RMI Jateng Nilai Rencana Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Tepat

0
752
Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed. [Foto: Mukhamad Zulfa]

Semarang, nujateng.com- Rencana kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang sekolah 5 hari dinilai tidak tepat oleh beberapa pihak. Rencana kebijakan ini dianggap masih belum strategis dan bahkan kontra produktif jika diterapkan di Jawa Tengah. Rencana kebijakan Gubernur Ganjar menjadi pertimbangan serius organisasi masyarakat, LSM dan aktifis lembaga pendidikan.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed menolak rencana yang dilontarkan Gubernur Ganjar Pranowo. Gus Rozien mengungkapkan, rencana kebijakan Ganjar Pranowo sebetulnya bagus, akan tetapi belum sepenuhnya tepat jika dilaksanakan di Jawa Tengah. “Jika kebijakan itu diterapkan, akan berdampak pada ritme pembelajaran. Pertama, pelajar di Jateng masih membutuhkan pendidikan diniyyah atau sekolah agama pada sore hari. Ini penting, karena pendidikan diniyyah sore masih menjadi tumpuan basis moral anak-anak kita. Jadi, jadwal sekolah 5 hari perlu dikaji ulang,” ungkapnya.

Menurut Gus Rozien, dalam database RMI, di Jawa Tengah ada sekitar 1.700 pesantren dan madrasah yang memiliki kurikulum dengan format sore hari. Kebijakan sekolah lima hari, dengan jam padat dari pagi hingga siang, akan berdampak pada jam pelajaran sekolah diniyyah.

Rozien menambahkan, “Kedua, libur sekolah pada hari Sabtu dan Minggu, perlu ditimbang lagi manfaat dan mudharat (kerugian) nya. Jika tidak diisi dengan kegiatan produktif, maka tidak ada manfaatnya. Ketiga, kebijakan ini, hanya cocok jika diterapkan di kota Metropolitan, semisal Jakarta, “terangnya. Menurutnya, kondisi Jakarta yang macet parah menjadikan anak-anak yang sekolah membutuhkan perjalanan lebih lama, hingga kelelahan di akhir pekan. Sedangkan di Jawa Tengah kondisinya tidak demikian.

Dalam pandangan Gus Rozien, pemerintah sebaiknya menyelenggarakan forum kajian dan riset tentang hal ini, sebelum mengeksekusi kebijakan. “Riset kebijakan, evaluasi dan dengar pendapat dari ormas, pengasuh pesantren dan aktifis pendidikan, sangat penting untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan ini,” tegas Rozien. [Mukhamad Zulfa/002]