Pemerintah Perlu Tingkatkan Fasilitas Haji

0
675
Nur Shoib . Foto: Dokumentasi Pribadi

 

Semarang, nujateng.com- Anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Tengah, Nur Shoib mengingatkan kepada pemerintah supaya meningkatkan fasilitas bagi jamaah haji.

“Upaya pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dalam meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik bagi jamaah haji Indonesia pada musim haji 2015 M/1436 H, ternyata bagi sebagian jamaah haji masih menyisakan masalah di lapangan,” katanya saat dihubungi via telpon, Minggu (10/5/15).

Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah ini, mengungkap hasil pemantauan selama melaksanakan tugas pemandu haji. Latar belakang jamaah haji Indonesia yang mayoritas berasal dari pedesaan dan telah berusia senja, permasalahan dan kendala yang di hadapi jamaah ketika di tanah suci sebenarnya dari waktu ke waktu relatif sama.

“Permasalahan tersesat di jalan, kehilangan uang dan barang, kesulitan menggunakan fasilitas lift/escalator, penggunaan closet, terkunci di kamar dan sebagainya selalu ada,” tuturnya.

Menurutnya, harus ada solusi kongkrit dari pemerintah sehingga kejadian seperti itu tak selalu terulang dan bisa diminimalisir. Hematnya, ada beberapa solusi yang bisa dilalukan.

Materi Adaptasi

“Pertama, perubahan orientasi manasik haji. Kalau selama ini materi yang diberikan lebih banyak aspek ritualnya, maka penting juga memberikan pemahaman tentang adaptasi hidup saat di negara lain yang dari sisi kultur, bahasa, setting sosial, cuaca dan ketersediaan infrastuktur sudah pasti berbeda sebagaimana di Indonesia,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, peran serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus memberikan materi simulasi dan praktik bagaimana hidup di tanah suci. Tujuannya sudah barang tentu agar jamaah haji dapat lebih banyak memiliki pengalaman dan dapat mengenali medan.

“Sederhana saja, misalnya bagaimana cara menyimpan uang dan barang, menggunakan fasilitas maktab/hotel dari mulai lift, kunci pintu otomatis, closet, AC dan lain-lainnya. Penambahan anggaran manasik baik yang dilaksanakan di KUA maupun di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,” sarannya.

Terakhir, kata dia, solusi untuk persoalan fasilitas haji adalah anggaran. Menurutnya, minimnya anggaran yang tersedia berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan manasik haji. Sementara silabus dan materi yang harus disampaikan kepada jamaah begitu banyak. [Ceprudin/003]