Batas Minimal Usia Nikah Perlu Dikaji Ulang

0
1003
Halaqah dan Bahtsul Masail Pernikahan Usia Dini. Foto: Ichwan

 

Lasem,nujateng.com – Perkawinan atau nikah di usia anak, yakni usia dini menurut batas umur dewasa, diharapkan dilarang oleh negara. Pertimbangannya adalah mencegah kerugian atau kerusakan (mafsadat dan madhorot) yang  banyak menimpa. Selain itu, kawin usia dini bisa menimbulkan pelanggaran hak primer atas perlindungan akal (hifdzul aql) maupun hak perlindungan atas jiwa (hifdzun nafs).

Batas minimal usia anak menurut UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, dipandang sudah baik, namun perlu dipertimbangkan untuk menaikkan batas usia minimal tersebut atau ditambah dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya.

Demikian simpulan dari Halaqoh dan Bahsul Masail bertema Pernikahan Usia Anak yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang, Sabtu (19/3).

Hadir sebagai Narasumber adalah Pengasuh Ponpes Al Amin Sarang, Rembang, KH Fathurrahman, MA, Pakar Maqasid as-Syariah Dr Arwani Syairozi, dan Pakar Fiqih Perempuan KH Husein Muhammad. Dimoderatori oleh Dr Abdul Jalil.

Adapun para mubahis (peserta bahsul masail) diantaranya KH Kamil Majid Sarang, KH Ahmad Badawi Kudus, Gus Rosih Sarang, Dr Jamal Makmur Asmani Pati, dan sejumlah kiai di Kabupaten Rembang.

Para mubahis mendiskusikan bahwa perkawinan itu setidaknya memiliki lima tujuan (maqasid an nikah). Yaitu syiar agama, membangun keluarga yang harmonis, melampiaskan hasrat seksual sesuai norma agama, menjaga keberlangsungan umat manusia, dan menjaga garis keturunan agar tidak terjadi kerancuan.

Dalam hal mencapai tujuan tersebut, diperlukan perangkat yang bagus diantaranya menyiapkan calon pengantin secara sempurna baik jasmani maupun rohaninya. Maka pengaturan pembatasan usia termasuk dalam upaya menyiapkan mental dan fisik seseorang dalam menempuh hidup berumah tangga.

Dalam pandangan fiqih, terang DR Arwani Syaerozi, mengawinkan anak perempuan yang belum akil baligh (belum cukup umur) diperbolehkan. Sah nikahnya. Namun si perempuan memiliki hak khiyar (hak memilih) ketika telah beranjak dewasa.

“Namun sebagian ulama menyatakan tidak boleh menikahkan anak yang belum akil baligh,” tuturnya.

Oleh karena mempertimbangkan  hak dasar anak untuk mendapat pendidikan, hak untuk menikmati masa kecil, dan agar sesuai dengan tujuan perkawinan, maka diharapkan negara melarang perkawinan usia anak. [Ichwan/003]