Konsep Positivisasi Hukum Islam

1
696
– Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, H. Abu Hapsin. Foto: Ceprudin

 

Semarang, nujateng.com – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, H. Abu Hapsin, mempunyai gagasan menarik mengenai positivisasi hukum Islam di Indonesia. Menurutnya, hukum Islam harus terlebih dahulu ditransformasikan menjadi tradisi yang hidup (living traditions) di masyarakat.

“Nilai-nilai hukum Islam harus menjadi living traditions dulu di masyarakat. Setelah itu baru bisa diangkat menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia,” papar alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri ini, saat disambangi di kediamannya, Selasa, (5/4) malam.

Hidup di negara yang berasaskan Pancasila ini, lanjutnya, harus bersabar dalam menegakkan syariat Islam. Ayat-ayat yang bersumber dari hukum Islam tak bisa serta merta menjadi hukum positif di Indonesia. Hal itu menanggapi sebagian kelompok yang tak sabar ingin memformalkan syariat Islam menjadi peraturan perundang-undangan.

“Jadi memang harus bersabar, karena bekerja dua kali. Pertama tugas ulama mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam tradisi yang hidup di masyarakat. Setelah itu baru bisa dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan,” tambah alumnus  University of California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat ini.

Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng ini berpandangan, mengangkat living traditions menjadi hukum positif tidak bertentangan dengan disiplin ilmu hukum manapun. Bahkan, dalam merumuskan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Gagasan yang disampaikan Abu Hapsin ini mirip dengan gagasan besar almarhum mantan ketua PBNU, Kiai H. MA Sahal Mahfudz. Menurut Abu, apa yang disampaikannya mirip dengan yang digagas Kiai Sahal melalui fiqh sosialnya. Kiai Sahal, pernah menegaskan bahwa fiqh sosial tidak akan diformalkan menjadi hukum positif.

Etika Sosial

”Statemen KH Sahal Mahfudz yang disampaikan pada waktu penerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) menegaskan bahwa poin penting fiqh soial diantaranya adalah fiqh tidak akan diformalkan menjadi hukum positif. Itu bagus sekali gagasan kiai sahal, sekaliber kiai besar,” terangnya.

Bedanya, lanjut Abu, dalam bahasa Mbah Sahal, fiqh itu harus ditranformasikan kedalam etika sosial. ”Kalau bahasa saya fiqh itu harus ditransformasikan menjadi living traditions,” jelasnya.

Gagasannya, tambah Abu, pernah disampaikan di depan pemerintah dan akademisi negara tetangga, Filipina. Pada kesempatan itu ia menegaskan bahwa bahwa syariat Islam tak harus menjadi hukum positif negara.

“Saya sampaikan begini, ‘you can be a good Muslim without being an Islamic state’ (kamu bisa menjadi Muslim yang baik tanpa harus menjadi negara Islam)”. Sudahlah tidak usah formal-formalan syariat Islam. Dan gagasan ini mendapat sambutan baik, Alhamdulillah,” tegasnya.

Abu Hapsin sepertinya sudah menggagas ini dengan petimbangan panjang. Ia mencoba gagasannya pada level teknis. Hematnya, pada level teknis pemerintah dan DPR dapat mengambil etika sosial atau living traditions sebagai sumber untuk merumuskan undang-undang.

Abu mencontohkan masalah minuman keras. Hematnya, ketika sudah menjadi living traditions, bahwa suatu masyarakat sudah menganggap minuman keras itu barang yang berbahaya dan menjijikan, maka sah jika dianggkat menjadi hukum positif.

”Nah, dalam hal ini suatu pemerintah daerah, umpanya, ketika membuat Perda dasarnya bukan lagi ’Innamal khamru wal maisiru…..’. Tapi pemerintah merumuskan peraturan pelarangan minuman keras dari sebuah living traditions yang itu merupakan nilai-nilai hukum Islam,” tandasnya. [Ceprudin/003]