Jokowi: Aksi Sinergi adalah Kerja Gotong Royong.

0
721
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), Menteri PUPR Basoeki Hadi Moeljono, Gubernur BI Agus Martowardojo (ketiga kiri), MendagThomas Lembong (kedua kiri), dan Mendes PDTT Marwan Jafar menghadiri peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Foto: Wahyu Wening.

Brebes, nujateng.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo  meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan. Program tersebut merupakan solusi untuk berbagai persoalan dalam proses pembangunan ekonomi di desa yang diakibatkan oleh ketidaktepatan model pendekatan dan kebijakan di masa lalu. Program tersebut juga merupakan pewujudan Nawacita ketiga dan ketujuh, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa.

Program sinergi adalah cara tepat menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik seperti diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan yang bersifat Indonesia Sentris. Melalui berbagai kebijakan yang mengena, strategi pembangunan tepat sasaran dan koordinasi pemerintahan daerah dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, niscaya semua kedaulatan itu akan bisa terwujud lebih cepat.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa inti dari aksi sinergi adalah kerja gotong royong. Harus ada kerja gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Antara BUMN, swasta dan masyarakat, baik itu petani, nelayan, pelaku UKM dan lainnya.

“Intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan juga masyarakat baik itu petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya,” tegas Jokowi, seperti lansir dari www.presidenri.go.id.

Apalagi saat ini sudah ada Undang-undang Desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi dengan memberikan berbagai dukungan termasuk pemberian dana desa. Semua sarana dan prasarana termasuk regulasi telah disediakan dan ditata ulang oleh Presiden Jokowi untuk melancarkan aksi sinergi untuk memperlancar dan mempercepat kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menjelaskan, pertanian desa adalah sektor penting yang mendat perhatian penuh pemerintah Jokowi. Karena itu, program Dana Desa juga diarahkan untuk membangun infrastruktur yang memperkuat sektor pertanian desa. Misalnya membangun sarana irigasi, jalan usaha tani dan sejenisnya.

“Petani kita di desa-desa sudah saatnya maju. Program harus menyentuh langsung masyarakat desa, petani desa, buruh tani, pedagang. Pokoknya masyakat desa harus merasakan betul program itu,” ujarnya saat ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Brebes, Jateng, Senin (11/4), kemarin.

Marwan menambahkan, Dana Desa adalah program yang sudah menjadi bagian dari komitmen pemeritah untuk dijalankan. Jumlah Dana Desa pun terus ditingkatkan, dimana tahun ini mencapai Rp 47 triliun dan rata-rata per desa menerima Rp 700 – 800 juta. Tahun depan nilainya pun akan meningkat lagi menjadi sekitar Rp 81 triliun.

“Infrasruktur desa sebagai prioritas dana desa, tentunya juga akan mendukung pertanian desa. Menghidupkan perekonomian hasil pertanian juga. Ini artinya program tersebut menyentuh langsung masyarakat desa karena yang melakukan juga masyarakat desa. Fokus Presiden menjadikan desa yang kuat kita kawal,” tegas Menteri Marwan. [003/003]