Kemenag siap kerja sama dengan LK PSDM Lintas Organisasi

0
659
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.[Foto: www.kemenag.go.id]

 

Jakarta,nujateng.com- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) siap bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (LKPSDM) dari berbagai Organiasi.

“Kementerian Agama siap bekerja sama dan membantu LK PSDM, apalagi apa yang diperjuangkan LK PSDM adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan, perhatian dan pelayanan” jelas Menag saat menerima LK PSDM lintas organisasi  di Ruang Kerja Menag, Gedung Kemenag, Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (04/02).

Ikut mendampingi Menag, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Mudhofir, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, Muharrom dan Kasubdit Pendidikan Diniyah, Jazadi.

Tak kurang, 12 orang dari berbagai organisasi, yakni, Rumadi (Ketua Lakpesdam NU), Ahmad Suaedy, Dadi Darmadi, Marzuki Wahid, B Ertanto (TAF), Saduddin Sabilurrosad, Abdullah Ubaid, Ulfi, Nino Rambo W Lodang (Yasalti), Veryanto Sitohang (Aliansi Sumut bersatu), Tedi Kholiluddin (eLSA Semarang) dan Afif Toha (SATU NAMA) bersilaturahim ke Ruang Kerja Menag dan berdiskusi tentang dua hal, yakni tentang Program Pengembangan Wawasan Keulama’an (PPWK) dan Inklusi Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili rombongan, Rumadi mempresentasikan PPWK dan Inklusi Sosial. “PPWK bertujuan untuk mencetak tokoh agama atau memberi semacam pengetahuan kepada calon ulama dan pengasuh Pondok Pesantren untuk memahami berbagai macam problema kehidupan, selain agar mampu menterjemahkan doktrin agama dalam misi kemanusiaan dan keadilan sosial, di tengah arus globalisasi. Kami atas nama Lakpesdam NU, bekerja sama dengan PB NU, UNU Jakarta (Pasca Sarjana Jurusan Kajian Islam Nusantara), PC NU se Indonesia maupun ormas lain agar mampu mengembangkan wawasan dan gerakan yang mengayomi dan membimbing” tutur Rumadi.

Sedangkan Inklusi Sosial adalah sebuah upaya untuk meminimalisir diskriminasi atas nama agama dan kepercayaan.

“Meski demikian, kami masuk bukan atas nama agama, tapi lebih pada sosial kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Jadi, bukan hanya Islam, Kristen, namun juga agama dan kepercayaan minoritas yang tersisih secara sosial. Jadi diantara kami ini, banyak yang melakukan penelitian di daerah konflik, dimana, dukungan negara belum memadai. Karenanya, harapan kami, Kemenag dengan kekuatan dan legal formalnya, berkenan membantu kami. Dukungan itu mungkin bisa berbentuk surat dukungan, agar warga minoritas bisa mendapatkan surat nikah, surat kelahiran, KTP dan lain sebagainya” imbuh Rumadi.

Sementara itu, Menteri Agama memberi saran agar LK PSDM melayangkan surat resmi. “Kementerian Agama siap membantu hal-hal yang dibutuhkan, asal sesuai kewenangan kami. Jika KTP, Akte itu adalah wewenang Kemendagri. Kemenag bekerja berdasar atas legalitas. Jadi, mungkin bisa dibuat surat resmi daerah mana saja yang membutuhkan surat dukungan begitu. Dan, apa yang kita lakukan ini adalah masa depan kita bersama. Iya, sepakat ini tidak hanya masalah teologi, namun masalah sosial dan kewarganegaraan. Banyak masalah, tidak hanya di Islam, namun hampir di semua agama, nah, itulah tantang kita. Karenanya, RUU PUB itu kami pandang tepat dan semoga saja mampu menjadi terobosan hukum yang solutif bagi bangsa tercinta ini,” harap Menag lirih. [Pujianto/003]