Hasyim Asy’ari Nilai Sistem Pemilu Belum Ideal

0
827
Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Tengah Hasyim Asy’ari.

Semarang, nujateng.com- Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Tengah Hasyim Asy’ari menilai revisi kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor  1/2015 tentang Pilkada yang telah menjadi UU Nomor 1/2015 menjadi UU Nomor 8/2015 belum akan membuat sistem Pemilu di Indonesia menjadi ideal.

Saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk “Problematika Revisi UU Pilkada Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak” di Kantor DPD RI Jateng Semarang, belum lama ini ia  mengatakan, UU Pilkada dibahas oleh DPR selaku kepanjangan tangan parpol. Sedangkan parpol cenderung membuat sistem yang menguntungkan mereka, sekaligus menghindari hal yang menyulitkannya dalam Pemilu.

“Pilkada dan pemilu lainnya didesain oleh parpol. Revisinya dibahas oleh DPR. Idealnya diserahkan pada para ahli independen seperti di Perancis,” ujar Wakil Ketua PW GP Ansor Jateng yang pernah jadi komisioner KPU Jateng dan kini memimpin lembaga kajian bernama Rumah Pemilu ini.

Dosen Hukum Tata Negara Undip bergelar Doktor ini menyatakan, banyak pasal di dalam UU 8/2015 tersebut yang memberi kesempatan adanya pelanggaran, sekaligus membuat sulit pengawas pemilu maupun penegak hukum untuk memberi sanksi.

Ia sebutkan, pasal 187A menempatkan peserta dan pemilih di Pilkada sebagai subyek pelaku politik uang yang sama bersalahnya. Pada ayat 1 dan 2 menyebutkan pemberi dan penerima uang dihukum terendah dua tahun dan denda paling sedikit Rp 500 juta. Sanksi yang terlalu berat tersebut akan sulit diterapkan sebab syarat-pembuktiannya tidak mudah dan penegak hukum akan dilanda kebingungan.

“Aturan itu jelas tidak efektif mengatasi politik uang. Karena penegak hukum bingung menerapkan sanksi yang terlalu berat sehingga suap politk akan jadi kewajaran,” tutur pria kelahiran Pati yang semasa sekolah di Kudus aktif di IPNU ini.

Sementara itu, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Muqowwam yang paparannya menyampaikan, UU Pilkada memang harus direvisi karena dari 269 Pilkada serentak di tahun 2015 ada banyak masalah.  Diantaranya pembiayaan melalui APBN, bukan APBD masing-masing daerah.

“Kami punya pandangan sama dengan DPR dalam hal identifikasi masalah Pilkada. Namun di DPR, tidak ada satu fraksi pun yang mengusulkan Pilkada serentak dibiayai APBN padahal menjadi penting jika ingin keserentakan,” kata tokoh nahdliyin yang semasa mudanya aktif di IPNU dan Ansor Jawa Tengah ini.

Ia berpendapat idealnya APBN yang membiayai seluruh Pilkada sehingga KPU dan Panwas tidak terganggu oleh subjektifitas lokalitas daerah.

“Jika dana dari APBD, pengaruh petahana, keluarga petahana dan DPRD sangat besar,” papar mantan anggota DPR dari PPP ini.

Ia mengusulkan, seorang calon kepala daerah harus menjadi penduduk daerah tersebut minimal satu tahun. Itu agar tidak terjadi lagi orang luar daerah tiba-tiba datang nyalon, lalu kembali ke tempat tinggal asalnya ketika kalah.

“Mestinya orang nyalon Bupati atau Walikota itu sudah ber-KTP setempat minimal satu tahun. Agar dia mengenal dan dikenal warganya dengan baik,” tutur senator yang berharap revisi selesai Juli nanti.

Pembicara ketiga, Ketua KPU Jateng Djoko Purnomo memaparkan, KPU berharap pasal tentang pelanggaran diperbanyak sanksi administratifnya. Sebab selama ini sanksi pidana tidak pernah bisa diterapkan karena melibatkan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Prosesnya terlalu pajang dan sering mentah di pengadilan akibat kurangnya alat bukti atau saksi, atau kasus kadaluarsa oleh karena batasan waktu penyelesaian yang terlalu singkat.

“Harapan kami, revisi UU Pilkada banyak memuat sanksi administratif. Misal, pelaku politik uang didiskualifikasi oleh KPU atau Panwaslu. Prosesnya cepat dan efektif,” ujarnya.

Djoko melanjutkan, sengketa di MK dalam ajang Pilkada serentak tahun 2015 kemarin  juga memberikan pelajaran perlunya penyederhanaan penyelesaian sengketa agar tidak menumpuk di MK. Maka dia setuju adanya usulan penguatan peran Bawaslu sebagai pemutus perkara. [Ichwan/002]