkan membaca pidatonya tersebut.

***

Pada Rabu (7/6) kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara. UKP-PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017. Yudi Latif, seorang akademisi dan pengamat sosial-politik, dipercaya sebagai Kepala UKP-PIP. Sementara Megawati Soekarno Putri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Nama-nama lain yang mengisi jajaran pengarah berasal dari tokoh negara, tokoh agama dan masyarakat serta pensiunan polisi dan Tentara Nasional Indonesia (pasal 5). Mereka yang ada disana adalah Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi’i Ma’arif, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yawenoe, Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek AWS.

Unit kerja ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan (pasal 3).
Percakapan tentang dasar negara Pancasila kembali mengemuka, tak hanya berbarengan dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni, tetapi juga karena potensi disintegrasi yang begitu menyeruak. Baik yang dilatari oleh kebangkitan politik identitas, maupun distribusi yang dianggap tidak adil.

Pembentukan unit ini, mengingatkan kita pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang mendesain program penataran Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Suharto. Hanya saja, secara formal, ada perbedaan posisi diantara keduanya. Jika BP7 adalah lembaga tinggi negara, UKP-PIP merupakan lembaga non-struktural yang berada dan bertanggungjawab kepada presiden.

Di era Suharto, pemasaran Pancasila banyak mengandalkan institusi negara atau state-sponsored. Polanya bersifat top-down. Strategi ini tentu tidak selalu salah, karena saluran ideologisasi diperlukan juga melalui instrumen negara. Hanya saja, mengandaikan negara sebagai satu-satunya agen, tentu potensial menjadikan Pancasila hanya sebagai “amal di bibir saja” seperti disitir Hatta.

Makanya perlu cara lain untuk menggenapi pola top-down, yakni bottom-up. Meski UKP-PIP ini adalah lembaga yang diinisiasi oleh negara, tetapi kehadiran para pemimpin kelompok masyarakat yang duduk di Dewan Pengarah, memungkinkannya bisa memadukan dua jalur tersebut. Pancasila, pada gilirannya, disemai dengan menggunakan bibit kearifan lokal. Seperti yang diakui oleh Sukarno, ia bukanlah penemu Pancasila, karena Pancasila digali dari bumi nusantara. Artinya, ruh, nilai dan falsafah Pancasila sebenarnya mengakar dalam tradisi serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam beberapa kasus, penerimaan Pancasila sebagai sebuah kontrak bersama oleh kelompok masyarakat, memang memerlukan justifikasi-justifikasi yang datang dari tradisi mereka. Saya ingin mencontohkan penerimaan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Pancasila pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Sukorejo, Situbondo 21 Desember 1983. Di tengah kuatnya peran negara dalam sosialisasi Pancasila, NU mengambil cara lain; menanamkan nilai-nilai Pancasila “dari bawah.” Dasar penerimaannya berakar dari tradisi keagamaan yang sangat khas. Ijtihad politik ini kemudian menghasilkan sebuah rasa kepemilikan terhadap Pancasila sangat mengakar. Buah dari model bottom up ini terefleksikan dalam ketegasan sikap organisasi yang didirikan pada tahun 1926, terhadap munculnya gerakan-gerakan primordial atas nama agama akhir-akhir ini.

Situasi lain yang penting dicermati adalah sindiran Hatta tentang sikap aparat negara yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti yang saya kutip di bagian awal tulisan ini. Karena aparatur sipil negara ini adalah abdi rakyat, maka teladan mereka sangat diperlukan. Jika tindakan korupsi dan politisasi agama masih menggejala, maka titik bidik pertama dari UKP-PIP semestinya adalah aparatur negara. Bagaimana jika seorang guru atau dosen sebuah lembaga pendidikan negeri misalnya, justru mengajarkan anak didiknya untuk semakin melebarkan jurang antara “kita” dengan “mereka.”

Catatan saya yang terakhir, karena hidup di era demokratis, maka potensi Pancasila untuk untuk menjadi percakapan publik, sangat dimungkinkan. Meskipun hal ini juga bukan berarti kita menjadikan Pancasila sebagai cek kosong yang bisa diisi apapun. Kerangka percakapannya harus disepakati, bahwa apapun tafsirannya, harus tetap mengacu pada kehendak awal Pancasila sebagai alarm kebangsaan. Pengingat kepada segenap bangsa Indonesia tentang kenyataan bahwa negara ini multikultural, beragam namun ingin hidup bersama. Karenanya, Pancasila tak hanya memiliki landasan politik tetapi juga etika yang “…tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.”