Bedakan Melayani dan Membuka Warung Makan di Bulan Puasa

0
974
Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH M Dian Nafi' . [Foto: Ceprudin]

Semarang, nujateng.com- Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH M Dian Nafi’ mengatakan, masyarakat harus bisa membedakan antara membuka warung dan melayani pembeli.

Menurutnya, membuka dan melayani pembeli itu berbeda. “Harus dibedakan buka (warung) dan melayani (pembeli). Kalau buka itu ya buka, seperti menawarkan diri, kalau melayani, warungnya tertutup,” katanya, usai acara ‘Halaqah Pengembangan Leadership Pimpinan Pondok Pesantren’, Minggu (14/5) di Hotel Aston Semarang.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo ini, warung yang melayani, warungnya dalam keadaan tertutup. Namun, ketika ada orang yang tidak berpuasa membeli harus dilayani. “Bahasa fisiknya, (harus) ketuk pintu, lalu dilayani (oleh pemilik warungnya),” sambungnya.

Kiai yang gemar menulis ini membeberkan kriteria orang-orang yang boleh tidak berpuasa dalam Islam. Orang tersebutlah yang dimaksud dilayani oleh pemilik warung. “Jadi kalau warung melayani pembeli yang sedang musafir (bepergian, red), udzur syar’i (ada halangan, red), haidl, nifas, tidak berpuasa karena keyakinan,” paparnya.

Meskipun demikian, ia tetap berpesan kepada warung-warung yang melayani pembeli di bulan Ramadlan. Menurutnya, ciri khas orang Indonesia adalah selalu mengedepankan kode etik dan kesopanan. “Namun (meskipun melayani pembeli) tetap saja dalam kode etik,” paparnya.

Belajar Puasa

Meskipun demikian, ia menyadari betul bahwa tahapan iman seseorang yang sedang berpuasa itu beragam. Menurutnya, warung yang tutup itu untuk menghormati masyarakat yang masih taraf belajar dalam berpuasa. “Itu kan untuk menghormati masyarakat yang masih dalam taraf belajar berpuasa. Kalau orang yang sudah terbiasa puasa sih tidak akan terganggu dengan adanya warung buka,” tambahnya.

Dia berpendapat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan aturan untuk menutup warung makan. Ketika pemerintah membuat aturan, katanya, harus ada dasar hukumnya sehingga pemerintah berhak untuk mengaturnya. “Jadi bukan atas desakan oleh pihak tertentu dalam masyarakat. Wilayah negara jika hanya ada hukum yang mendasarinya,” tambahnya.

Menurutnya, tugas orang Islam itu saling mendidik dan saling mengingatkan. Warga Nahdliyin, sejak dulu memilih untuk mendidik masyarakat. Karena itu dalam hal warung buka di bulan Ramadlan tidak harus menggunakan tekanan dari pemerintah. “Kalau masyarakat kan harus menggunakan dasar kearifan yang berlaku di daerah tertentu,” tukasnya.

Ketika ditanya sebatas apa warga Nahdliyin harus turut serta dalam amar ma’ruf nahi munkar? Kiai Dian menyatakan, warga NU harus turut campur ketika warga masyarakat sudah menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. “Batasannya kalau sudah menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Ketika sudah demikian, maka harus dilakukan amar ma’ruf. Misal ada lomba makan krupuk di bulan puasa, saya kira PWNU juga harus ikut mengatur. Meskipun lomba itu dengan alasan dalam rangka peringatan tujuh belas Agustus,” pungkasnya. [Ceprudin/002]