NU Wajib Perangi Korupsi

0
764
Pendiri KP2KKN Jawa Tengah Mahfudz Ali (tengah)Ceramah pada malam Lailatul Ijtima' di kantor PWNU Jateng, Jl. Dr Cipto 180 Semarang, Rabu (24/2).Foto: Ceprudin

Semarang,nujateng.com – Penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Namun, angka korupsinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena itu, ormas keagamaan mempunyai peran penting untuk memberantas tindak pidana luar biasa ini.

Demikian disampaikan Pendiri KP2KKN Jawa Tengah, Mahfudz Ali, pada malam Lailatul Ijtima’ di kantor PWNU Jateng, Jl. Dr Cipto 180 Semarang, Rabu (24/2). Ia menyampaikan bahwa Ormas Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar mempunyai peran strategis dalam membantu negara memerangi koruspi.

”Warga NU wajib turut andil dalam pemberantasan korupsi. Andai uang itu bisa dikelola dengan amanah (tidak dikorupsi), maka pendididikan, kesehatan, sandang, pangan, bahkan listrik bisa dijamin oleh negara. Warga negara ini yang mayoritas Muslim dan NU, juga turut merasakannya,” tambahnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Rais Syuriah, KH Hadlor Ikhsan, Katib Syuriah, KH Ahmad Syaroni, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman dan warga Nahdliyin sekitar Kota Semarang.

Berdasarkan data sensus penduduk, warga negara Indonesia 87 persen penduduk adalah muslim. Dari jumlah 87 persen muslim itu, katanya, mayoritas warga NU. Karena itu, NU juga wajib bangkit melawan korupsi. Indonesia, katanya, adalah negara yang kaya raya. Negeri ini, kekayaannya melimpah ruah baik di darat maupun di laut.

“Tapi penyakit korupsi di negeri ini semakin tinggi. Menteri Kelautan dan Perikanan pernah menyatakan dari ilegal fishing saja negara mengalami kerugian sekitar 40 triliun pertahun,” katanya.

Kerugian Negara

Wakil Walikota Semarang periode 2005-2010 ini menambahkan, selain dari ilegal fishing negara juga mengalami kerugian dari praktik ilegal loging. Kerugian negara dari daratan yang tampak jelas dari hutan.

“Kerugian negara dari darat yang tampak adalah ilegal loging. Setiap tahunnya negara mengalami kerugian 32-42 triliun pertahun. Pertahun negara mengalami kerugian 80 triliun pertahun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Dosen Unisula itu juga menyinggung soal kebocoran anggaran pembelanjaan negara. ”Menurut beberapa riset, kebocoran anggaran dari APBN mencapai ratusan trilun. Itu hanya APBN, belum ABPD Provinsi dan APBD kota/kabupaten dari seluruh Indonesia,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, ternyata angka kemiskinan terus meningkat. Ia pun heran mengapa negeri yang penduduknya mayoritas muslim tapi tingkat korupsinya sangat tinggi. Hal ini, katanya, tak lepas dari peran ketua partai politik.

”Kuncinya adalah pada pemimpin masing-masing partai. Jika pemimpin partainya tegas melarang korupsi, tidak akan ada korupsi. Karena partai politik itu juga dapat uang darimana? Bisa mengadakan pertemuan ini itu darimana?” tukasnya.[Ceprudin/003]