Kemenag dan Baznas Harus Bekerjasama

0
555
[Foto: http://www.kemenag.go.id/]

Jakarta, nujateng.com- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus saling menguatkan, baik secara formal maupun aktual.

“Sebagai Lembaga Pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, Baznas dan Kemenag harus bekerja sama. Kemenag dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat memerlukan kolaborasi dengan Baznas. Begitu pula Baznas dalam segala langkah dan kiprahnya, tidak bisa meninggalkan Kemenag yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap implementasi regulasi pengelolaan zakat”

Hal ini dinyatakan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional Baznas dan Baznas Provinsi tahun 2015 di Jakarta, Selasa (19/5). Rakernas ini berlangsung sejak 19-22 Mei 2015. Hadir dalam acara ini, Keluarga Besar Baznas pusat, provinsi dan kabupaten/kota, para kepala daerah peraih Basnaz Award, serta beberapa pejabat Kemenag terkait, yakni Dirjen Bimas Islam dan jajarannya.

Menag berharap, Rakernas ini mampu mempererat koordinasi Baznas seluruh Indonesia, karena kini Baznas telah bertransformasi ke arah yang lebih baik.

“Hal yang perlu kita ingat adalah, bahwa responsibilitas Baznas terhadap tuntutan pelayanan zakat yang lebih baik, harus tercermin pada program yang disusun dan dilaksanakan. Kerja Baznas harus menggambarkan sistematika berfikir dan langkah-langkah untuk menggali potensi zakat kita yang sangat besar. Pada saat yang sama, rencana kerja Baznas harus pula menggambarkan upaya Baznas untuk menjangkau warga miskin dan para mustahiq (penerima zakat, red) yang selama ini belum tersentuh manfaat dana zakat, infak dan shodaqoh yang dikelola Baznas,” paparnya.

Menag juga berharap, Baznas pusat maupun daerah mempunyai kesatuan visioner untuk menjaga marwah Baznas. “Setiap rupiah uang yang dikelola dan disalurkan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Begitu pula pengelolaanya harus bisa diakses informasi oleh masyarakat, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Kecepatan pelayanan dan penyederhanaan prosedur pendistribusian dan pendayagunaan zakat, juga harus diperhatikan, karena kita dituntut profesional dan melayani dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menghargai dan mengapresiasi atas kepedulian lembaga zakat tanah air yang membantu pengungsi Rohingya.

“Saya melihat, hal ini sebagai bentuk kesadaran kita sebagai bangsa beragama yang memiliki rasa perikemanusiaan untuk menolong sesama umat yang membutuhkan,” jelasnya.

Menag menegaskan, bahwa politik luar negeri Indonesia yang meski bebas aktif, namun tidak membenarkan tindakan teror, diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap suatu etnik dan komunitas agama. “Tragedi Rohingya sangat mengusik ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antar umat Islam, red) dan solidaritas ASEAN,” tegasnya. [G-Penk/002]